Bau Tak Sedap Subsidi Pupuk di Tangan BPK dan KPK

Hidayat Setiaji & Tirta Widi Gilang Citradi, CNBC Indonesia
09 September 2019 18:09
Ini Rekomendasi KPK
Ilustrasi Lahan Pertanian (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Peningkatan HPP pupuk bersubsidi juga diakibatkan oleh meningkatnya harga gas yang diterima produsen. Gas merupakan komponen penting dalam pembuatan pupuk, sehingga peningkatan harga gas akan meningkatkan HPP pupuk.

Foto: xKPK

xKPK


Di level pengawasan, belum optimalnya mekanisme pengawasan program subsidi pupuk belum melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Penyusun maupun pelaksana kebijakan belum sepenuhnya melakukan upaya-upaya untuk memastikan implementasi program-program subsidi mencapai hasil sesuai tujuan yang ditetapkan.

Adapun rekomendasi yang diusulkan KPK melalui laporan tersebut antara lain:
  • Kementerian Pertanian mendesain pola penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani.
  • Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan menetapkan single HPP sebagai acuan maupun evaluasi pembayaran.
  • Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyelesaikan tunggakan pembayaran subsidi.
  • PIHC meningkatkan peran supervisi atas kegiatan pengadaan dan pengawasan penyaluran di tingkat anak perusahaan.
  • Kementerian pertanian meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program subsidi.


TIM RISET CNBC INDONESIA

(aji/hoi)

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular