Jokowi Geram, Anggota DPR Juga Bingung Soal Subsidi Pupuk!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan pupuk bersubsidi tak hanya membuat Presiden Jokowi geram. Namun, juga membuat anggota DPR pusing soal subsidi pupuk selama bertahun-tahun mendapati masalah yang sama.

Komisi IV dalam rapat Bersama Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Senin (18/1/2021) mengakui kelangkaan pupuk masih menjadi kendala berulang tiap tahun.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, melihat pangkal utama permasalahan kebijakan pupuk bersubsidi adalah data kebutuhan pupuk yang riil dan akurat serta distribusi yang tidak akurat. Permasalahan ini selalu berulang setiap tahun, tanpa penggunaan yang mendasar.

Pilihan Redaksi Jokowi Kesal Subsidi Pupuk Rp 33 T Tak Jelas, Ini Kata Petani Harga Pupuk Naik, DPR Naik Pitam ke Kementan

"Saya bingung, bener bingung, setiap tahun ada RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) yang diajukan. Jadi seolah olah pemerintah tidak punya data base, tiap tahun minta data dari kecamatan kabupaten provinsi ke pusat, memang tidak punya data baku?" kata Sudin dalam rapat, Senin (18/1/2021).

Selain itu distribusi kartu pupuk masih jauh di bawah RDKK. Sudin mencontohkan di Provinsi Lampung jumlah petani mencapai 687 ribu namun hanya 55 ribu petani yang sudah menerima kartu pupuk.

"Ini laporan kepala dinas Provinsi Lampung waktu kunjungan kerja komisi IV," katanya.

"Apa harus tiap tahun kabupaten provinsi mengusulkan RDKK, contoh jumlah petani 1 juta itu sudah baku atau belum, 80 persen baku 20 persen tidak selidiki saja yang belum, berarti kementerian sama PHC sama tidak punya basic data yang jelas. coba bikin big data," tambahnya.

Sudin melihat masih ada beberapa wilayah termasuk di Jawa yang blank spot atau hilang sinyal. Padahal Jawa termasuk yang diusulkan dijadikan pilot project karena teknologi yang memadai.

"Tingkat keberhasilan kartu tani membutuhkan koneksi jaringan internet," katanya.

Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Sarwo Edhy mengatakan, kenapa RDKK diajukan terus karena kenyataan di lapangan yang terus berubah.

"Contoh RDKK 2020 itu sebanyak 15,9 juta petani dengan volume 26 juta ton, kemudian 2021 itu yang mengusulkan 16,6 juta petani kebutuhan 23,2 juta ton dengan nilai Rp 67,12 triliun," katanya.

"Kalau berdasarkan RDKK 2021 pagu anggaran 2021 itu Rp 25,276 triliun, sementara kebutuhan berdasarkan RDKK dengan volume 23,2 juta ton itu sebesar Rp 67,12 triliun secara usulan, kekurangan 49,9 triliun," lanjutnya.

Anggaran Subsidi Pupuk Kurang

Edhy juga mengungkapkan adanya kekurangan anggaran subsidi tahun ini. Ia menjelaskan kebutuhan anggaran subsidi pupuk 2021 secara dari rata-rata penggunaan pupuk urea, SP36, ZA, NPK 15-15-15, NPK Formula Khusus, Organik dapat diformulasi secara volume 9,123 juta ton dengan total anggaran Rp 32,58 triliun. Sementara anggaran dari pagu indikatif 2021 Rp 25,276 triliun.

"Masih ada kekurangan anggaran subsidi sebesar Rp 7,307 triliun," kata Edhy.

Untuk menutup kekurangan ini bisa dari efisiensi penurunan HPP, serta penggunaan formula NPK 15-15-15 menjadi 15-10-12, serta kenaikan HET (harga eceran tertinggi).

Persoalan pupuk subsidi ini tak hanya masalah data, keterjangkauan pada petani, hingga persoalan kelangkaan di lapangan. Sebelum Presiden Jokowi mempertanyakan efektivitas subsidi pupuk yang setiap tahun mencapai puluhan triliun rupiah tapi tak ada efek bagai produksi pertanian.

"Saya jadi ingat soal pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk. Setahun berapa subsidi pupuk? Berapa bu Menteri Keuangan? Rp 30 triliun? Rp 33 triliun seinget saya," kata Jokowi, Senin (11/1/2021)

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pantas Jokowi Murka: Subsidi Pupuk Naik, Tapi Produksi Jeblok