Bau Tak Sedap Subsidi Pupuk di Tangan BPK dan KPK
Hidayat Setiaji & Tirta Widi Gilang Citradi, CNBC Indonesia
09 September 2019 18:09
Di level pelaksanaan, masalah muncul dengan adanya mekanisme HPP yang terdiri dari HPP awal yang ditetapkan Menteri Pertanian dan HPP audited hasil evaluasi BPK.
Dengan adanya dua jenis HPP ini berpotensi memunculkan adanya celah transaksional. Celah transaksional dalam proses evaluasi kerap muncul akibat komponen HPP pupuk bersubsidi relatif umum dan bersifat multitafsir.
Mekanisme koreksi HPP juga dapat mendorong perilaku tidak efisien dengan terbukanya potensi item yang dibebankan terhadap komponen HPP pupuk bersubsidi. Produsen berpotensi untuk membebankan HPP pupuk untuk komersil ke HPP untuk pupuk bersubsidi.
Masalah lain yaitu adalah penundaan pembayaran subsidi pemerintah kepada produsen pupuk di lingkungan PT PIHC. Pasalnya dengan tertundanya pembayaran subsidi dapat mengakibatkan terganggunya arus kas perusahaan juga beban bunga yang ditanggung perusahaan.
(BERLANJUT KE HALAMAN 4)
(aji/hoi)
Dengan adanya dua jenis HPP ini berpotensi memunculkan adanya celah transaksional. Celah transaksional dalam proses evaluasi kerap muncul akibat komponen HPP pupuk bersubsidi relatif umum dan bersifat multitafsir.
 KPK |
Mekanisme koreksi HPP juga dapat mendorong perilaku tidak efisien dengan terbukanya potensi item yang dibebankan terhadap komponen HPP pupuk bersubsidi. Produsen berpotensi untuk membebankan HPP pupuk untuk komersil ke HPP untuk pupuk bersubsidi.
 |
Masalah lain yaitu adalah penundaan pembayaran subsidi pemerintah kepada produsen pupuk di lingkungan PT PIHC. Pasalnya dengan tertundanya pembayaran subsidi dapat mengakibatkan terganggunya arus kas perusahaan juga beban bunga yang ditanggung perusahaan.
 KPK |
(BERLANJUT KE HALAMAN 4)
Next Page
Ini Rekomendasi KPK
Pages
Most Popular