Rapor 5 Tahun Kabinet jokowi
Darmin Nasution: Kebanyakan Paket Kebijakan, Hasil Melempem
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
08 July 2019 12:59
Hal lain yang menarik dari Darmin adalah bahwa instansinya kini seolah menjadi 'tukang cuci piring'. Berbagai masalah yang tidak bisa selesai di level kementerian harus dirampungkan oleh laki-laki lulusan Sorbonne (Prancis) ini.
Misalnya soal data pangan. Dalam beberapa kesempatan, Darmin menegaskan bahwa data pertanian Indonesia tidak akurat yang menyebabkan kesulitan dalam mengambil kebijakan.
Misalnya untuk beras. Data yang beredar menyebutkan Indonesia surplus, tetapi di lapangan tetap ada kelangkaan sehingga harus impor. Impor beras adalah isu sensitif, yang seharusnya bisa diselesaikan andai ada data yang akurat.
Baca:
Darmin Ungkap Kronologi Impor Beras yang Bikin Buwas Murka
"Setiap tahun (beras) surplus 11 juta ton. Ke mana perginya? Itu kita carikan solusinya. Anda mungkin heran, sudah tahu begitu kok nggak selesai-selesai?" tegas Darmin pada September tahun lalu, dikutip dari detikFinance.
Darmin akhirnya berketetapan data pertanian akan diserahkan ke Badan Pusat Statistik (BPS). Selama ini terjadi dualisme karena data BPS dan Kementerian Pertanian tidak sinkron.
"Memang yang punya data produksi itu ada dua, (Kementerian) Pertanian dan BPS. Namun ini nggak cocok. BPS berjanji akan memperbarui data itu," katanya kala itu.
Kemudian masalah mahalnya harga tiket pesawat. Isu ini begitu mengemuka di kalangan kelas menengah Indonesia, dan akhirnya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Jokowi sampai membuka wacana untuk mengundang maskapai asing agar harga tiket pesawat bisa turun seiring lahirnya kompetisi.
Baca:
Tiket Pesawat Mahal, Jokowi Usul Maskapai Asing Masuk RI
Masalah tiket pun harus Darmin yang 'mendamaikan'. Setelah rapat berkali-kali, kantor Kemenko Perekonomian akhirnya memutuskan jalan tengah yaitu penurunan harga maksimal 50% untuk Selasa, Kamis, dan Sabtu jam penerbangan 10:00 sampai 14:00. Solusi ini membuat isu tiket agak reda meski suara ketidakpuasan masih ada.
Mungkin figur Darmin sebagai salah satu yang paling senior di Kabinet Kerja membuatnya dipercaya sebagai tempat mengadu. Namun kadang-kadang tidak sehat juga kalau semua masalah harus diselesaikan oleh seorang Menko, tidak bisa ditangani di level kementerian teknis.
Kinerja Darmin sebagai Menko Perekonomian bisa mendapat penilaian variatif. Di satu sisi dirinya mendapat sorotan kala PKE tidak berjalan optimal. Namun di sisi lain Darmin boleh mendapat apresiasi karena keberhasilannya mengatasi berbagai masalah yang mengganjal di tingkat kementerian. Sebagai seorang dirigen, Darmin memang bisa diandalkan.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/dru)
Misalnya soal data pangan. Dalam beberapa kesempatan, Darmin menegaskan bahwa data pertanian Indonesia tidak akurat yang menyebabkan kesulitan dalam mengambil kebijakan.
Misalnya untuk beras. Data yang beredar menyebutkan Indonesia surplus, tetapi di lapangan tetap ada kelangkaan sehingga harus impor. Impor beras adalah isu sensitif, yang seharusnya bisa diselesaikan andai ada data yang akurat.
Darmin Ungkap Kronologi Impor Beras yang Bikin Buwas Murka
"Setiap tahun (beras) surplus 11 juta ton. Ke mana perginya? Itu kita carikan solusinya. Anda mungkin heran, sudah tahu begitu kok nggak selesai-selesai?" tegas Darmin pada September tahun lalu, dikutip dari detikFinance.
Darmin akhirnya berketetapan data pertanian akan diserahkan ke Badan Pusat Statistik (BPS). Selama ini terjadi dualisme karena data BPS dan Kementerian Pertanian tidak sinkron.
"Memang yang punya data produksi itu ada dua, (Kementerian) Pertanian dan BPS. Namun ini nggak cocok. BPS berjanji akan memperbarui data itu," katanya kala itu.
Kemudian masalah mahalnya harga tiket pesawat. Isu ini begitu mengemuka di kalangan kelas menengah Indonesia, dan akhirnya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Jokowi sampai membuka wacana untuk mengundang maskapai asing agar harga tiket pesawat bisa turun seiring lahirnya kompetisi.
Baca:
Tiket Pesawat Mahal, Jokowi Usul Maskapai Asing Masuk RI
Masalah tiket pun harus Darmin yang 'mendamaikan'. Setelah rapat berkali-kali, kantor Kemenko Perekonomian akhirnya memutuskan jalan tengah yaitu penurunan harga maksimal 50% untuk Selasa, Kamis, dan Sabtu jam penerbangan 10:00 sampai 14:00. Solusi ini membuat isu tiket agak reda meski suara ketidakpuasan masih ada.
Mungkin figur Darmin sebagai salah satu yang paling senior di Kabinet Kerja membuatnya dipercaya sebagai tempat mengadu. Namun kadang-kadang tidak sehat juga kalau semua masalah harus diselesaikan oleh seorang Menko, tidak bisa ditangani di level kementerian teknis.
Kinerja Darmin sebagai Menko Perekonomian bisa mendapat penilaian variatif. Di satu sisi dirinya mendapat sorotan kala PKE tidak berjalan optimal. Namun di sisi lain Darmin boleh mendapat apresiasi karena keberhasilannya mengatasi berbagai masalah yang mengganjal di tingkat kementerian. Sebagai seorang dirigen, Darmin memang bisa diandalkan.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/dru)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular