Jokowi Butuh Rp 500 T Bangun Tanggul Laut Jilid II Jakarta
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
02 July 2019 20:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pembangunan tanggul laut di perairan utara Jakarta membutuhkan pendanaan fantastis. Setidaknya, Rp 500 triliun dibutuhkan hingga proyek ini rampung dikerjakan.
"Nah pendanaan ini yang skemanya sedang kita siapkan. Biayanya bisa sampai Rp 500 triliun," ungkap Staf Khusus Menteri PUPR Bidang SDA, Firdaus Ali, di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Pembangunan tanggul laut ini masuk dalam bagian Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II. Indonesia belum lama ini meneken kerjasama dengan Belanda dan Korea Selatan untuk mempertegas kelanjutan proyek tersebut.
Berdasarkan sebuah dokumen yang didapat CNBC Indonesia, Belanda akan fokus pada aspek bantuan teknis teknologi pertahanan banjir dengan berbagai pengalaman yang dimiliki. Sejalan dengan itu, Belanda juga bertindak ikut dalam perumusan strategi keuangan untuk NCICD.
Selain itu, Belanda terlibat dalam penciptaan dan pelatihan organisasi pelaksana yang akan memimpin pengadaan dan pelaksanaan program. Pihak Kementerian PUPR RI masih belum menyampaikan keterangan detail mengenai hal ini, termasuk rincian pembiayaan yang ada.
Yang jelas, Firdaus Ali menegaskan bahwa proyek ini bukan pekerjaan hitungan hari. Karenanya, pendanaan menjadi aspek penting untuk disempurnakan.
"Jadi skemanya nanti berapa yang merupakan alokasi APBN multiyears, mana yang APBD multiyears juga, sisanya pihak investor yang kita undang untuk mengembangkan," katanya.
NCICD merupakan bentuk environment remediation yang bertujuan melindungi Jakarta untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang dari krisis air baku dan risiko banjir akibat fenomena penurunan air tanah.
Di Tahap I, proyek ini meliputi pembangunan tanggul di sisi pantai dan sungai sepanjang total 20,1 Km untuk melindungi area kritis. Pembangunan tanggul fase darurat, sepanjang 4,5 Km dilakukan oleh Kementerian PUPR dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.
"Dari tahun 2014 ke tahun 2018 itu adalah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai, dalam rangka mengamankan daerah daerah yang kritis," tandasnya.
"Jadi fase A membangun tanggul laut sepanjang 20,1 km. Itu hanya untuk melindungi area-area yang kritis, seperti di Muara Baru, Penjaringan," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi) Next Article Desain Tanggul Laut Jilid II: Tol Hingga Kereta di Reklamasi
"Nah pendanaan ini yang skemanya sedang kita siapkan. Biayanya bisa sampai Rp 500 triliun," ungkap Staf Khusus Menteri PUPR Bidang SDA, Firdaus Ali, di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Pembangunan tanggul laut ini masuk dalam bagian Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II. Indonesia belum lama ini meneken kerjasama dengan Belanda dan Korea Selatan untuk mempertegas kelanjutan proyek tersebut.
Berdasarkan sebuah dokumen yang didapat CNBC Indonesia, Belanda akan fokus pada aspek bantuan teknis teknologi pertahanan banjir dengan berbagai pengalaman yang dimiliki. Sejalan dengan itu, Belanda juga bertindak ikut dalam perumusan strategi keuangan untuk NCICD.
Selain itu, Belanda terlibat dalam penciptaan dan pelatihan organisasi pelaksana yang akan memimpin pengadaan dan pelaksanaan program. Pihak Kementerian PUPR RI masih belum menyampaikan keterangan detail mengenai hal ini, termasuk rincian pembiayaan yang ada.
Yang jelas, Firdaus Ali menegaskan bahwa proyek ini bukan pekerjaan hitungan hari. Karenanya, pendanaan menjadi aspek penting untuk disempurnakan.
"Jadi skemanya nanti berapa yang merupakan alokasi APBN multiyears, mana yang APBD multiyears juga, sisanya pihak investor yang kita undang untuk mengembangkan," katanya.
Di Tahap I, proyek ini meliputi pembangunan tanggul di sisi pantai dan sungai sepanjang total 20,1 Km untuk melindungi area kritis. Pembangunan tanggul fase darurat, sepanjang 4,5 Km dilakukan oleh Kementerian PUPR dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.
"Dari tahun 2014 ke tahun 2018 itu adalah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai, dalam rangka mengamankan daerah daerah yang kritis," tandasnya.
"Jadi fase A membangun tanggul laut sepanjang 20,1 km. Itu hanya untuk melindungi area-area yang kritis, seperti di Muara Baru, Penjaringan," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi) Next Article Desain Tanggul Laut Jilid II: Tol Hingga Kereta di Reklamasi
Most Popular