Ekonomi RI Lemah-Letih-Lesu, Mana Kebijakan 'Gila' Jokowi?
Anthony Kevin, CNBC Indonesia
27 June 2019 07:16
Harus diakui memang, memangkas tingkat PPh korporasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan dulu secara matang. Tengok saja AS. Pada akhir 2017, pemerintahan Presiden Donald Trump memberikan pemotongan tingkat pajak korporasi secara besar-besaran.
Tapi, efek sampingnya defisit anggaran menjadi membengkak karena penerimaan pajak menjadi tak maksimal. Padahal, Trump berulang kali mengatakan bahwa defisit anggaran akan terjaga lantaran aktivitas ekonomi yang lebih bergeliat (dampak dari pemangkasan pajak korporasi) akan mendongkrak penerimaan pajak itu sendiri.
Nyatanya, defisit anggaran AS jelas membengkak. Pada tahun 2017 atau tahun pertama Trump menjabat, defisit anggaran tercatat sebesar 3,5% dari PDB. Maju ke tahun 2018, defisit melebar menjadi 3,8% PDB, menandai defisit anggaran terdalam sejak tahun 2013 (4,1% PDB).
Namun, Jokowi beserta Sri Mulyani dan koleganya di Kementerian Keuangan tak perlu takut jika hal itu terjadi juga di Indonesia. Pasalnya, ruang fiskal masih sangat lebar. Jika berbicara mengenai utang, suatu hal yang sering disebutkan Menteri Keuangan terbaik di dunia tersebut adalah rasio utang pemerintah terhadap PDB yang masih aman.
Hal ini memang benar. Bahkan jika dibandingkan negara-negara Asia lainnya, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB merupakan yang terendah.
Lantas, sudah waktunya pemerintah memaksimalkan ruang fiskal yang ada.
Tak bisa dipungkiri, ada pertimbangan politis kala ingin mengambil kebijakan ‘gila’ macam ini. Tapi kalau dari kacamata ekonomi, sudah waktunya pemerintah bergerak.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(ank/dru)
Tapi, efek sampingnya defisit anggaran menjadi membengkak karena penerimaan pajak menjadi tak maksimal. Padahal, Trump berulang kali mengatakan bahwa defisit anggaran akan terjaga lantaran aktivitas ekonomi yang lebih bergeliat (dampak dari pemangkasan pajak korporasi) akan mendongkrak penerimaan pajak itu sendiri.
Nyatanya, defisit anggaran AS jelas membengkak. Pada tahun 2017 atau tahun pertama Trump menjabat, defisit anggaran tercatat sebesar 3,5% dari PDB. Maju ke tahun 2018, defisit melebar menjadi 3,8% PDB, menandai defisit anggaran terdalam sejak tahun 2013 (4,1% PDB).
Hal ini memang benar. Bahkan jika dibandingkan negara-negara Asia lainnya, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB merupakan yang terendah.
Lantas, sudah waktunya pemerintah memaksimalkan ruang fiskal yang ada.
Tak bisa dipungkiri, ada pertimbangan politis kala ingin mengambil kebijakan ‘gila’ macam ini. Tapi kalau dari kacamata ekonomi, sudah waktunya pemerintah bergerak.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(ank/dru)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular