Ekonomi RI Lemah-Letih-Lesu, Mana Kebijakan 'Gila' Jokowi?
Anthony Kevin, CNBC Indonesia
27 June 2019 07:16
Kini, masyarakat Indonesia berharap pada kebijakan ‘gila’ yang akan diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ya, selepas memenangkan gelaran pemilihan presiden (Pilpres) pada bulan April kemarin, Jokowi beberapa kali menjanjikan gebrakan dengan meluncurkan kebijakan ‘gila’.
Belum lama ini, Jokowi menyempatkan diri untuk berkumpul bersama para aktivis '98. Di hadapan para aktivis, Jokowi menegaskan dirinya tidak segan untuk mengambil keputusan 'gila' jika itu untuk kepentingan negara.
"Sudah kurang lebih 21 tahun gerakan reformasi yang dikomandani oleh aktivis-aktivis '98 berjalan. Kita semuanya harus berani mengevaluasi apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/6/2019), dilansir dari detikcom.
"Saya dalam 5 tahun ke depan insyaallah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi, keputusan yang gila, keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini akan kita kerjakan. Jadi, saya tidak memiliki beban apa-apa," katanya.
Pengusaha pun sejatinya sudah ‘berteriak’. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Rosan Roeslani mengatakan dirinya dan para pengusaha berharap ada perbaikan-perbaikan dari kebijakan pemerintah untuk dunia usaha.
Rosan menegaskan pengusaha menginginkan adanya reformasi di segala bidang, baik dari segi perpajakan maupun birokrasi. Hal itu dirasa perlu dilakukan karena perekonomian global tengah mengalami pelemahan dan hal itu berdampak bagi Indonesia.
Dalam hal reformasi perpajakan, para pengusaha ingin adanya pemotongan tingkat Pajak Penghasilan (PPh) korporasi , beserta juga transparansi dan accountability dari sistem perpajakan.
"Sangat ditunggu oleh dunia usaha mengenai tax reform terutama kelanjutan dari pemotongan PPh, kemudian transparansi dan juga accountability dari perpajakan," katanya.
Selain itu, pengusaha juga ingin pemerintah memangkas prosedur birokrasi dan memangkas hambatan-hambatan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan itu, menurut Rosan, harus lebih terbuka dan transparan. Menurutnya, hal tersebut bisa tercapai dengan penggunaan teknologi.
"Jadi memang pemangkasan birokrasi, penyempurnaan itu saya rasa adalah hal yang perlu dilakukan, dan tentunya adalah bagaimana kita menarik investasi masuk," ucap Rosan.
Maklum jika pengusaha ‘berteriak’. Iklim investasi di tanah air saat ini sedang begitu loyo. Hal ini terlihat dari angka realisasi investasi yang begitu mengecewakan. Pada tahun 2018, Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) tercatat anjlok sebesar 8,8% menjadi Rp 392,7 triliun, dari yang sebelumnya Rp 430,6 triliun pada tahun 2017.
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
(ank/dru)
Belum lama ini, Jokowi menyempatkan diri untuk berkumpul bersama para aktivis '98. Di hadapan para aktivis, Jokowi menegaskan dirinya tidak segan untuk mengambil keputusan 'gila' jika itu untuk kepentingan negara.
"Sudah kurang lebih 21 tahun gerakan reformasi yang dikomandani oleh aktivis-aktivis '98 berjalan. Kita semuanya harus berani mengevaluasi apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/6/2019), dilansir dari detikcom.
Pengusaha pun sejatinya sudah ‘berteriak’. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Rosan Roeslani mengatakan dirinya dan para pengusaha berharap ada perbaikan-perbaikan dari kebijakan pemerintah untuk dunia usaha.
Rosan menegaskan pengusaha menginginkan adanya reformasi di segala bidang, baik dari segi perpajakan maupun birokrasi. Hal itu dirasa perlu dilakukan karena perekonomian global tengah mengalami pelemahan dan hal itu berdampak bagi Indonesia.
Dalam hal reformasi perpajakan, para pengusaha ingin adanya pemotongan tingkat Pajak Penghasilan (PPh) korporasi , beserta juga transparansi dan accountability dari sistem perpajakan.
"Sangat ditunggu oleh dunia usaha mengenai tax reform terutama kelanjutan dari pemotongan PPh, kemudian transparansi dan juga accountability dari perpajakan," katanya.
Selain itu, pengusaha juga ingin pemerintah memangkas prosedur birokrasi dan memangkas hambatan-hambatan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan itu, menurut Rosan, harus lebih terbuka dan transparan. Menurutnya, hal tersebut bisa tercapai dengan penggunaan teknologi.
"Jadi memang pemangkasan birokrasi, penyempurnaan itu saya rasa adalah hal yang perlu dilakukan, dan tentunya adalah bagaimana kita menarik investasi masuk," ucap Rosan.
Maklum jika pengusaha ‘berteriak’. Iklim investasi di tanah air saat ini sedang begitu loyo. Hal ini terlihat dari angka realisasi investasi yang begitu mengecewakan. Pada tahun 2018, Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) tercatat anjlok sebesar 8,8% menjadi Rp 392,7 triliun, dari yang sebelumnya Rp 430,6 triliun pada tahun 2017.
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
(ank/dru)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular