Polemik Revisi PP Batu Bara, Analis: Bisa Ancam Investasi RI
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
24 June 2019 19:25
Nusa Dua, CNBC Indonesia- Revisi PP 23/2010 yang tak kunjung selesai juga menjadi perhatian analis global. Lead Adviser, Energy, Utilities & Mining PwC Indonesia Sacha Winzenried memperingatkan pemerintah agar segera memberi kepastian regulasi agar Indonesi tidak ditinggal investasi.
"Yang perlu diingat pemerintah Indonesia adalah, dengan banyak kontrak yang akan habis dalam lima tahun ke depan, kalau pemerintah tidak ingin adanya pengurangan besar-besaran, lebih baik beri kejelasan untuk para perusahaan tambang batu bara tersebut," ujar Sacha kepada CNBC Indonesia saat dijumpai dalam gelaran Coaltrans Asia 2019, di Nusa Dua, Bali, Senin (24/6/2019).
Lebih lanjut, ia mengatakan, apalagi perusahaan tambang batu bara di Indonesia banyak menyumbang pajak dan royalti yang besar untuk pendapatan negara.
"Saya tidak bilang pemerintah plin-plan, tapi banyak regulatory issues di Indonesia yang perlu untuk diselesaikan, beri kepastian, apa yang dibutuhkan untuk perpanjangan, dan selama perusahaan mengikuti aturan, ya harus diberikan izin," imbuh Sacha.
Selain itu, lanjutnya, perlu diingat juga, perusahaan tambang batu bara di Indonesia itu besar dan tidak hanya bisa menanamkan investasi di dalam negeri, tetapi juga di luar.
"Yang jelas, uncertainty is the enemy of investment. Jadi kalau pemerintah tidak punya punya clear legal system yang tidak bisa support, maka perusahaan akan berpikir dua kali untuk melanjutkan investasi mereka," kata Sacha.
"Ini tentunya mengancam dan bisa beri impak negatif terhadap investasi di Indonesia," tandasnya.
(gus) Next Article Jokowi Tahan Revisi PP Batu Bara, BUMN Menang Lawan Swasta?
"Yang perlu diingat pemerintah Indonesia adalah, dengan banyak kontrak yang akan habis dalam lima tahun ke depan, kalau pemerintah tidak ingin adanya pengurangan besar-besaran, lebih baik beri kejelasan untuk para perusahaan tambang batu bara tersebut," ujar Sacha kepada CNBC Indonesia saat dijumpai dalam gelaran Coaltrans Asia 2019, di Nusa Dua, Bali, Senin (24/6/2019).
"Saya tidak bilang pemerintah plin-plan, tapi banyak regulatory issues di Indonesia yang perlu untuk diselesaikan, beri kepastian, apa yang dibutuhkan untuk perpanjangan, dan selama perusahaan mengikuti aturan, ya harus diberikan izin," imbuh Sacha.
Selain itu, lanjutnya, perlu diingat juga, perusahaan tambang batu bara di Indonesia itu besar dan tidak hanya bisa menanamkan investasi di dalam negeri, tetapi juga di luar.
"Yang jelas, uncertainty is the enemy of investment. Jadi kalau pemerintah tidak punya punya clear legal system yang tidak bisa support, maka perusahaan akan berpikir dua kali untuk melanjutkan investasi mereka," kata Sacha.
"Ini tentunya mengancam dan bisa beri impak negatif terhadap investasi di Indonesia," tandasnya.
(gus) Next Article Jokowi Tahan Revisi PP Batu Bara, BUMN Menang Lawan Swasta?
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular