7 Tambang Batu Bara Cemas, Pakar: Perlu Diskresi Presiden!
15 July 2019 10:23
Jakarta, CNBC Indonesia - Satu tambang batu bara raksasa gugur, tersisa 7 Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) yang cemas akibat belum kelarnya revisi PP 23 Tahun 2010 terkait masa operasi tambang emas hitam.
Nasib tambang Tanito Harum, yang Januari lalu sempat diberikan izin perpanjangan lalu dicabut dalam hitungan bulan dan membuat tambang berhenti beroperasi, membuat para taipan batu bara akan alami kejadian serupa.
Berdasar data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tujuh PKP2B lain yang segera berakhir dalam 5 tahun mendatang, yakni PT Kendilo Coal Indonesia pada pada 2021, KPC pada 2021, PT Multi Harapan Utama pada 2022, Arutmin 2020, PT Adaro Indonesia pada 2022, PT Kideco Jaya Agung pada 2023, serta PT Berau Coal pada 2025.
Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandi Arif menuturkan, ketidakpastian nasib Tanito Harum telah memberikan beberapa dampak. Sejumlah stok batu bara milik Tanito Harum sudah mulai terbakar, dan penghentian operasi Tanito telah menyebabkan terjadinya PHK bagi 300 pegawai Tanito.
"Tambang batubara Tanito mulai tergenang air," sebut Irwandi dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Menurut Irwandi, kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Sebab, kekhawatiran bisa timbul jika PKP2B lain mengalami nasib serupa. Ia mencontohkan, apabila Arutmin Indonesia yang habis masa kontrak pada 2020 dan KPC yang habis izin pada 2021 juga terkatung-katung nasibnya maka akan memberikan dampak pada industri batu bara, karena total produksi keduanya mencapai 100 juta ton.
"Saat ini sedang terjadi kekosongan hukum dan tidak bisa diatasi dengan cara UU seperti saat ini. Semua ini jalan keluarnya lewat diskresi Presiden," ujar Irwandi kepada reporter CNBC Indonesia.
Hal serupa pun disampaikan oleh Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia. "PKP2B lain itu menyumbang hampir separuh produksi nasional, jadi kalau tidak ada kejelasan, dampaknya cukup besar," tandas Hendra.
(gus)
Nasib tambang Tanito Harum, yang Januari lalu sempat diberikan izin perpanjangan lalu dicabut dalam hitungan bulan dan membuat tambang berhenti beroperasi, membuat para taipan batu bara akan alami kejadian serupa.
Berdasar data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tujuh PKP2B lain yang segera berakhir dalam 5 tahun mendatang, yakni PT Kendilo Coal Indonesia pada pada 2021, KPC pada 2021, PT Multi Harapan Utama pada 2022, Arutmin 2020, PT Adaro Indonesia pada 2022, PT Kideco Jaya Agung pada 2023, serta PT Berau Coal pada 2025.
Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandi Arif menuturkan, ketidakpastian nasib Tanito Harum telah memberikan beberapa dampak. Sejumlah stok batu bara milik Tanito Harum sudah mulai terbakar, dan penghentian operasi Tanito telah menyebabkan terjadinya PHK bagi 300 pegawai Tanito.
"Tambang batubara Tanito mulai tergenang air," sebut Irwandi dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Menurut Irwandi, kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Sebab, kekhawatiran bisa timbul jika PKP2B lain mengalami nasib serupa. Ia mencontohkan, apabila Arutmin Indonesia yang habis masa kontrak pada 2020 dan KPC yang habis izin pada 2021 juga terkatung-katung nasibnya maka akan memberikan dampak pada industri batu bara, karena total produksi keduanya mencapai 100 juta ton.
"Saat ini sedang terjadi kekosongan hukum dan tidak bisa diatasi dengan cara UU seperti saat ini. Semua ini jalan keluarnya lewat diskresi Presiden," ujar Irwandi kepada reporter CNBC Indonesia.
Hal serupa pun disampaikan oleh Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia. "PKP2B lain itu menyumbang hampir separuh produksi nasional, jadi kalau tidak ada kejelasan, dampaknya cukup besar," tandas Hendra.
 Foto: Infografis/Nasib 7 Tambang Batu Bara Raksasa/Edward Ricardo |
(gus)
