Pemerintah Janji Pemindahan Ibu Kota Tak Bebani APBN
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
17 June 2019 19:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan strategi pemindahan ibu kota tidak akan bertumpu pada APBN. Pemerintah akan memanfaatkan alternatif pembiayaan lain.
"Anggaran untuk membangun ibu kota baru kita akan mendorong alternatif financing, sehingga tidak akan bergantung pada APBN. Itu sudah ditegaskan presiden sejak awal dan kajian sudah kita buat 2 tahun lalu," Bambang Brodjonegoro saat Rapat mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) bersama Komisi XI DPR, Senin (17/6/2019).
Pernyataan Bambang itu merespon pertanyaan anggota DPR Komisi XI yang bertanya soal dana yang dikeluarkan untuk pemindahan Ibukota, pekan lalu. Bambang juga menyebut anggaran baru akan signifikan pada 2021 mendatang.
Adapun alternatif pembiayaan itu bisa berasal dari 4 sumber. Pemerintah akan mendorong BUMN sebagai investor, kerja sama pemerintah-badan usaha, dan melibatkan swasta.
Pemindahan ibu kota ini, kata Bambang, dilakukan guna melakukan diversifikasi perekonomian agar tidak terpusat di Pulau Jawa saja karena 58% GDP Indonesia dikontribusi dari aktivitas ekonomi Jawa. Sebesar 57% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa.
"150 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal areanya lebih kecil daripada Kalimantan, Sulawesi dan Papua," tutur Bambang.
Wilayah metropolitan, menurut Bambang, merupakan kota inti di mana memiliki kota-kota di sekitarnya yang menjadi satu kesatuan ekonomi. Dengan konsep ini, pengembangan infrastruktur dasar akan dilakukan bersama-sama.
Untuk itu, pemerintah juga akan menyiapkan landasan hukum. Bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyusun data daerah yang berbasis kota metropolitan.
"Sehingga tidak kejadian kenapa MRT hanya [dibangun] sampai Lebak Bulus. Itu karena menyeberang Lebak Bulus itu sudah Tangerang Selatan. Itu yang terjadi kalau pembangunan dilakukan berdasaran wilayah administratif," paparnya.
Jakarta juga menjadi kota yang akan ditangani. Sebagai kota metropolitan, Jakarta menjadi kota terpadat nomor 1 di Indonesia dengan 10,3 juta jiwa, Bekasi di urutan 3, Depok nomor 6, Tangerang di nomor 7 dan Tangerang Selatan di urutan ke-10.
"5 kota dengan penduduk terbesar di Indonesia itu 5 terbesar ada di Pulau Jawa," kata dia.
(dru) Next Article Pemindahan Ibu Kota Negara Lanjut Terus di 2021, Ini Tahapnya
"Anggaran untuk membangun ibu kota baru kita akan mendorong alternatif financing, sehingga tidak akan bergantung pada APBN. Itu sudah ditegaskan presiden sejak awal dan kajian sudah kita buat 2 tahun lalu," Bambang Brodjonegoro saat Rapat mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) bersama Komisi XI DPR, Senin (17/6/2019).
Pernyataan Bambang itu merespon pertanyaan anggota DPR Komisi XI yang bertanya soal dana yang dikeluarkan untuk pemindahan Ibukota, pekan lalu. Bambang juga menyebut anggaran baru akan signifikan pada 2021 mendatang.
Pemindahan ibu kota ini, kata Bambang, dilakukan guna melakukan diversifikasi perekonomian agar tidak terpusat di Pulau Jawa saja karena 58% GDP Indonesia dikontribusi dari aktivitas ekonomi Jawa. Sebesar 57% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa.
"150 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal areanya lebih kecil daripada Kalimantan, Sulawesi dan Papua," tutur Bambang.
Wilayah metropolitan, menurut Bambang, merupakan kota inti di mana memiliki kota-kota di sekitarnya yang menjadi satu kesatuan ekonomi. Dengan konsep ini, pengembangan infrastruktur dasar akan dilakukan bersama-sama.
Untuk itu, pemerintah juga akan menyiapkan landasan hukum. Bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyusun data daerah yang berbasis kota metropolitan.
"Sehingga tidak kejadian kenapa MRT hanya [dibangun] sampai Lebak Bulus. Itu karena menyeberang Lebak Bulus itu sudah Tangerang Selatan. Itu yang terjadi kalau pembangunan dilakukan berdasaran wilayah administratif," paparnya.
Jakarta juga menjadi kota yang akan ditangani. Sebagai kota metropolitan, Jakarta menjadi kota terpadat nomor 1 di Indonesia dengan 10,3 juta jiwa, Bekasi di urutan 3, Depok nomor 6, Tangerang di nomor 7 dan Tangerang Selatan di urutan ke-10.
"5 kota dengan penduduk terbesar di Indonesia itu 5 terbesar ada di Pulau Jawa," kata dia.
(dru) Next Article Pemindahan Ibu Kota Negara Lanjut Terus di 2021, Ini Tahapnya
Most Popular