
Harus Diakui Kesenjangan di Indonesia Masih Tinggi
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
17 June 2019 19:04

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut kesenjangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tinggi. Hal itu terlihat dari kontribusi pulau Jawa yang mencapai 50% ke pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pada tahun 2001, kontribusi perekonomian Pulau Jawa terhadap nasional sebesar 55%. Kemudian, bertambah menjadi 58% di tahun 2018, sementara daerah di luar Jawa berkontribusi 42%," kata Menteri PP Bambang Brodjonegoro saat Rapat mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) bersama Komisi XI DPR, Senin (17/6/2019).
Bambang memaparkan kesenjangan ini sejatinya sudah terjadi sejak masa kolonial. Pulau Jawa memiliki modal berbasis perkebunan. Pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 7%-9% di periode 1990-1998, saat itu industri pengolahan padat karya berkontribusi besar. Industri itu terdapat di Pulau Jawa.
Sehingga, saat pertumbuhan ekonomi RI tumbuh cepat karena industri pengolahan padat karya, manufaktur dan jasa, daerah lain masih bertumpu pada sumber daya alam (SDA).
"Sehingga ketika comodity boom (ledakan harga komoditas) berakhir, maka Sumatra dan Kalimantan turun drastis, bahkan pernah tumbuh negatif," tambah Bambang.
Pulau yang memiliki pola hampir mirip dengan Pulau Jawa, lanjut Bambang, ialah Pulau Sulawesi. Sulawesi dianggap bisa terbebas dari volatilitas harga komoditas. Itu karena Sulawesi sudah mulai melakukan hilirisasi SDA yang dihasilkan Sulawesi sendiri.
"Sehingga bisa menutupi pergerakan harga dari komoditasnya," tuturnya.
Bambang menambahkan, Indonesia bagian Barat, yakni Pulau Jawa dan Pulau Sumatra berkontribusi 80% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara, yang lainnya sebesar 20%.
Pemerintah, lanjut Bambang, menargetkan kontribusi Pulau Jawa dan Sumatra akan mampu turun menjadi 75% saja, sehingga andil daerah lain bisa meningkat menjadi 25%.
"Untuk 5% saja membutuhkan waktu yang panjang," katanya.
Untuk itu dalam 5 tahun ke depan pemerintah memiliki 3 prioritas untuk memperkecil kesenjangan. Pertama, upaya industrialisasi daerah Pulau Jawa, khususnya hilirisasi SDA. Kemudian, pemerintah akan mengembangkan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan, baik itu berupa kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan strategis pariwisata nasional.
"Untuk perkotaan kita akan mulai mengembangkan yang namanya daerah metropolitan. Kita bangun kota tidak lagi dibatasi oleh wilayah administratif seperti sekarang." jelas Bambang.
(dru) Next Article Bappenas Dukung Penggunaan Blockchain
"Pada tahun 2001, kontribusi perekonomian Pulau Jawa terhadap nasional sebesar 55%. Kemudian, bertambah menjadi 58% di tahun 2018, sementara daerah di luar Jawa berkontribusi 42%," kata Menteri PP Bambang Brodjonegoro saat Rapat mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) bersama Komisi XI DPR, Senin (17/6/2019).
Bambang memaparkan kesenjangan ini sejatinya sudah terjadi sejak masa kolonial. Pulau Jawa memiliki modal berbasis perkebunan. Pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 7%-9% di periode 1990-1998, saat itu industri pengolahan padat karya berkontribusi besar. Industri itu terdapat di Pulau Jawa.
![]() |
"Sehingga ketika comodity boom (ledakan harga komoditas) berakhir, maka Sumatra dan Kalimantan turun drastis, bahkan pernah tumbuh negatif," tambah Bambang.
Pulau yang memiliki pola hampir mirip dengan Pulau Jawa, lanjut Bambang, ialah Pulau Sulawesi. Sulawesi dianggap bisa terbebas dari volatilitas harga komoditas. Itu karena Sulawesi sudah mulai melakukan hilirisasi SDA yang dihasilkan Sulawesi sendiri.
"Sehingga bisa menutupi pergerakan harga dari komoditasnya," tuturnya.
Bambang menambahkan, Indonesia bagian Barat, yakni Pulau Jawa dan Pulau Sumatra berkontribusi 80% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara, yang lainnya sebesar 20%.
Pemerintah, lanjut Bambang, menargetkan kontribusi Pulau Jawa dan Sumatra akan mampu turun menjadi 75% saja, sehingga andil daerah lain bisa meningkat menjadi 25%.
"Untuk 5% saja membutuhkan waktu yang panjang," katanya.
Untuk itu dalam 5 tahun ke depan pemerintah memiliki 3 prioritas untuk memperkecil kesenjangan. Pertama, upaya industrialisasi daerah Pulau Jawa, khususnya hilirisasi SDA. Kemudian, pemerintah akan mengembangkan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan, baik itu berupa kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan strategis pariwisata nasional.
"Untuk perkotaan kita akan mulai mengembangkan yang namanya daerah metropolitan. Kita bangun kota tidak lagi dibatasi oleh wilayah administratif seperti sekarang." jelas Bambang.
(dru) Next Article Bappenas Dukung Penggunaan Blockchain
Most Popular