Simak! Blak-Blakan Menteri PPN Soal Pembangunan Ibu Kota Baru

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
22 March 2021 09:45
Infografis: Bersiap! Ibu Kota Negara RI Mulai Dipindahkan Pada 2024
Foto: Infografis/Bersiap! Ibu Kota Negara RI Mulai Dipindahkan Pada 2024/Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso mengatakan masterplan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur sudah diselesaikan pada tahun lalu. Saat ini pemerintah mulai menyusun pelaksanaan pemindahannya.

"Mulai dari drainase, batas wilayah, titik utama atau core pembangunan IKN yang seluas 5.600 hektare sudah ditentukan," jelas Suharso dikutip Senin (22/3/2021).

"Kemudian kita mulai dari mana, itu semua kita sudah siapkan. Dan sistem kota seperti apa, kita menganut small city dan seterusnya. Jadi sudah disiapkan hal semacam ini," kata Suharso melanjutkan.

Dalam rencananya, kata Suharso, ada kurang lebih sekitar 500 ribu hingga 700 ribu jumlah penduduk yang kemungkinan akan tinggal di IKN yang baru.

Lahan yang akan dibangun untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur, kata Suharso juga merupakan lahan berpenduduk dan tidak perlu diambil alih oleh pemerintah. Justru masyarakat yang masih tinggal di lahan IKN harus merasakan dampak positif dari pemindahan IKN.

"Lahan nggak ada yang perlu dibebaskan, karena lahan itu sudah perkampungan, dan perkampungan itu akan kita perbaiki dan jadi bagian ibu kota negara," jelas Suharso.

"Jadi, secara fisik sebenarnya kita siap untuk membangun itu. Bahkan kita sudah menentukan titik 0-nya dimana, dimana Istana Presiden itu akan dibangun. Dengan demikian bisa dibangun bertahap," kata Suharso melanjutkan.

Hanya saja, proses persiapan pemindahan dan pembangunan kata Suharso masih terbatas, karena pandemi Covid-19. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini kata Suharso juga sebagai salah satu langkah untuk memulihkan ekonomi nasional.

Dengan adanya pembangunan dan pemindahan IKN ini, kata Suharso akan mengerek pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan hingga 140 ribu lapangan pekerjaan. Namun, pemindahan dan pembangunan IKN ini akan dilakukan setelah RI mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity tercapai.

Sebelumnya, Suharso juga berharap upacara peringatan 17 Agustus 2024 bisa dilaksanakan di IKN. Peringatan bersejarah ini pun langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tanggal 17 Agustus 2024 itu Presiden bisa melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (17/3/2021).

Untuk diketahui, Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara & Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Suharso menekankan, pembangunan IKN ke Kalimantan Timur tidak akan mengganggu arus kas Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Karena pembangunan IKN dipastikan akan dibangun melalui berbagai skema kerja sama dengan perusahaan nasional lainnya.

"APBN tidak akan diganggu banyak2 dalam hal ini. [...] Karena kita akan menggerakkan swasta nasional untuk mau membangun ibu kota negara," jelas Suharso.

Pemerintah kata Suharso akan mendahulukan para pengusaha swasta nasional, dibandingkan asing untuk diajak kerjasama dalam pembangunan IKN.

Adapun proyek yang akan ditawarkan di antaranya pembangunan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), gedung-gedung perkantoran, dan sebagainya. Berbagai skema kerja sama dengan pengusaha juga sudah dipersiapkan.

"Akan lebih baik kita tawarkan dulu pada pengusaha-pengusaha nasional yang mungkin mereka sendiri punya partner asing. Kalau mereka punya partner asing, akan lebih pas dengan bahasa B to B (Business to business) untuk bersama-sama membangun ibu kota negara," ujarnya.

"Ada yang sifatnya build, lease, and transfer. Ada yang sifatnya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Ada yang sifatnya itu investasi langsung. Berbagai (jenis skema yang ditawarkan)," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata membutuhkan dana mencapai Rp 500 triliun hingga 2024. Dengan adanya keterlibatan swasta dalam pembangunan perumahan dan perkantoran, tentu akan mengurangi beban APBN.

"Kalau secara keseluruhan, sampai 2024 diperkirakan hampir sekitar Rp 500 triliun. Itu investasi yang bisa dilakukan atau bisa ditawarkan ke swasta ataupun jadi kewajiban pemerintah," ungkapnya.

Perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang bisa mencapai Rp 500 triliun, diketahui lebih besar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang diperoleh CNBC Indonesia, pembangunan Ibu Kota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun.

Secara rinci, APBN akan membiayai Rp 91,29 triliun dan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) Rp 252,46 triliun. Adapun pendanaan dari Badan Usaha ditargetkan Rp 123,23 triliun.

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular