Dana Talangan Lapindo, Wapres: Saya Yakin Bakrie Bisa Bayar!
Redaksi, CNBC Indonesia
11 June 2019 18:24
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) optimistis Grup Bakrie bisa melunasi dana talangan yang digelontorkan dari pemerintah terkait dengan penyelesaian kasus tumpahan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.
"Saya yakin Bakrie bisa bayar [akhir tenggat Juli 2019]. Nanti kita lihat. Saya belum tahu persoalannya," kata Wapres JK kepada wartawan, Selasa (11/6/2019).
Menurut Wapres, pemerintah belum ada rencana tambahan mengenai penyelesaian permasalahan dana talangan tersebut. "Ya waktu itu kan [nilainya] Rp 1 triliun ya. Saya yakin dia [Bakrie] pasti bisa bayar," tegas JK.
Ketika ditanya adanya kemungkinan tidak terbayar pada tenggat akhir Juli, Wapres menegaskan bisa saja terbuka penjadwalan ulang. "Ya bisa saja di-reschedule tapi kita harap bisa selesai."
Tahun 2015, pemerintah memberikan dana talangan untuk ganti rugi bencana alam Lumpur Lapindo melalui perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.
Penandatanganan perjanjian dilakukan pada Juli 2015, dengan besaran dana Rp 827 miliar dari APBN.
Dalam perjanjian itu, pemerintah mengajukan syarat pengembalian maksimal empat tahun sejak perjanjian ditandatangani pada Juli 2015. Itu berarti, Bakrie Group harus memenuhi kewajiban pada Juli 2019.
Dikutip dari CNN Indonesia, Direktur Bakrie Group Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa pihaknya berjanji melunasi utang kepada pemerintah atas dana talangan untuk masyarakat korban lumpur Lapindo sesuai tenggat waktu. Saat ini, ia mengaku pihaknya telah mengeluarkan uang ganti rugi mencapai triliunan rupiah.
"Jangankan jumlah yang dari pemerintah, yang di luar pemerintah jumlahnya sudah triliunan, dan itu datang dari dana private group (dana internal). Jadi, memang komitmennya dari awal sama," ujar Anindya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/4).
Kendati demikian, Anindya enggan membeberkan total dana yang telah dikeluarkan maupun yang masih harus dibayarkan pihaknya.
"Jumlah tepatnya, harus dicek biar jelas supaya tidak salah, karena ini kan sensitif," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Minarak Lapindo Jaya yang merupakan bagian dari Bakrie Group belum membayar cicilan utang tahun ini kepada pemerintah atas dana talangan untuk masyarakat yang terkena genangan lumpur Lapindo.
Meski tidak merinci jumlahnya, Basuki memastikan perusahaan baru membayar tak lebih dari 10% dari total dana talangan yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 827 miliar.
(tas) Next Article Sudah Jatuh Tempo, Lapindo Belum Lunasi Utang Ratusan Miliar!
"Saya yakin Bakrie bisa bayar [akhir tenggat Juli 2019]. Nanti kita lihat. Saya belum tahu persoalannya," kata Wapres JK kepada wartawan, Selasa (11/6/2019).
Menurut Wapres, pemerintah belum ada rencana tambahan mengenai penyelesaian permasalahan dana talangan tersebut. "Ya waktu itu kan [nilainya] Rp 1 triliun ya. Saya yakin dia [Bakrie] pasti bisa bayar," tegas JK.
Tahun 2015, pemerintah memberikan dana talangan untuk ganti rugi bencana alam Lumpur Lapindo melalui perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.
Penandatanganan perjanjian dilakukan pada Juli 2015, dengan besaran dana Rp 827 miliar dari APBN.
Dalam perjanjian itu, pemerintah mengajukan syarat pengembalian maksimal empat tahun sejak perjanjian ditandatangani pada Juli 2015. Itu berarti, Bakrie Group harus memenuhi kewajiban pada Juli 2019.
Dikutip dari CNN Indonesia, Direktur Bakrie Group Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa pihaknya berjanji melunasi utang kepada pemerintah atas dana talangan untuk masyarakat korban lumpur Lapindo sesuai tenggat waktu. Saat ini, ia mengaku pihaknya telah mengeluarkan uang ganti rugi mencapai triliunan rupiah.
"Jangankan jumlah yang dari pemerintah, yang di luar pemerintah jumlahnya sudah triliunan, dan itu datang dari dana private group (dana internal). Jadi, memang komitmennya dari awal sama," ujar Anindya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/4).
Kendati demikian, Anindya enggan membeberkan total dana yang telah dikeluarkan maupun yang masih harus dibayarkan pihaknya.
"Jumlah tepatnya, harus dicek biar jelas supaya tidak salah, karena ini kan sensitif," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Minarak Lapindo Jaya yang merupakan bagian dari Bakrie Group belum membayar cicilan utang tahun ini kepada pemerintah atas dana talangan untuk masyarakat yang terkena genangan lumpur Lapindo.
Meski tidak merinci jumlahnya, Basuki memastikan perusahaan baru membayar tak lebih dari 10% dari total dana talangan yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 827 miliar.
(tas) Next Article Sudah Jatuh Tempo, Lapindo Belum Lunasi Utang Ratusan Miliar!
Most Popular