Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta
30 April 2019 12:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyampaikan hasil kajian mengenai pemindahan Ibu Kota melalui Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet, Senin (29/4/2019).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, menyampaikan lebih detail kepada awak media mengenai rencana itu dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (30/4/2019). Disebutkan bahwa pemindahan ibu kota diperlukan karena enam alasan utama, yakni:
Hal ini tidak lepas dari keinginan untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
"Pemerintah mendesain ibu kota baru untuk mendorong pemerataan ke laur Jawa, karena itu, Presiden RI lebih memilih opsi ketiga, memindahkan ke luar Jawa, untuk pemerataan ekonomi dan besar ibu kotanya pun akan dikendalikan," ujar Menteri Bambang.
Adapun sebelumnya Bambang telah menawarkan tiga opsi kepada Jokowi. Pertama yakni menetapkan Distrik Pemerintahan (Government District), tetap di Jakarta, kawasan khusus Pemerintahan di sekitar istana, Jakarta. Alternatif pertama mengacu pada contoh Vientiane (Laos), Jurong Gateway (Singapore), Pudong (Shanghai), dan HafenCity (Hamburg).
Alternatif kedua yakni memindahkan Ibu Kota ke wilayah dekat Jakarta dengan jarak 50-70 km. Ini didapat dari referensi Putrajaya (Malaysia), Kotte (Sri Lanka), dan New Kabul (Afghanistan).
Sedangkan alternatif terakhir yang direstui Jokowi yakni memindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa/KTI. Untuk alternatif ini sudah ada contoh seperti Brasilia (Brazil), Sejong (Korea), Canberra (Australia), Washington DC (USA), Islamabad (Pakistan), Astana (Kazakhstan), dan Naypidyaw (Myanmar).
(dru)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, menyampaikan lebih detail kepada awak media mengenai rencana itu dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (30/4/2019). Disebutkan bahwa pemindahan ibu kota diperlukan karena enam alasan utama, yakni:
- Mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek
- Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur
- Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris
- Memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila
- Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif
- Memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.
"Pemerintah mendesain ibu kota baru untuk mendorong pemerataan ke laur Jawa, karena itu, Presiden RI lebih memilih opsi ketiga, memindahkan ke luar Jawa, untuk pemerataan ekonomi dan besar ibu kotanya pun akan dikendalikan," ujar Menteri Bambang.
Adapun sebelumnya Bambang telah menawarkan tiga opsi kepada Jokowi. Pertama yakni menetapkan Distrik Pemerintahan (Government District), tetap di Jakarta, kawasan khusus Pemerintahan di sekitar istana, Jakarta. Alternatif pertama mengacu pada contoh Vientiane (Laos), Jurong Gateway (Singapore), Pudong (Shanghai), dan HafenCity (Hamburg).
Alternatif kedua yakni memindahkan Ibu Kota ke wilayah dekat Jakarta dengan jarak 50-70 km. Ini didapat dari referensi Putrajaya (Malaysia), Kotte (Sri Lanka), dan New Kabul (Afghanistan).
Sedangkan alternatif terakhir yang direstui Jokowi yakni memindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa/KTI. Untuk alternatif ini sudah ada contoh seperti Brasilia (Brazil), Sejong (Korea), Canberra (Australia), Washington DC (USA), Islamabad (Pakistan), Astana (Kazakhstan), dan Naypidyaw (Myanmar).
(dru)
