Palangkaraya hingga Jonggol Jadi Kandidat 'Ibu Kota Baru'

News - Taufan Adharsyah, CNBC Indonesia
30 April 2019 06:45
Palangkaraya hingga Jonggol Jadi Kandidat 'Ibu Kota Baru'
Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta kembali mencuat setelah Jokowi mengumumkan topik pembahasan Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) pada hari Senin (29/4/2019).

"Rapat siang hari ini akan membahas rencana pemindahan Ibu Kota," kata Jokowi di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).

Menurut Jokowi, gagasan untuk pemindahan Ibu Kota ini sudah lama sekali muncul sejak era Presiden Sukarno.


"Berganti Presiden pasti muncul masalah itu tapi wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terencana dan matang," ungkap Jokowi.


Memang benar, wacana pemindahan Ibu Kota Negara kali ini buka kali pertama. Berikut adalah sejumlah kota yang pernah disebut akan menggantikan posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia.


1. Palangkaraya
Kota yang ssat ini masih menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah pernah kali diusulkan untuk menjadi Ibu Kota Negara yang baru.

Presiden pertama RI, Sukarno lah yang mengusulkan Palangka Raya atau Palangkaraya sebagai Ibu Kota pada tahun 1950-an. Kala itu Palangkaraya dianggap cocok dijadikan pusat pemerintahan karena masih banyak lahan kosong yang siap digarap. Berbeda dengan Jakarta yang sudah terbentuk dan banyak simbol-simbol kolonial.

Bahkan Sukarno batu melakukan pemancangan tiang pertama di Palangkaraya pada 17 Juli 1957.


2. Jonggol
Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, kota Jonggol sempat diwacanakan menjadi Ibu Kota yang menggantikan Jakarta. Lokasinya yang cukup dekat dengan Jakarta (sekitar 40 kilometer ke arah tenggara) menjadikan pemindahan pusat pemerintahan dianggap tidak terlalu sulit dan paling realistis.

Bahkan pada tahun 1997, Soeharto sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membuat wilayah Jonggol menjadi sebuah kota yang mandiri. Namun sayang sebelum rampung Soeharto sudah keburu mengundurkan diri dari jabatan Presiden.


3. Kalimantan Selatan
Sebuah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan pernah masuk dalam kajian pemindahan Ibu Kota Negara. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada tahun 2017, mengutip detikfinance.

Daerah Tanah Bumbu, yang berlokasi di Kalimantan Selatan sempat disebut-sebut menjadi bahan kajian di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akhir tahun 2017 silam.

Hasil kajian tersebut telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada awal Januari 2018, namun tidak dibeberkan kepada publik.


4. Kalimantan Timur
Bersamaan dengan kajian Bappenas tahun 2017, sebuah wilayah di Kalimantan Timur juga masuk dalam kandidat Ibu Kota Indonesia yang baru. Kalimantan menjadi pulau yang cukup sering disebut cocok menjadi tempat Ibu Kota Negara karena wilayahnya yang luas dan risiko bencana (seperti gempa dan tsunami yang relatif lebih kecil.

Daerah Penajam dan sekitarnya pernah santer terdengar sebagai wacana lokasi Ibu Kota. Wilayahnya yang relatif baru dibuka dan dekat dengan Balikpapan menjadikan Penajam memiliki kemudahan akses ke laut.


Alasan Pemindahan Ibu Kota
Jakarta yang sudah penuh sesak menjadi salah satu alasan Ibu Kota harus dipindahkan. Saat ini Jakarta sudah dipadati oleh lebih dari 10 juta penduduk. Padahal pada masa kolonial, Jakarta hanya dirancang untuk menampung 600.000 jiwa.

Selain itu, kemacetan di Jakarta yang seakan tanpa akhir juga menjadi salah satu pertimbangan pemindahan Ibu Kota. Penelitian Bappenas pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian hingga Rp 67,5 triliun/tahun.



Malaysia merupakan contoh paling dekat dimana pemindahan pusat pemerintahan dapat dilakukan dan memiliki dampak yang positif.

Mengutip wawancara detikfinance dengan Menteri Keuangan II Malaysia, Ahmad Husni Handzalah, Malaysia telah mengubah Putrajaya menjadi layak sebagai pusat pemerintahan. Baik pembangunan infrastruktur jalan hingga gedung baru dilakukan demi memindahkan seluruh kantor pemerintahan yang semula ada di Kuala Lumpur.

Sebagai informasi, Malaysia hanya memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Sedangkan Kuala Lumpur hingga saat ini masih dijadikan tempat untuk Sultan, parlemen, dan pusat perdagangan Malaysia.


TIM RISET CNBC INDONESIA


(dru/prm)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading