Tak Hanya DPR, Para PNS Juga Pindah ke Ibu Kota Baru!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
29 April 2019 19:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke 'Ibu Kota Baru' makin diseriusi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, Kota Baru tersebut menjadi pusat pemerintahan baru.
Kementerian dan Lembaga (K/L), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta markas TNI/Polri akan berada di Ibu Kota baru. Tak hanya itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun juga secara tidak langsung akan dipindahkan.
"Para ASN [Aparatur Sipil Negara/PNS] harus bersedia pindah dari posisi di Jakarta ke kota baru tersebut," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Senin (29/4/2019).
Pemerintah pun memiliki dua skema utama membangun kota baru, yang berlandaskan pada aspek jumlah penduduk. Skema pertama, yakni dibutuhkan lahan seluas 40.000 hektare untuk menampung penghuni Ibu Kota baru.
"Estimasi kami dengan data 2017 akan dibutuhkan kota baru dengan penduduk perkiraan 1,5 juta. Terdiri dari anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI dan anggota keluarga. Kita estimasi setiap pegawai memiliki 4 anggota keluarga,"
"Dengan 1,5 juta penduduk, pemerintahan akan butuh 5% lahan, ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, pemukiman 40%, dan ruang terbuka hijau 20%," jelas Bambang.
Skenario kedua, yaitu menggunakan skema rightsizing. Skema ini secara tidak langsung mengurangi staf jabatan-jabatan tertentu berdasarkan prioritas yang menjadi fokus utama dalam pemerintahan.
"Apabila ketika pemindahan ada rightsizing, dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukkan persentase pemakaian yang sama dibutuhkan lebih sedikit yaitu 30.000 hektare," tegasnya.
Berdasarkan estimasi awal, apabila pemerintah menggunakan skema pertama, maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp 466 triliun. Sementara skema kedua, diperkirakan akan menghabiskan dana Rp 323 triliun.
"Porsi pemerintah misalkan skenario satu itu Rp 250 triliun lebih dan swasta hampir sama yaitu sekitar Rp 215 triliun. Demikian juga untuk skenario dua pemerintah sedikit lebih besar dari pada swasta," katanya.
[Gambas:Video CNBC]
(dru) Next Article Ibu Kota Pindah, Tahap Awal Pembangunan Seluas 6 Ribu Hektare
Kementerian dan Lembaga (K/L), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta markas TNI/Polri akan berada di Ibu Kota baru. Tak hanya itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun juga secara tidak langsung akan dipindahkan.
"Para ASN [Aparatur Sipil Negara/PNS] harus bersedia pindah dari posisi di Jakarta ke kota baru tersebut," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Senin (29/4/2019).
"Dengan 1,5 juta penduduk, pemerintahan akan butuh 5% lahan, ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, pemukiman 40%, dan ruang terbuka hijau 20%," jelas Bambang.
Skenario kedua, yaitu menggunakan skema rightsizing. Skema ini secara tidak langsung mengurangi staf jabatan-jabatan tertentu berdasarkan prioritas yang menjadi fokus utama dalam pemerintahan.
"Apabila ketika pemindahan ada rightsizing, dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukkan persentase pemakaian yang sama dibutuhkan lebih sedikit yaitu 30.000 hektare," tegasnya.
Berdasarkan estimasi awal, apabila pemerintah menggunakan skema pertama, maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp 466 triliun. Sementara skema kedua, diperkirakan akan menghabiskan dana Rp 323 triliun.
"Porsi pemerintah misalkan skenario satu itu Rp 250 triliun lebih dan swasta hampir sama yaitu sekitar Rp 215 triliun. Demikian juga untuk skenario dua pemerintah sedikit lebih besar dari pada swasta," katanya.
[Gambas:Video CNBC]
(dru) Next Article Ibu Kota Pindah, Tahap Awal Pembangunan Seluas 6 Ribu Hektare
Most Popular