Pindah Ibu Kota Jadi Wacana dari Era Kolonial Hingga Jokowi

Pemeintahan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pun betul-betul menyeriusi rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke 'Ibu Kota Baru' saat menggelar rapat terbatas bersama menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden.

Dalam arahannya, Jokowi pun mengingatkan kembali bahwa wacana pemindahan Ibu Kota sudah muncul sejak era Sukarno. Namun hingga saat ini, rencana tersebut hanya sekedar wacana, dan belum direalisasikan.

"Berganti Presiden pasti muncul masalah itu tapi wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terencana dan matang," ungkap Jokowi.

Pemerintah punmemberikan gambaran, kriteria apa yang layak menjadi Ibu Kota baru.

Berikut kriteria Ibu Kota Baru seperti disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam rapat terbatas

Pertama, Ibu Kota baru akan berada di tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan, khususnya di wilayah Timur Indonesia yang selama ini tertinggal jauh.
"Kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia. [...] Jadi kita dorong Ibu Kota yang Indonesia sentris," kata Bambang.

Kemudian, wilayah tersebut memiliki lahan yang luas, baik itu dimiliki oleh pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah ingin wilayah yang sudah memiliki ketersediaan lahan yang pasti.

Selanjutnya, calon Ibu Kota baru harus bebas dari bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Pemerintah akan mencari daerah yang minim lokasi bencana.

"Selain itu harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan," kata Bambang.

"Untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, kami usulkan lokasi Ibu Kota baru tersebut dengan kota yang sudah eksisting. Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Demikian pelabuhan dan bandara,"

Bappenas bahkan mengusulkan, agar Ibu Kota baru nantinya berdekatan dengan pinggir pantai. "Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim, sehingga sebaiknya Ibu Kota lokasinya tidak jauh dari pantai," katanya.

Paling penting, Ibu Kota harus memiliki tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai. Demikian juga faktor sosial maupun budaya.

"Dan juga kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Karena bagaimanapun nanti ASN akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut," jelasnya.

"kita harapkan tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal. Dan dari sisi pertahanan keamanan kita harus memastikan perimeter nya sesuai. Untuk minimumkan vulnerability dari state dan juga untuk menjaga wilayah teritorial. Dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara," katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pun mengisyaratkan bahwa Kalimantan menjadi tempat yang paling memenuhi kriteria-kriteria yang disampaikan.

"Ya. Sulawesi dibilang Pak JK, kalau mau di pusatnya itu Mamuju, Pare-pare, tapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar tapi tidak di tengah itu. Paling aman Kalimantan," tegasnya. Setidaknya, ada tiga alternatif yang masuk dalam pembahasan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta namun dibuat menjadi Government District atau distrik khusus untuk pemerintahan Indonesia.

Kedua, yakni memindahkan pusat pemerintahan dekat dengan Jakarta, misalnya di seputaran Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Ini pernah dilakukan di Putra Jaya, Malaysia.

Sementara yang ketiga, yakni memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa seperti yang dilakukan negara-negara seperti Brasil yang memindahkan Ibu Kota Rio de Janiero ke Brasilia, dekat dengan Amazon.

Jokowi pun telah memilih alternatif ketiga, yakni memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ada beberapa alasan utama yang mendasari Jokowi memilih Ibu Kota di luar Jawa.

Berikut penjelasan lengkap Jokowi dalam rapat terbatas, yang menolak dua alternatif pemindahan dan lebih condong memilih calon Ibu Kota baru berada di luar Jakarta :

Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa. Data yang saya terima penduduk di Jawa sudah 57% dari total penduduk kita. Di Sumatera 21%, di Kalimantan 6%, nah ini masih 6%, baru 6%. Sulawesi 7%. Papua, Maluku 3%.

Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%, ada yang 6% dan 7% dan 3%. Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak.

Kemudian, soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta. di Pulau Jawa. Pemandangan kemacetan sudah kita lihat, di sejumlah titik di Pantura, utamanya. Kedua, degradasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam dan kalau dilihat banjir besar di setiap musim hujan, jadi ancaman di Jakarta, tidak hanya sekarang tapi sebelumnya juga jadi ancaman.

Tapi di musim kemarau, itu air bersih hanya 2% dari kebutuhan yang ada. Ada pencemaran yang berat juga dan ini di Pulau Jawa. Sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia.

Dan informasi yang saya terima, sebanyak 40.000 hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa setiap tahunnya. 40.000 hektare setiap tahunnya beralih fungsi. Dari sawah ke properti.

Sehingga kita harapkan alasan-alasan dari pak menteri ini benar-benar menjadi sebuah cara kita untuk membangun anak tangga dalam mengefektifkan pengelolaan negara kita betul-betul arahnya harus ke sana.