Pindah Ibu Kota Jadi Wacana dari Era Kolonial Hingga Jokowi
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
30 April 2019 10:05
Pemeintahan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pun betul-betul menyeriusi rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke 'Ibu Kota Baru' saat menggelar rapat terbatas bersama menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden.
Dalam arahannya, Jokowi pun mengingatkan kembali bahwa wacana pemindahan Ibu Kota sudah muncul sejak era Sukarno. Namun hingga saat ini, rencana tersebut hanya sekedar wacana, dan belum direalisasikan.
"Berganti Presiden pasti muncul masalah itu tapi wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terencana dan matang," ungkap Jokowi.
Pemerintah punmemberikan gambaran, kriteria apa yang layak menjadi Ibu Kota baru.
Berikut kriteria Ibu Kota Baru seperti disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam rapat terbatas
Pertama, Ibu Kota baru akan berada di tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan, khususnya di wilayah Timur Indonesia yang selama ini tertinggal jauh.
"Kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia. [...] Jadi kita dorong Ibu Kota yang Indonesia sentris," kata Bambang.
Kemudian, wilayah tersebut memiliki lahan yang luas, baik itu dimiliki oleh pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah ingin wilayah yang sudah memiliki ketersediaan lahan yang pasti.
Selanjutnya, calon Ibu Kota baru harus bebas dari bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Pemerintah akan mencari daerah yang minim lokasi bencana.
"Selain itu harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan," kata Bambang.
"Untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, kami usulkan lokasi Ibu Kota baru tersebut dengan kota yang sudah eksisting. Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Demikian pelabuhan dan bandara,"
Bappenas bahkan mengusulkan, agar Ibu Kota baru nantinya berdekatan dengan pinggir pantai. "Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim, sehingga sebaiknya Ibu Kota lokasinya tidak jauh dari pantai," katanya.
Paling penting, Ibu Kota harus memiliki tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai. Demikian juga faktor sosial maupun budaya.
"Dan juga kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Karena bagaimanapun nanti ASN akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut," jelasnya.
"kita harapkan tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal. Dan dari sisi pertahanan keamanan kita harus memastikan perimeter nya sesuai. Untuk minimumkan vulnerability dari state dan juga untuk menjaga wilayah teritorial. Dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara," katanya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pun mengisyaratkan bahwa Kalimantan menjadi tempat yang paling memenuhi kriteria-kriteria yang disampaikan.
"Ya. Sulawesi dibilang Pak JK, kalau mau di pusatnya itu Mamuju, Pare-pare, tapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar tapi tidak di tengah itu. Paling aman Kalimantan," tegasnya. (hps)
Dalam arahannya, Jokowi pun mengingatkan kembali bahwa wacana pemindahan Ibu Kota sudah muncul sejak era Sukarno. Namun hingga saat ini, rencana tersebut hanya sekedar wacana, dan belum direalisasikan.
"Berganti Presiden pasti muncul masalah itu tapi wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terencana dan matang," ungkap Jokowi.
Berikut kriteria Ibu Kota Baru seperti disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam rapat terbatas
Pertama, Ibu Kota baru akan berada di tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan, khususnya di wilayah Timur Indonesia yang selama ini tertinggal jauh.
"Kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia. [...] Jadi kita dorong Ibu Kota yang Indonesia sentris," kata Bambang.
Kemudian, wilayah tersebut memiliki lahan yang luas, baik itu dimiliki oleh pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah ingin wilayah yang sudah memiliki ketersediaan lahan yang pasti.
Selanjutnya, calon Ibu Kota baru harus bebas dari bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Pemerintah akan mencari daerah yang minim lokasi bencana.
"Selain itu harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan," kata Bambang.
"Untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, kami usulkan lokasi Ibu Kota baru tersebut dengan kota yang sudah eksisting. Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Demikian pelabuhan dan bandara,"
Bappenas bahkan mengusulkan, agar Ibu Kota baru nantinya berdekatan dengan pinggir pantai. "Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim, sehingga sebaiknya Ibu Kota lokasinya tidak jauh dari pantai," katanya.
Paling penting, Ibu Kota harus memiliki tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai. Demikian juga faktor sosial maupun budaya.
"Dan juga kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Karena bagaimanapun nanti ASN akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut," jelasnya.
"kita harapkan tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal. Dan dari sisi pertahanan keamanan kita harus memastikan perimeter nya sesuai. Untuk minimumkan vulnerability dari state dan juga untuk menjaga wilayah teritorial. Dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara," katanya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pun mengisyaratkan bahwa Kalimantan menjadi tempat yang paling memenuhi kriteria-kriteria yang disampaikan.
"Ya. Sulawesi dibilang Pak JK, kalau mau di pusatnya itu Mamuju, Pare-pare, tapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar tapi tidak di tengah itu. Paling aman Kalimantan," tegasnya. (hps)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular