Pindah Ibu Kota Jadi Wacana dari Era Kolonial Hingga Jokowi
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
30 April 2019 10:05
Setidaknya, ada tiga alternatif yang masuk dalam pembahasan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta namun dibuat menjadi Government District atau distrik khusus untuk pemerintahan Indonesia.
Kedua, yakni memindahkan pusat pemerintahan dekat dengan Jakarta, misalnya di seputaran Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Ini pernah dilakukan di Putra Jaya, Malaysia.
Sementara yang ketiga, yakni memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa seperti yang dilakukan negara-negara seperti Brasil yang memindahkan Ibu Kota Rio de Janiero ke Brasilia, dekat dengan Amazon.
Jokowi pun telah memilih alternatif ketiga, yakni memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ada beberapa alasan utama yang mendasari Jokowi memilih Ibu Kota di luar Jawa.
Berikut penjelasan lengkap Jokowi dalam rapat terbatas, yang menolak dua alternatif pemindahan dan lebih condong memilih calon Ibu Kota baru berada di luar Jakarta :
Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa. Data yang saya terima penduduk di Jawa sudah 57% dari total penduduk kita. Di Sumatera 21%, di Kalimantan 6%, nah ini masih 6%, baru 6%. Sulawesi 7%. Papua, Maluku 3%.
Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%, ada yang 6% dan 7% dan 3%. Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak.
Kemudian, soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta. di Pulau Jawa. Pemandangan kemacetan sudah kita lihat, di sejumlah titik di Pantura, utamanya. Kedua, degradasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam dan kalau dilihat banjir besar di setiap musim hujan, jadi ancaman di Jakarta, tidak hanya sekarang tapi sebelumnya juga jadi ancaman.
Tapi di musim kemarau, itu air bersih hanya 2% dari kebutuhan yang ada. Ada pencemaran yang berat juga dan ini di Pulau Jawa. Sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia.
Dan informasi yang saya terima, sebanyak 40.000 hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa setiap tahunnya. 40.000 hektare setiap tahunnya beralih fungsi. Dari sawah ke properti.
Sehingga kita harapkan alasan-alasan dari pak menteri ini benar-benar menjadi sebuah cara kita untuk membangun anak tangga dalam mengefektifkan pengelolaan negara kita betul-betul arahnya harus ke sana. (hps)
Kedua, yakni memindahkan pusat pemerintahan dekat dengan Jakarta, misalnya di seputaran Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Ini pernah dilakukan di Putra Jaya, Malaysia.
Sementara yang ketiga, yakni memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa seperti yang dilakukan negara-negara seperti Brasil yang memindahkan Ibu Kota Rio de Janiero ke Brasilia, dekat dengan Amazon.
Berikut penjelasan lengkap Jokowi dalam rapat terbatas, yang menolak dua alternatif pemindahan dan lebih condong memilih calon Ibu Kota baru berada di luar Jakarta :
Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa. Data yang saya terima penduduk di Jawa sudah 57% dari total penduduk kita. Di Sumatera 21%, di Kalimantan 6%, nah ini masih 6%, baru 6%. Sulawesi 7%. Papua, Maluku 3%.
Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%, ada yang 6% dan 7% dan 3%. Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak.
Kemudian, soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta. di Pulau Jawa. Pemandangan kemacetan sudah kita lihat, di sejumlah titik di Pantura, utamanya. Kedua, degradasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam dan kalau dilihat banjir besar di setiap musim hujan, jadi ancaman di Jakarta, tidak hanya sekarang tapi sebelumnya juga jadi ancaman.
Tapi di musim kemarau, itu air bersih hanya 2% dari kebutuhan yang ada. Ada pencemaran yang berat juga dan ini di Pulau Jawa. Sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia.
Dan informasi yang saya terima, sebanyak 40.000 hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa setiap tahunnya. 40.000 hektare setiap tahunnya beralih fungsi. Dari sawah ke properti.
Sehingga kita harapkan alasan-alasan dari pak menteri ini benar-benar menjadi sebuah cara kita untuk membangun anak tangga dalam mengefektifkan pengelolaan negara kita betul-betul arahnya harus ke sana. (hps)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular