BPJS Kesehatan Bermasalah, Jokowi Klaim Pemerintah tak Lalai

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
12 February 2019 12:06
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak lalai dalam mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) (detikFoto/Dikhy Sasra)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak lalai dalam mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemerintah selalu memenuhi kewajibannya membayar iuran peserta penerima bantuan (PBI).

Jokowi mengatakan urusan pemerintah di BPJS Kesehatan sebenarnya hanya PBI dan dana iuran PBI terus dibayarkan pemerintah. Pada awal Februari lalu pemerintah sudah menyetorkan Rp 6,38 triliun ke BPJS Kesehatan. Kemudian pada awal Maret nanti akan disetorkan lagi Rp 2,1 triliun.

"Jangan dipikir pemerintah itu telat, Ndak. Awal April kita akan kirimkan Rp 6,3 triliun tetapi melalui audit BPKP. Ya kan diaudit dulu, masa langsung kirim-kirim. Enak banget. Audit BPKP, tetapi kurang lebih ini angkanya," jelas Jokowi dalam pembukaan rapat kerja nasional Kementerian Kesehatan 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (12/2/2019).

Jokowi menambahkan sumber defisit terbesar di BPJS kesehatan berasal dari pekerja informal dan pemerintah akan terus berupaya menyelesaikan hal ini agar tidak terjadi lagi.

"Untuk universal health coverage, kepesertaan itu penting dan tadi sudah disampaikan pemerintah disiplin membayar iuran yang PBI. Dibayar di depan," jelas Jokowi.

"Dan sekali lagi dengan merujuk hasil-hasil dari BPKP pemerintah akan terus membantu menyehatkan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan kita. Sehingga yang bukan hanya masyarakat tapi juga BPJSnya sehat, Rumah Sakitnya juga sehat dan bugar."

Jokowi menjelaskan ia selalu memantau masalah rumah sakit untuk melihat kondisi sebenarnya. Jokowi mengklaim sering nyelonong ke rumah sakit untuk mendengarkan keluhan dari rumah sakit.

"Tetapi saya melihat BPJS, Kartu Indonesia Sehat betul-betul memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kita. Hanya kalau ada krikil-krikil sedikit yang harus kita selesaikan, ya itulah tantangan yg kita hadapi," tambah Jokowi.

"Negara ini bukan negara kecil. Ini negara besar. 17 ribu pulau tidak mudah mengelola dan mengaturnya. Baik urusan kesehatan, pendidikan, logistik , infrastruktur itu tidak mudah. 514 kabupaten/kota juga tidak mudah mengatur dan mengelolanya. 34 provinsi yang kita miliki tersebar di 17 ribu pulau juga tidak mudah mengelolanya."

Simak video tentang dilema keuangan BPJS kesehatan di bawah ini:

[Gambas:Video CNBC]


(roy/miq) Next Article Dana Bailout Cair, BPJS Kesehatan Bayarkan Klaim Rumah Sakit

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular