PDB Cuma Tumbuh 5,17% , Prabowo-Sandi: Jokowi Ingkar Janji
Donald Banjarnahor, CNBC Indonesia
06 February 2019 17:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Dradjat Wibowo kembali mengkritik pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla karena tidak bisa menepati janji pertumbuhan ekonomi dan target 2018 yang telah ditetapkan.
Dradjat yang menjadi bagian Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengatakan pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17% jauh dari proyeksi pemerintah dalam nota keuangan maupun target APBN 2018 sebesar 5,4%.
"Pertumbuhan 2018 itu ternyata dekat dengan angka proyeksi Indef yaitu 5,1%, yang dirilis pada tanggal 29 November 2017. Sementara pemerintah melalui APBN memroyeksikan 5,4%. Angka 5,4% itu asli dari pemerintah dalam Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2017. DPR tidak mengubahnya ketika menyetujui RAPBN menjadi APBN 2018. Artinya, proyeksi pemerintah kalah akurat dari Indef," ujar Dradjat kepada CNBC Indonesia, Rabu (6/2/2019).
Selain itu, pencapaian 2018 kembali menjadi bukti bahwa rata-rata pertumbuhan 2015-2018 hanya sekitar 5%. "Padahal Presiden Jokowi menjanjikan pertumbuhan 7% per tahun. Jadi wajar jika janji tersebut ditagih, baik oleh pesaing politik maupun oleh pelaku usaha," ujarnya.
Selanjutnya, dia menilai stagnansi pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi saat infrastruktur ala Jokowi digenjot besar-besaran. Kondisi berbeda terjadi di Amerika Serikat saat the Great Depression pada 1930.
"AS keluar dari GD melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran, khususnya moda kereta api. Belanja infrastruktur menjadi sebuah stimulus Keynesian. Efek multiplier PDB dan lapangan kerjanya besar," tegasnya.
Namun di Indonesia, tuturnya, selama periode pak Jokowi, belanja infrastruktur malah gagal menjadi stimulus Keynesian. "Efek multiplier PDB dan lapangan kerja relatif kurang terasa. Berarti ada yang salah dengan belanja infrastruktur pemerintah," ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto hari ini, Rabu (6/2/3019), merilis pertumbuhan ekonomi RI tahun 2018 yang mencapai 5,17%. Angka ini tentu masih jauh dari target awal yang digadang-gadang pemerintah era Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) yang mencapai 7%.
Menurut Suhariyanto, meski belum mencapai target, angka pertumbuhan ekonomi ini sudah cukup baik mengingat banyak sentimen negatif dari perekonomian global.
"7% itu target kapan? 2014-kan? RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah] itukan disusun untuk 5 tahun ke depan. Kita tidak pernah berfikir The Fed [Bank Sentral AS] akan menaikkan bunga cukup sering, perang dagang, dan sebagainya. Target 7% berat sekali. Tapi memperhatikan ekonomi global, komoditas fluktuatif, saya bilang [angka pertumbuhan] 5,17% bagus. Kita tidak the best tapi masih okelah," ujar Suhariyanto.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article 3 Kegagalan Jokowi di Sektor Ekonomi Menurut Prabowo-Sandiaga
Dradjat yang menjadi bagian Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengatakan pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17% jauh dari proyeksi pemerintah dalam nota keuangan maupun target APBN 2018 sebesar 5,4%.
"Pertumbuhan 2018 itu ternyata dekat dengan angka proyeksi Indef yaitu 5,1%, yang dirilis pada tanggal 29 November 2017. Sementara pemerintah melalui APBN memroyeksikan 5,4%. Angka 5,4% itu asli dari pemerintah dalam Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2017. DPR tidak mengubahnya ketika menyetujui RAPBN menjadi APBN 2018. Artinya, proyeksi pemerintah kalah akurat dari Indef," ujar Dradjat kepada CNBC Indonesia, Rabu (6/2/2019).
Selanjutnya, dia menilai stagnansi pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi saat infrastruktur ala Jokowi digenjot besar-besaran. Kondisi berbeda terjadi di Amerika Serikat saat the Great Depression pada 1930.
"AS keluar dari GD melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran, khususnya moda kereta api. Belanja infrastruktur menjadi sebuah stimulus Keynesian. Efek multiplier PDB dan lapangan kerjanya besar," tegasnya.
Namun di Indonesia, tuturnya, selama periode pak Jokowi, belanja infrastruktur malah gagal menjadi stimulus Keynesian. "Efek multiplier PDB dan lapangan kerja relatif kurang terasa. Berarti ada yang salah dengan belanja infrastruktur pemerintah," ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto hari ini, Rabu (6/2/3019), merilis pertumbuhan ekonomi RI tahun 2018 yang mencapai 5,17%. Angka ini tentu masih jauh dari target awal yang digadang-gadang pemerintah era Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) yang mencapai 7%.
Menurut Suhariyanto, meski belum mencapai target, angka pertumbuhan ekonomi ini sudah cukup baik mengingat banyak sentimen negatif dari perekonomian global.
"7% itu target kapan? 2014-kan? RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah] itukan disusun untuk 5 tahun ke depan. Kita tidak pernah berfikir The Fed [Bank Sentral AS] akan menaikkan bunga cukup sering, perang dagang, dan sebagainya. Target 7% berat sekali. Tapi memperhatikan ekonomi global, komoditas fluktuatif, saya bilang [angka pertumbuhan] 5,17% bagus. Kita tidak the best tapi masih okelah," ujar Suhariyanto.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article 3 Kegagalan Jokowi di Sektor Ekonomi Menurut Prabowo-Sandiaga
Most Popular