Internasional
DPR AS Loloskan RUU Anggaran, Penutupan Pemerintah Berakhir?
Prima Wirayani, CNBC Indonesia
04 January 2019 11:12
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) yang baru saja secara resmi dikuasai Partai Demokrat meloloskan rancangan undang-undang (RUU), Kamis (3/1/2019), yang bertujuan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) yang sudah berlangsung sejak 22 Desember lalu.
Namun, lolosnya paket belanja federal itu mungkin tidak akan membuat Kongres AS semakin dekat dengan pembukaan kembali sembilan departemen federal untuk saat ini. Karena langkah itu tidak menyertakan permintaan uang pembangunan tembok perbatasan Presiden Donald Trump, ia telah berjanji untuk tidak menandatanganinya, CNBC International melaporkan.
Menghadapi ancaman veto Trump, Senat mengatakan tidak akan membuang-buang waktu untuk meloloskan usulan DPR, kata Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik Mitch McConnell pada Kamis (3/1/2019) waktu setempat.
Hal itu membuat anggota legislatif dan Gedung Putih tak kunjung mendekati titik temu terkait isu tembok perbatasan dengan Meksiko yang menjadi ujung pangkal penutupan pemerintahan AS.
Para pemimpin Kongres akan bertemu di Gedung Putih untuk bernegosiasi pada Jumat (4/1/2019) waktu setempat dalam upaya untuk menjembatani perbedaan terkait permintaan dana US$5 miliar untuk tembok perbatasan tersebut.
Pembahasan mengenai keamanan perbatasan yang dilakukan kedua belah pihak pada Rabu (2/1/2019) tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Para anggota dewan dari Partai Demokrat bahkan keluar dari pertemuan itu dengan sikap yang semakin keras menolak pendanaan yang diminta Trump.
Dalam pernyataan kebijakan resmi pada Kamis (3/1/2019), Gedung Putih mengatakan para penasihat Trump akan merekomendasikan sang presiden untuk memveto usulan Demokrat. Pemerintah meminta pendanaan setidaknya US$5 miliar untuk pembangunan tembok itu.
"Presiden tidak dapat menerima legislasi yang menyediakan pendanaan untuk program-program yang tidak berguna sembari mengabaikan kebutuhan keamanan perbatasan negara," tulis Gedung Putih.
Pemungutan suara DPR Kamis malam adalah bagian dari manuver politik Demokrat untuk mengakhiri penutupan pemerintahan.
Satu rancangan aturan yang diloloskan DPR akan mendanai delapan departemen AS yang ditutup hingga 30 September. Rancangan aturan lainnya akan membuka Departemen Keamanan Dalam Negeri hingga 8 Februari.
(miq) Next Article Demi Loloskan Dana Tembok Batas, Trump Sebut AS Alami Krisis
Namun, lolosnya paket belanja federal itu mungkin tidak akan membuat Kongres AS semakin dekat dengan pembukaan kembali sembilan departemen federal untuk saat ini. Karena langkah itu tidak menyertakan permintaan uang pembangunan tembok perbatasan Presiden Donald Trump, ia telah berjanji untuk tidak menandatanganinya, CNBC International melaporkan.
Menghadapi ancaman veto Trump, Senat mengatakan tidak akan membuang-buang waktu untuk meloloskan usulan DPR, kata Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik Mitch McConnell pada Kamis (3/1/2019) waktu setempat.
Para pemimpin Kongres akan bertemu di Gedung Putih untuk bernegosiasi pada Jumat (4/1/2019) waktu setempat dalam upaya untuk menjembatani perbedaan terkait permintaan dana US$5 miliar untuk tembok perbatasan tersebut.
 Foto: Presiden AS Donald Trump berunding dengan Direktur Komunikasi Gedung Putih Hope Hicks (kiri) ketika Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders mendengarkan selama wawancara dengan Reuters di Gedung Putih di Washington, AS, 17 Januari 2018. Fotografer Reuters Kevin Lamarque: "Saya tinggal di ruangan setelah wartawan kami pergi, dan tampaknya tanpa disadari seperti 'lalat di dinding' yang klise, saya menyaksikan momen yang tidak biasa ini. " REUTERS / Kevin Lamarque |
Pembahasan mengenai keamanan perbatasan yang dilakukan kedua belah pihak pada Rabu (2/1/2019) tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Para anggota dewan dari Partai Demokrat bahkan keluar dari pertemuan itu dengan sikap yang semakin keras menolak pendanaan yang diminta Trump.
Dalam pernyataan kebijakan resmi pada Kamis (3/1/2019), Gedung Putih mengatakan para penasihat Trump akan merekomendasikan sang presiden untuk memveto usulan Demokrat. Pemerintah meminta pendanaan setidaknya US$5 miliar untuk pembangunan tembok itu.
"Presiden tidak dapat menerima legislasi yang menyediakan pendanaan untuk program-program yang tidak berguna sembari mengabaikan kebutuhan keamanan perbatasan negara," tulis Gedung Putih.
Pemungutan suara DPR Kamis malam adalah bagian dari manuver politik Demokrat untuk mengakhiri penutupan pemerintahan.
Satu rancangan aturan yang diloloskan DPR akan mendanai delapan departemen AS yang ditutup hingga 30 September. Rancangan aturan lainnya akan membuka Departemen Keamanan Dalam Negeri hingga 8 Februari.
(miq) Next Article Demi Loloskan Dana Tembok Batas, Trump Sebut AS Alami Krisis
Most Popular