Bangun 2 Kilang, Pertamina Diminta Lekas Gandeng Swasta
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
13 December 2018 18:48
Jakarta, CNBC Indonesia- PT Pertamina (Persero) akhirnya akan mulai merealisasikan proyek pembangunan kilang yang sudah lama ditunggu-tunggu. Mulai dari RDMP Kilang Balikpapan yang sudah melakukan penandatanganan untuk masuk tahap perancangan konstruksi (EPC), dan kilang Bontang yang sudah tanda tangan framework agreement.
Untuk kilang Balikpapan, penandatanganan dilakukan bersama dengan joint operation 4 perusahaan dari dalam dan luar negeri seperti PT Rekayasa Industri, PT PP (Persero) Tbk, Hyundai Engineering, dan SK Engineering & Construction.
Dengan program RDMP ini, kapasitas kilang didongkrak 100 ribu barel sehari, sehingga naik 38% dibanding kemampuan sebelumnya. Targetnya saat beroperasi di 2023 mendatang, kapasitas produksi kilang Balikpapan bisa mencapai 360 ribu barel per hari. Nilai kontrak pembangunan dari kilang Balikpapan ini mencapai Rp 57,8 triliun atau US$ 4 miliar.
Lantas, dengan kondisi keuangan yang sedang sulit, sanggupkah Pertamina melakukan pembangunan kilang ini?
"Memang berat bagi Pertamina untuk menyediakan dana investasi sebesar itu. Namun penyelesaian semua Proyek RDMP dan GRR merupakan suatu keniscayaan yang harus direalisasikan," ujar Fahmy kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Kamis (13/12/2018).
Lebih lanjut, Fahmy mengatakan, untuk mengatasi ketidakmampuan dalam menyediakan dana, Pertamina harus menawarkan sejumlah saham Proyek RDMP kilang kepada swasta. Kalau perlu, imbuhnya, proporsi kepemilikan saham swasta lebih besar dari pada proporsi Pertamina.
"Upaya untuk melibatkan swasta akan menjadi solusi untuk mengatasi ketidakmampuan Pertamina dalam menyelesaikan proyek pengembangan dan pembangunan kilang minyak sesuai target ditetapkan," tutur Fahmy.
Agar investor swasta tertarik untuk masuk pada investasi proyek kilang, lanjutnya, pemerintah harus memberikan kemudahan dan fasilitas, serta insentif kepada investor swasta. Insentif itu berupa percepatan pembebasan tanah dan perizinanan, serta memberikan fasilitas insentif fiskal dan non-fiskal.
Selain itu, kilang minyak baru yang dibangun harus dapat diintegrasikan, tidak hanya untuk menghasilkan BBM, tetapi dapat juga untuk menghasilkan produk-produk petrokimia, sehingga tercapai kapasitas keekonomian (economic of scale).
Adapun, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan untuk pembiayaan kilang akan berjalan paralel. Namun dananya hingga saat ini masih dari internal Pertamina, sembari menunggu mitra atau partner yang bisa bekerjasama.
"Partner kita dalam proses selection, tapi kami akan jadi mayoritas. Jadi paralel saja, pembangunan didanai ekuitas," kata Nicke, dijumpai usai penandatanganan, Senin (10/12/2018).
Lalu, jika bukan dana, apa masalah yang membuat pembangunan kilang lambat sekali?
Fahmy berpendapat, masalahnya ada pada komitmen Pertamina untuk bangun kilang. Menurut Fahmy, faktanya Pertamina tidak becus bangun kilang maupun selesaikan RDMP kilang.
Fahmy menuturkan, hasil kajian Tim Anti Mafia Migas menemukan adanya hambatan sistemik pembangunan kilang baru tidak hanya di Pertamina saja, tetapi juga muncul di beberapa Kementerian terkait. Akibat ulah mafia migas tersebut, rencana pembangunan kilang minyak baru dalam kurun waktu 20 tahun selalu mengalami kegagalan.
"Tidak berlebihan dikatakan bahwa siapa pun yang ikut berperan dalam menghambat pembangunan kilang minyak baru merupakan bagian dari mafia migas," tambahnya.
"Saya menduga masih ada mafia migas, yang secara sistemik menghalangi pembangunan kilang. Tujuannya adalah agar impor BBM semakin membengkak, sehingga mafia migas semakin leluasa berburu rente pada impor BBM. Pertamina tidak kuasa melawan mafia migas," pungkas Fahmy.
(gus/gus) Next Article Akhirnya, Pengembangan Kilang Balikpapan Mulai Tahun Depan
Untuk kilang Balikpapan, penandatanganan dilakukan bersama dengan joint operation 4 perusahaan dari dalam dan luar negeri seperti PT Rekayasa Industri, PT PP (Persero) Tbk, Hyundai Engineering, dan SK Engineering & Construction.
Lantas, dengan kondisi keuangan yang sedang sulit, sanggupkah Pertamina melakukan pembangunan kilang ini?
"Memang berat bagi Pertamina untuk menyediakan dana investasi sebesar itu. Namun penyelesaian semua Proyek RDMP dan GRR merupakan suatu keniscayaan yang harus direalisasikan," ujar Fahmy kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Kamis (13/12/2018).
Lebih lanjut, Fahmy mengatakan, untuk mengatasi ketidakmampuan dalam menyediakan dana, Pertamina harus menawarkan sejumlah saham Proyek RDMP kilang kepada swasta. Kalau perlu, imbuhnya, proporsi kepemilikan saham swasta lebih besar dari pada proporsi Pertamina.
"Upaya untuk melibatkan swasta akan menjadi solusi untuk mengatasi ketidakmampuan Pertamina dalam menyelesaikan proyek pengembangan dan pembangunan kilang minyak sesuai target ditetapkan," tutur Fahmy.
 Foto: Infografis/6 proyek kilang menuju 2 juta barel sehari/Aristya Rahadian Krisabella |
Agar investor swasta tertarik untuk masuk pada investasi proyek kilang, lanjutnya, pemerintah harus memberikan kemudahan dan fasilitas, serta insentif kepada investor swasta. Insentif itu berupa percepatan pembebasan tanah dan perizinanan, serta memberikan fasilitas insentif fiskal dan non-fiskal.
Selain itu, kilang minyak baru yang dibangun harus dapat diintegrasikan, tidak hanya untuk menghasilkan BBM, tetapi dapat juga untuk menghasilkan produk-produk petrokimia, sehingga tercapai kapasitas keekonomian (economic of scale).
Adapun, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan untuk pembiayaan kilang akan berjalan paralel. Namun dananya hingga saat ini masih dari internal Pertamina, sembari menunggu mitra atau partner yang bisa bekerjasama.
"Partner kita dalam proses selection, tapi kami akan jadi mayoritas. Jadi paralel saja, pembangunan didanai ekuitas," kata Nicke, dijumpai usai penandatanganan, Senin (10/12/2018).
Lalu, jika bukan dana, apa masalah yang membuat pembangunan kilang lambat sekali?
Fahmy berpendapat, masalahnya ada pada komitmen Pertamina untuk bangun kilang. Menurut Fahmy, faktanya Pertamina tidak becus bangun kilang maupun selesaikan RDMP kilang.
Fahmy menuturkan, hasil kajian Tim Anti Mafia Migas menemukan adanya hambatan sistemik pembangunan kilang baru tidak hanya di Pertamina saja, tetapi juga muncul di beberapa Kementerian terkait. Akibat ulah mafia migas tersebut, rencana pembangunan kilang minyak baru dalam kurun waktu 20 tahun selalu mengalami kegagalan.
"Tidak berlebihan dikatakan bahwa siapa pun yang ikut berperan dalam menghambat pembangunan kilang minyak baru merupakan bagian dari mafia migas," tambahnya.
"Saya menduga masih ada mafia migas, yang secara sistemik menghalangi pembangunan kilang. Tujuannya adalah agar impor BBM semakin membengkak, sehingga mafia migas semakin leluasa berburu rente pada impor BBM. Pertamina tidak kuasa melawan mafia migas," pungkas Fahmy.
(gus/gus) Next Article Akhirnya, Pengembangan Kilang Balikpapan Mulai Tahun Depan
Most Popular