'Pendapatan Per Kapita RI Naik, Tak Ada yang Mau Bertani'
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
13 December 2018 13:51
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan luas lahan baku sawah nasional mengalami penyusutan sekitar 120 ribu hektare per tahunnya.
Dia mengungkapkan fakta menarik, yakni dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat setiap tahunnya, tidak ada lagi yang mau bertani.
"Jawabannya adalah industrialisasi pertanian. Petani harus berani berpikir kaya melalui bertani. Berikan teknologi yang mudah dipahami oleh petani, juga permodalan," katanya dalam CEO Forum Outlook Agrobisnis 4.0 di Hotel Ritz Carlton, Kamis (13/12/2018).
Menurutnya, solusi atas penyusutan lahan sawah dan lahan pertanian lainnya saat ini adalah kebijakan. Pemerintah daerah harus punya komitmen yang sama untuk bisa mempertahankan daerah-daerah yang tingkat kesuburannya tinggi.
Semestinya, kawasan-kawasan industri diarahkan ke area lahan marjinal. Sebaliknya, daerah yang subur sedikitpun jangan diusik.
"Konversi lahan pertanian kami harap diatur. Tapi kalau perlu, untuk daerah-daerah yang subur tadi, yang jelas-jelas irigasinya tersedia dan terbukti sekian lama punya hasil yang bagus, semestinya dilarang [konversi lahan]," tegasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini mengatakan, dirinya sadar betul bahaya serbuan industri dan properti bagi keberlanjutan lahan pangan.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya bauran kebijakan insentif bagi produk pertanian. Pertama, dari dana desa dalam bentuk infrastruktur yang kecil namun langsung bermanfaat.
Kedua, pembangunan embung-embung besar dan irigasi yang bernilai tinggi oleh Kementerian PUPR. Ketiga, subsidi pupuk, benih dan alat mesin pertanian yang diberikan melalui Kementerian Pertanian.
"Insentif dari pemerintah dalam bentuk subsidi, pembangunan waduk-waduk sehingga dari yang tadinya panen sekali menjadi 2-3 kali per tahun. Ini kan insentif juga bagi mereka untuk tidak menjual lahannya. Jadi sebenarnya sudah cukup komprehensif, tinggal dioptimalkan," jelasnya.
Mantan Panglima TNI ini juga tidak menutup kemungkinan pemberian insentif fiskal bagi petani dalam Peraturan Presiden (Perpres) lahan sawah abadi yang diharapkan bisa terbit di akhir tahun ini.
"Saya belum tahu sampai kesana tapi saya pikir bisa saja [ada insentif fiskal]. Melihat fenomenanya ada penyusutan, perlu cara-cara baru. Saya setuju, nanti saya akan bawa [ke rapat] untuk dipikirkan," pungkasnya.
(ray) Next Article Darurat Sawah, RI Pilih Teknologi guna Genjot Produksi Pangan
Dia mengungkapkan fakta menarik, yakni dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat setiap tahunnya, tidak ada lagi yang mau bertani.
"Jawabannya adalah industrialisasi pertanian. Petani harus berani berpikir kaya melalui bertani. Berikan teknologi yang mudah dipahami oleh petani, juga permodalan," katanya dalam CEO Forum Outlook Agrobisnis 4.0 di Hotel Ritz Carlton, Kamis (13/12/2018).
Semestinya, kawasan-kawasan industri diarahkan ke area lahan marjinal. Sebaliknya, daerah yang subur sedikitpun jangan diusik.
"Konversi lahan pertanian kami harap diatur. Tapi kalau perlu, untuk daerah-daerah yang subur tadi, yang jelas-jelas irigasinya tersedia dan terbukti sekian lama punya hasil yang bagus, semestinya dilarang [konversi lahan]," tegasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini mengatakan, dirinya sadar betul bahaya serbuan industri dan properti bagi keberlanjutan lahan pangan.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya bauran kebijakan insentif bagi produk pertanian. Pertama, dari dana desa dalam bentuk infrastruktur yang kecil namun langsung bermanfaat.
Kedua, pembangunan embung-embung besar dan irigasi yang bernilai tinggi oleh Kementerian PUPR. Ketiga, subsidi pupuk, benih dan alat mesin pertanian yang diberikan melalui Kementerian Pertanian.
"Insentif dari pemerintah dalam bentuk subsidi, pembangunan waduk-waduk sehingga dari yang tadinya panen sekali menjadi 2-3 kali per tahun. Ini kan insentif juga bagi mereka untuk tidak menjual lahannya. Jadi sebenarnya sudah cukup komprehensif, tinggal dioptimalkan," jelasnya.
Mantan Panglima TNI ini juga tidak menutup kemungkinan pemberian insentif fiskal bagi petani dalam Peraturan Presiden (Perpres) lahan sawah abadi yang diharapkan bisa terbit di akhir tahun ini.
"Saya belum tahu sampai kesana tapi saya pikir bisa saja [ada insentif fiskal]. Melihat fenomenanya ada penyusutan, perlu cara-cara baru. Saya setuju, nanti saya akan bawa [ke rapat] untuk dipikirkan," pungkasnya.
(ray) Next Article Darurat Sawah, RI Pilih Teknologi guna Genjot Produksi Pangan
Most Popular