Kurangi Sampah Plastik, Turis Asing ke RI Kena Pungutan US$10
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
30 November 2018 13:38
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menaruh perhatian pada bahaya sampah plastik. Hal ini tidak lepas dari fenomena sampah plastik yang jadi momok dunia.
"Perkembangan sampah plastik jadi masalah dunia. Kami nanti ada follow up meeting untuk masalah sampah. Kami akan bikin segera model untuk penanganan sampah ini, terutama daerah yang jadi tourist destination," ungkapnya.
Nantinya, setiap turis akan dikenakan pungutan sampah plastik. Dia menyebut, pungutan yang dibebankan kepada wisatawan mancanegara sekitar US$ 10, sedangkan wisatawan domestik berkisar US$ 1.
"Tapi ini masih kami hitung lagi, dikaji. Nanti itu masuk dalam tiket atau hotel dia menginap. Jadi masuk ke Pemda yang mengelola, ini yang harus kita awasi ramai-ramai," ungkapnya dalam bincang santai bersama awak media di Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Sejumlah daerah yang bakal dijadikan pilot project di antaranya Bali, Labuhan Bajo, dan Banyuwangi. Dikatakan pula, saat ini sudah ada 10 kota/kabupaten yang sudah mengatur ketat penggunaan tas plastik.
"Kepedulian terhadap bahaya sampah plastik sudah besar. Tapi kan kita tidak boleh bunuh plastik. Lalu penggantinya apa? Mungkin bisa alternatif plastik dari singkong. Sampah plastik ini menurut saya harus kita tangani. Kemarin di Kepulauan Seribu ada ikan mati karena limbah," jelasnya.
Upaya pengendalian penggunaan plastik ini bakal dilakukan secara bertahap di seluruh aspek dan daerah. Luhut kembali mengingatkan, bahaya sampah plastik tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kehidupan manusia.
"Memang harus kita bangun kesadaran. Plastik itu bisa jadi mikroplastik yang dimakan ikan. Lalu ikan dimakan manusia yang bisa berdampak pada stunting. Ini bukan masalah Luhut atau Jokowi atau kaya miskin, tapi masalah kita semua," tegasnya.
Dia juga telah meminta waktu kepada Menteri Dalam Negeri untuk menemui semua kepala daerah. Luhut ingin menjelaskan persoalan ini secara mendalam agar kepala daerah terlibat aktif.
"Bahwa ini musuh bersama karena menyangkut generasi Indonesia ke depan. Secara genetik pun bisa terganggu. Dalam dua tahun ke depan kita berharap akan terjadi perubahan drastis dalam penanganan sampah.
Ini masalah serius yang harus ditangani," pungkasnya.
(gus) Next Article Februari 2019, Turis di Bali Kena Pungutan Sampah US$10
"Perkembangan sampah plastik jadi masalah dunia. Kami nanti ada follow up meeting untuk masalah sampah. Kami akan bikin segera model untuk penanganan sampah ini, terutama daerah yang jadi tourist destination," ungkapnya.
"Tapi ini masih kami hitung lagi, dikaji. Nanti itu masuk dalam tiket atau hotel dia menginap. Jadi masuk ke Pemda yang mengelola, ini yang harus kita awasi ramai-ramai," ungkapnya dalam bincang santai bersama awak media di Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Sejumlah daerah yang bakal dijadikan pilot project di antaranya Bali, Labuhan Bajo, dan Banyuwangi. Dikatakan pula, saat ini sudah ada 10 kota/kabupaten yang sudah mengatur ketat penggunaan tas plastik.
"Kepedulian terhadap bahaya sampah plastik sudah besar. Tapi kan kita tidak boleh bunuh plastik. Lalu penggantinya apa? Mungkin bisa alternatif plastik dari singkong. Sampah plastik ini menurut saya harus kita tangani. Kemarin di Kepulauan Seribu ada ikan mati karena limbah," jelasnya.
Upaya pengendalian penggunaan plastik ini bakal dilakukan secara bertahap di seluruh aspek dan daerah. Luhut kembali mengingatkan, bahaya sampah plastik tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kehidupan manusia.
 Foto: Bangkai paus yang terdampar di perairan Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara ( KARTIKA SUMOLANG/via REUTERS) |
"Memang harus kita bangun kesadaran. Plastik itu bisa jadi mikroplastik yang dimakan ikan. Lalu ikan dimakan manusia yang bisa berdampak pada stunting. Ini bukan masalah Luhut atau Jokowi atau kaya miskin, tapi masalah kita semua," tegasnya.
Dia juga telah meminta waktu kepada Menteri Dalam Negeri untuk menemui semua kepala daerah. Luhut ingin menjelaskan persoalan ini secara mendalam agar kepala daerah terlibat aktif.
"Bahwa ini musuh bersama karena menyangkut generasi Indonesia ke depan. Secara genetik pun bisa terganggu. Dalam dua tahun ke depan kita berharap akan terjadi perubahan drastis dalam penanganan sampah.
Ini masalah serius yang harus ditangani," pungkasnya.
(gus) Next Article Februari 2019, Turis di Bali Kena Pungutan Sampah US$10
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular