Pemda-Inalum Diminta Waspada 'Penumpang Gelap' di Freeport
Arys Aditya, CNBC Indonesia
29 November 2018 14:39
Jakarta, CNBC Indonesia- Ribut-ribut soal alokasi saham 10% divestasi PT Freeport Indonesia berujung pemanggilan para pihak untuk rapat terbatas di Istana Negara, pada pagi ini.
Ini terkait dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penguasaan 51% saham PT Freeport Indonesia oleh Inalum maksimal terjadi sebelum akhir tahun. Segala isu yang masih membelit proses divestasi ini diminta untuk diselesaikan secepatnya.
"Seperti penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah, masalah tailing. Kemudian juga Isu perubahan kontrak karya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Kemudian kepemilikan saham pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika dan juga hal-hal yang terkait dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti, stabilitas investasi," kata Jokowi, Kamis (29/11/2018).
Jokowi juga menegaskan kembalinya Freeport ke Indonesia ditujukan untuk manfaat sebesar-besarnya ke rakyat Indonesia, terutama Papua. "Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat utamanya rakyat Papua."
Gubernur Papua, Lukas Enembe, dijumpai seusai rapat terbetas mengatakan Presiden Jokowi menekankan tetap harus waspada terhadap keberpihakan pemerintah ke Provinsi Papua dan Mimika. "Jangan sampai ada orang lain masuk tidak jelas," katanya.
Lukas mengatakan, pihaknya mengapresiasi perhatian presiden, dan berjanji untuk mengawal proses yang terjadi sampai selesai. Porsinya pun sesuai kesepakatan yakni dari 10% tersebut, Pemda Papua 3% dan Mimika 7%.
Ia juga jaga-jaga agar tak ada penumpang gelap tiba-tiba menebeng untuk beli saham divestasi. "Banyak orang minta saham. Ada papa minta saham, mama minta saham. Presiden tidak menginginkan seperti itu, tidak boleh ada orang lain masuk seperti itu," katanya.
Sampai saat ini memang tidak ada oknum atau pihak yang mendekati pemda untuk mengajak kerja sama beli saham. "Jangan sampai ada keinginan seperti itu, sebelumnya kan sudah terjadi," kata dia.
Terkait dengan nama perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk fasilitasi pemda yakni PT Indocopper Investama, pemda memang keberatan karena menilai nama perusahaan itu ada masalah. "Dari awal kita sudah sepakat kita akan namanya lain. Nama bahas sama-sama, keinginan Inalum ya bagus karena nama sudah ada sehingga kita tidak perlu bikin nama baru. Butuh biaya," kata dia.
Tetapi, ia melanjutkan, Indocopper sendiri namanya identik dengan Grup Bakrie meskipun sekarang sudah dibeli kembali oleh Freeport dan akan dibeli lagi oleh Inalum, tapi Pemda tetap tidak sepakat.
Soal nama inilah yang belum ada kesepakatan antara Inalum dan Pemda Papua. "Tergantung, kita mau bikin nama baru atau tetap itu, tergantung pembicaraan nanti. Tapi karena itu pajaknya kalau bikin nama baru perlu biaya," jelasnya.
(gus/wed) Next Article Jelang Akuisisi, Begini Langkah Jokowi Rebut Kembali Freeport
Ini terkait dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penguasaan 51% saham PT Freeport Indonesia oleh Inalum maksimal terjadi sebelum akhir tahun. Segala isu yang masih membelit proses divestasi ini diminta untuk diselesaikan secepatnya.
Jokowi juga menegaskan kembalinya Freeport ke Indonesia ditujukan untuk manfaat sebesar-besarnya ke rakyat Indonesia, terutama Papua. "Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat utamanya rakyat Papua."
Gubernur Papua, Lukas Enembe, dijumpai seusai rapat terbetas mengatakan Presiden Jokowi menekankan tetap harus waspada terhadap keberpihakan pemerintah ke Provinsi Papua dan Mimika. "Jangan sampai ada orang lain masuk tidak jelas," katanya.
Lukas mengatakan, pihaknya mengapresiasi perhatian presiden, dan berjanji untuk mengawal proses yang terjadi sampai selesai. Porsinya pun sesuai kesepakatan yakni dari 10% tersebut, Pemda Papua 3% dan Mimika 7%.
Ia juga jaga-jaga agar tak ada penumpang gelap tiba-tiba menebeng untuk beli saham divestasi. "Banyak orang minta saham. Ada papa minta saham, mama minta saham. Presiden tidak menginginkan seperti itu, tidak boleh ada orang lain masuk seperti itu," katanya.
Sampai saat ini memang tidak ada oknum atau pihak yang mendekati pemda untuk mengajak kerja sama beli saham. "Jangan sampai ada keinginan seperti itu, sebelumnya kan sudah terjadi," kata dia.
Terkait dengan nama perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk fasilitasi pemda yakni PT Indocopper Investama, pemda memang keberatan karena menilai nama perusahaan itu ada masalah. "Dari awal kita sudah sepakat kita akan namanya lain. Nama bahas sama-sama, keinginan Inalum ya bagus karena nama sudah ada sehingga kita tidak perlu bikin nama baru. Butuh biaya," kata dia.
Tetapi, ia melanjutkan, Indocopper sendiri namanya identik dengan Grup Bakrie meskipun sekarang sudah dibeli kembali oleh Freeport dan akan dibeli lagi oleh Inalum, tapi Pemda tetap tidak sepakat.
Soal nama inilah yang belum ada kesepakatan antara Inalum dan Pemda Papua. "Tergantung, kita mau bikin nama baru atau tetap itu, tergantung pembicaraan nanti. Tapi karena itu pajaknya kalau bikin nama baru perlu biaya," jelasnya.
(gus/wed) Next Article Jelang Akuisisi, Begini Langkah Jokowi Rebut Kembali Freeport
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular