BPS Akui Banyak Data di RI Tak Seragam dan Tumpang Tindih
Iswari Anggit, CNBC Indonesia
26 November 2018 11:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengaku pihaknya sering menemukan inkonsistensi data (ketidakseragaman data). Misalnya saja, data terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Suhariyanto mengatakan, tidak jarang data IPM dari Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Kementerian/Lembaga terkait, tidak sama atau terdapat selisih jumlah.
"Saat ini forum data belum berjalan dengan baik, masih ada inkonsistensi. Apakah dari metodologi? Perbedaan waktu? Atau karena ketidaktelitian? Ini perlu dikonsep ulang, perbedaan kecil bisa menjadi masalah untuk monitoring, mengambil kebijakan. Apalagi ini tahun politik, hal-hal kecil bisa ribut," kata Suhariyanto dalam sambutannya di Rapat Koordinasi "Satu Data Indonesia Menuju Revolusi Industri 4.0", Senin (26/11/2018).
Inilah yang mendasari BPS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kantor Staff Presiden (KSP) harus segera memfinalisasi Perpres Satu Data Indonesia (SDI).
Suhariyanto menyampaikan perpres ini bertujuan untuk memberikan kebijakan tata kelola data, yang berkualitas dan akurat, sehingga meminimalisir kebingungan dan membuat data mudah diakses.
"Ketika kita bicara data statistik bukan cuma tugas BPS, statistik dasar itu tugas BPS, tapi statistik sektoral itu tugas kementrian lembaga, pemda, dan statistik khusus, misal dari perguruan tinggi. Tugas kita menggabungkan 3 statistik ini menjadi 1", jelas Suhariyanto.
"Untuk itu, pemerintah merancang Perpres Satu Data Indonesia dengan tujuan memberikan kebijakan tata kelola data pemerintah yang berkualitas, akurat, muthakir. Tujuannya tentu untuk meningkatkan integritas data, dengan prinsip satu data dan meta data, kedua, integrasi data dapat dipakai melalui sistem yang terintegrasi", sambungnya.
Oleh karena saat ini Indonesia sudah mulai memasuki Industri 4.0, yang dipicu oleh industri digital, maka BPS ingin membuat sistem integrasi data berbasis digital.
"Di BPS kita membuat tim big data dari generasi milenial. Untuk mobile positioning data," kata Suhariyanto.
Menurutnya, saat ini tim big data sedang mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa mendukung Perpres SDI, untuk mengintegrasikan data. Aplikasi ini disebut SimDaSi atau Sistem Data Statistik Terintegrasi; "Untuk menuju ke sana [industri 4.0], SDI sebuah data besar, kita tidak perlu mulai dari 0. Salah satu solusi penerapan SDI melalui [aplikasi] SimDaSi atau Sistem Data Statistik Terintegrasi," jelasnya.
Suhariyanto berharap aplikasi SimDaSi bisa segera diluncurkan pada awal tahun 2019, sehingga mampu meminimalisir adanya imkonsistensi data.
[Gambas:Video CNBC]
(dru) Next Article 7 dari 10 Orang RI Pendapatannya Anjlok karena Covid-19
Suhariyanto mengatakan, tidak jarang data IPM dari Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Kementerian/Lembaga terkait, tidak sama atau terdapat selisih jumlah.
"Saat ini forum data belum berjalan dengan baik, masih ada inkonsistensi. Apakah dari metodologi? Perbedaan waktu? Atau karena ketidaktelitian? Ini perlu dikonsep ulang, perbedaan kecil bisa menjadi masalah untuk monitoring, mengambil kebijakan. Apalagi ini tahun politik, hal-hal kecil bisa ribut," kata Suhariyanto dalam sambutannya di Rapat Koordinasi "Satu Data Indonesia Menuju Revolusi Industri 4.0", Senin (26/11/2018).
Suhariyanto menyampaikan perpres ini bertujuan untuk memberikan kebijakan tata kelola data, yang berkualitas dan akurat, sehingga meminimalisir kebingungan dan membuat data mudah diakses.
"Ketika kita bicara data statistik bukan cuma tugas BPS, statistik dasar itu tugas BPS, tapi statistik sektoral itu tugas kementrian lembaga, pemda, dan statistik khusus, misal dari perguruan tinggi. Tugas kita menggabungkan 3 statistik ini menjadi 1", jelas Suhariyanto.
Oleh karena saat ini Indonesia sudah mulai memasuki Industri 4.0, yang dipicu oleh industri digital, maka BPS ingin membuat sistem integrasi data berbasis digital.
"Di BPS kita membuat tim big data dari generasi milenial. Untuk mobile positioning data," kata Suhariyanto.
Menurutnya, saat ini tim big data sedang mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa mendukung Perpres SDI, untuk mengintegrasikan data. Aplikasi ini disebut SimDaSi atau Sistem Data Statistik Terintegrasi; "Untuk menuju ke sana [industri 4.0], SDI sebuah data besar, kita tidak perlu mulai dari 0. Salah satu solusi penerapan SDI melalui [aplikasi] SimDaSi atau Sistem Data Statistik Terintegrasi," jelasnya.
Suhariyanto berharap aplikasi SimDaSi bisa segera diluncurkan pada awal tahun 2019, sehingga mampu meminimalisir adanya imkonsistensi data.
[Gambas:Video CNBC]
(dru) Next Article 7 dari 10 Orang RI Pendapatannya Anjlok karena Covid-19
Most Popular