Internasional
Jadi Polemik, Ini Poin-poin Kesepakatan Brexit Inggris & UE
Bernhart Farras, CNBC Indonesia
15 November 2018 19:28
Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah hampir 20 bulan Uni Eropa (UE) dan Inggris bernegosiasi, akhirnya kedua pihak membuat draf kesepakatan mengenai keluarnya Inggris dari blok tersebut atau yang biasa dikenal dengan istilah Brexit (British Exit).
Tapi capaian ini masih jauh dari akhir kesepakatan. Rancangan perjanjian yang berisi 585 halaman ini panjang dan rumit serta berisi beberapa klausul yang sangat kontroversial.
Baik pendukung dan penentang Brexit cenderung memberi penentangan yang kuat terhadap kesepakatan ini. Meskipun untuk alasan yang sangat berbeda, masih belum jelas apakah kesepakatan akan mendapatkan persetujuan dari Parlemen Inggris.
Untuk membantu menghemat waktu Anda, berikut rangkuman beberapa poin utama perjanjian sebagaimana dilansir dari CNN International.
Periode transisi
Inggris akan secara resmi keluar dari UE pada Jumat (29/3/2019), pada titik di mana negara ini akan berhenti terlibat di tingkat manapun dalam pengambilan keputusan blok euro tersebut.
Namun, di bawah rancangan perjanjian, Inggris akan tetap berada dalam pasar tunggal blok dan tetap tunduk pada undang-undang serta peraturan UE hingga akhir Desember 2020 sementara kedua belah pihak berusaha untuk mencapai hubungan perdagangan baru.
Selama periode ini, semua "peraturan, anggaran, pengawasan, peradilan, dan instrumen penegakan hukum dan pengatur" UE akan terus berlaku di Inggris, termasuk putusan yang dibuat di Pengadilan UE.
Akibatnya, periode transisi menyediakan kedua pihak waktu tambahan untuk melanjutkan negosiasi.
Jika 21 bulan tambahan terbukti tidak cukup, masa transisi dapat diperpanjang, dengan kesepakatan bersama sebelum 1 Juli 2020, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Perbatasan Irlandia dan kepabeanan
Tidak akan ada batas tegas antara Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Kerajaan Inggris, dan anggota UE, Republik Irlandia, setidaknya dalam jangka pendek.
Dalam hal periode transisi yang diperpanjang melampaui tahun 2020, rancangan kesepakatan ini mengatur solusi "backstop" bagi kedua pihak yang terdiri dari "wilayah kepabeanan tunggal antara Uni (Eropa) dan Inggris."
Kepabeanan ini akan menghapus semua bea masuk, pemeriksaan pada aturan asal dan kuota, dan akan mencakup semua barang kecuali produk perikanan.
"Untuk tujuan ini, Kerajaan Inggris akan menyelaraskan kebijakan perdagangan yang berlaku untuk wilayah kepabeanannya dengan kebijakan dagang umum UE," kata perjanjian itu.
Selama periode ini, Inggris akan mengadopsi apa yang disebut dengan istilah kondisi "level playing field" yang memastikan bahwa bisnis Inggris tidak dapat melemahkan kompetitor UE. Ini secara efektif menghilangkan kemungkinan Inggris bertransformasi menjadi surga bisnis rendah pajak seperti Singapura sebagaimana yang dibayangkan oleh beberapa pendukung pro-Brexit.
Dalam kondisi ini, Inggris akan diminta untuk menyetujui sejumlah "klausul non-regresi," yang mencegahnya memperkenalkan standar baru yang lebih rendah pada peraturan lingkungan, tenaga kerja, dan sosial utama, termasuk hal-hal seperti kebijakan kesehatan dan keselamatan dan jam kerja.
Sementara menjadi bagian dari kepabeanan UE, Inggris akan terikat dengan semua perjanjian perdagangan internasional UE. Secara kontroversial, ini berarti negara-negara di luar UE, seperti Amerika Serikat (AS) dan China, akan memiliki akses ke pasar Inggris di bawah kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan UE.
Selain itu, setelah backstop diterapkan, langkah ini hanya dapat dihapus melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang pada dasarnya mencegah Inggris keluar dari kepabeanan bersama tanpa persetujuan UE.
Pasar keuangan
Kota London telah memainkan peran besar di seluruh negosiasi Brexit, baik dengan kubu pro dan anti-Brexit yang berusaha untuk memanfaatkan status ibukota sebagai pusat keuangan terkemuka di dunia.
Status itu sekarang dalam risiko. Sementara banyak lembaga keuangan London telah mempersiapkan diri menghadapi Brexit tanpa kesepakatan, perjanjian baru ini sama sekali tidak menguntungkan.
Sepanjang seluruh dokumen berisi 580 halaman, hanya tiga paragraf yang berjumlah kurang dari 300 kata yang dikhususkan untuk mengatur sektor keuangan Inggris.
Berdasarkan rancangan perjanjian, "entitas yang didirikan di Inggris akan diperlakukan sebagai entitas yang terletak di luar UE." Dalam praktiknya, hal ini kemungkinan akan menyebabkan pusat keuangan London mendapat tingkat akses pasar UE yang serupa dengan yang diberikan kepada perusahaan AS dan Jepang, di bawah pengaturan yang dikenal sebagai " kesetaraan".
Ini berpotensi membahayakan daya tarik London bagi perusahaan keuangan internasional.
Kebebasan bertindak
Dokumen rancangan menyediakan perlindungan bagi lebih dari 2 juta warga UE di Inggris dan juga pada lebih dari 1 juta warga Inggris di negara-negara UE untuk terus hidup, bekerja, atau belajar seperti yang mereka lakukan saat ini.
Yang penting, "tidak ada visa keluar, visa masuk atau formalitas yang sepadan yang diperlukan dari pemegang dokumen sah yang dikeluarkan" untuk warga negara UE dan Inggris saat melintasi perbatasan negara-negara dalam blok tersebut.
Kebebasan bergerak akan dipertahankan sampai kesepakatan akhir tercapai. Warga negara UE dan warga negara Inggris yang tiba di negara tuan rumah selama periode transisi akan menikmati hak yang sama seperti mereka yang tiba di negara tuan rumah sebelum 30 Maret 2019.
Biaya keluarnya Inggris
Menurut dokumen ringkasan UE, "perjanjian ini bukan tentang jumlah kewajiban keuangan Inggris, tetapi tentang metodologi penghitungannya."
Dengan dasar pemikiran ini, Inggris akan menghormati semua komitmen bersama yang ada untuk program-program UE sebagaimana digariskan dalam anggaran UE hingga 2020, "termasuk komitmen yang belum dibayar pada akhir tahun 2020 dan kewajiban yang tidak sesuai dengan nilai aset."
Sebelumnya, biaya ini telah diperkirakan bernilai sekitar 50 miliar pound (US$64,8 miliar/ Rp 950 triliun).
(prm) Next Article Brexit di Depan Mata, Ini Jurus Inggris Kala Cerai dari Eropa
Tapi capaian ini masih jauh dari akhir kesepakatan. Rancangan perjanjian yang berisi 585 halaman ini panjang dan rumit serta berisi beberapa klausul yang sangat kontroversial.
Baik pendukung dan penentang Brexit cenderung memberi penentangan yang kuat terhadap kesepakatan ini. Meskipun untuk alasan yang sangat berbeda, masih belum jelas apakah kesepakatan akan mendapatkan persetujuan dari Parlemen Inggris.
Periode transisi
Inggris akan secara resmi keluar dari UE pada Jumat (29/3/2019), pada titik di mana negara ini akan berhenti terlibat di tingkat manapun dalam pengambilan keputusan blok euro tersebut.
Namun, di bawah rancangan perjanjian, Inggris akan tetap berada dalam pasar tunggal blok dan tetap tunduk pada undang-undang serta peraturan UE hingga akhir Desember 2020 sementara kedua belah pihak berusaha untuk mencapai hubungan perdagangan baru.
Selama periode ini, semua "peraturan, anggaran, pengawasan, peradilan, dan instrumen penegakan hukum dan pengatur" UE akan terus berlaku di Inggris, termasuk putusan yang dibuat di Pengadilan UE.
 Foto: Perdana Menteri Inggris Theresa May, membuat pernyataan di luar 10 Downing Street, di London, Inggris 14 November 2018. REUTERS / Toby Melville |
Akibatnya, periode transisi menyediakan kedua pihak waktu tambahan untuk melanjutkan negosiasi.
Jika 21 bulan tambahan terbukti tidak cukup, masa transisi dapat diperpanjang, dengan kesepakatan bersama sebelum 1 Juli 2020, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Perbatasan Irlandia dan kepabeanan
Tidak akan ada batas tegas antara Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Kerajaan Inggris, dan anggota UE, Republik Irlandia, setidaknya dalam jangka pendek.
Dalam hal periode transisi yang diperpanjang melampaui tahun 2020, rancangan kesepakatan ini mengatur solusi "backstop" bagi kedua pihak yang terdiri dari "wilayah kepabeanan tunggal antara Uni (Eropa) dan Inggris."
Kepabeanan ini akan menghapus semua bea masuk, pemeriksaan pada aturan asal dan kuota, dan akan mencakup semua barang kecuali produk perikanan.
 Foto: Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar (Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne) |
Selama periode ini, Inggris akan mengadopsi apa yang disebut dengan istilah kondisi "level playing field" yang memastikan bahwa bisnis Inggris tidak dapat melemahkan kompetitor UE. Ini secara efektif menghilangkan kemungkinan Inggris bertransformasi menjadi surga bisnis rendah pajak seperti Singapura sebagaimana yang dibayangkan oleh beberapa pendukung pro-Brexit.
Dalam kondisi ini, Inggris akan diminta untuk menyetujui sejumlah "klausul non-regresi," yang mencegahnya memperkenalkan standar baru yang lebih rendah pada peraturan lingkungan, tenaga kerja, dan sosial utama, termasuk hal-hal seperti kebijakan kesehatan dan keselamatan dan jam kerja.
Sementara menjadi bagian dari kepabeanan UE, Inggris akan terikat dengan semua perjanjian perdagangan internasional UE. Secara kontroversial, ini berarti negara-negara di luar UE, seperti Amerika Serikat (AS) dan China, akan memiliki akses ke pasar Inggris di bawah kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan UE.
Selain itu, setelah backstop diterapkan, langkah ini hanya dapat dihapus melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang pada dasarnya mencegah Inggris keluar dari kepabeanan bersama tanpa persetujuan UE.
Pasar keuangan
Kota London telah memainkan peran besar di seluruh negosiasi Brexit, baik dengan kubu pro dan anti-Brexit yang berusaha untuk memanfaatkan status ibukota sebagai pusat keuangan terkemuka di dunia.
Status itu sekarang dalam risiko. Sementara banyak lembaga keuangan London telah mempersiapkan diri menghadapi Brexit tanpa kesepakatan, perjanjian baru ini sama sekali tidak menguntungkan.
Sepanjang seluruh dokumen berisi 580 halaman, hanya tiga paragraf yang berjumlah kurang dari 300 kata yang dikhususkan untuk mengatur sektor keuangan Inggris.
Berdasarkan rancangan perjanjian, "entitas yang didirikan di Inggris akan diperlakukan sebagai entitas yang terletak di luar UE." Dalam praktiknya, hal ini kemungkinan akan menyebabkan pusat keuangan London mendapat tingkat akses pasar UE yang serupa dengan yang diberikan kepada perusahaan AS dan Jepang, di bawah pengaturan yang dikenal sebagai " kesetaraan".
Ini berpotensi membahayakan daya tarik London bagi perusahaan keuangan internasional.
Kebebasan bertindak
Dokumen rancangan menyediakan perlindungan bagi lebih dari 2 juta warga UE di Inggris dan juga pada lebih dari 1 juta warga Inggris di negara-negara UE untuk terus hidup, bekerja, atau belajar seperti yang mereka lakukan saat ini.
Yang penting, "tidak ada visa keluar, visa masuk atau formalitas yang sepadan yang diperlukan dari pemegang dokumen sah yang dikeluarkan" untuk warga negara UE dan Inggris saat melintasi perbatasan negara-negara dalam blok tersebut.
Kebebasan bergerak akan dipertahankan sampai kesepakatan akhir tercapai. Warga negara UE dan warga negara Inggris yang tiba di negara tuan rumah selama periode transisi akan menikmati hak yang sama seperti mereka yang tiba di negara tuan rumah sebelum 30 Maret 2019.
 Foto: ReutersBursa London |
Biaya keluarnya Inggris
Menurut dokumen ringkasan UE, "perjanjian ini bukan tentang jumlah kewajiban keuangan Inggris, tetapi tentang metodologi penghitungannya."
Dengan dasar pemikiran ini, Inggris akan menghormati semua komitmen bersama yang ada untuk program-program UE sebagaimana digariskan dalam anggaran UE hingga 2020, "termasuk komitmen yang belum dibayar pada akhir tahun 2020 dan kewajiban yang tidak sesuai dengan nilai aset."
Sebelumnya, biaya ini telah diperkirakan bernilai sekitar 50 miliar pound (US$64,8 miliar/ Rp 950 triliun).
(prm) Next Article Brexit di Depan Mata, Ini Jurus Inggris Kala Cerai dari Eropa
Most Popular