Sebulan Jalan Masih Evaluasi, Saktikah B20 Tekan Defisit?
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
19 October 2018 13:01
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah selalu menggemborkan kalau penggunaan B20 bisa membantu mengatasi impor yang membengkak dan menekan defisit neraca berjalan (CAD). Dikatakan, dengan penggunaan B20, hitungan Kementerian ESDM, penghematan yang bisa didapat negara untuk sementara adalah US$1,1 miliar atau Rp 15,8 triliun.
[Gambas:Video CNBC]
Namun, benarkah begitu?
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia mengatakan, memang benar pada dasarnya penggunaan B20 bisa mengurangi impor minyak, tetapi yang juga perlu diperhatikan adalah, pada dasarnya masih ada bahan baku B20 yang mau tidak mau mesti diimpor. Kendati demikian, jumlahnya memang sedikit dan tidak sebanyak jika mengimpor minyak.
"Ada beberapa persen campuran methanol dan KOH yang masih diimpor, memang jumlahnya kecil, tetapi tetap harus dihitung dulu dengan cermat, cost and benefit-nya jangan sampai niatnya mau hemat malah jadi boros," jelas Telisa kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Jumat (19/10/2018).
Selain itu, perlu juga diperhatikan efeknya untuk kendaraan. Pasalnya, untuk membuat FAME (Fatty Acid Methyl Ester) bisa menggunakan campuran PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) yang adalah produk sampingan atau residual dari penyulingan minyak sawit mentah, mengandung asam lemak bebas yang sangat tinggi dan terutama digunakan oleh industri sabun.
Telisa menuturkan, jika badan usaha penyedia FAME menggunakan PFAD untuk membuat FAME, maka tentunya akan tidak bagus mutu dan kualitasnya bagi kendaraan pengguna B20.
"Ini yang harus dipantau pemerintah, jangan sampai yang dipakai kualitas bahan bakunya adalah residu. Sedangkan harga jualnya sudah ditetapkan, pastinya pelanggan ingin dengan harga sebesar itu, kualitas bahan bakar yang didapat juga sesuai dengan harganya yang dibayar," tambahnya.
Ia berharap, pemerintah bisa lebih transparan lagi dalam program perluasan B20 ini, baik dalam hal impor dan bagaimana pencampurannya. Jangan sampai penggunaan B20 ini hanya untuk kepentingan sektor sawit saja, meski tujuannya adalah mendukung energi baru dan terbarukan.
Padahal, lanjutnya, masih ada sektor lain yang bisa mendukung energi baru dan terbarukan, misalnya bietanol, panel surya, dan sebagainya.
"Memang ini untuk kebaikan Indonesia, pada intinya pemerintah harus hati-hati dalam menghitung cost and benefit analysist-nya," pungkas Telisa.
(gus/gus) Next Article Dua Minggu Berlaku, Penggunaan B20 Sudah 80%
[Gambas:Video CNBC]
Namun, benarkah begitu?
"Ada beberapa persen campuran methanol dan KOH yang masih diimpor, memang jumlahnya kecil, tetapi tetap harus dihitung dulu dengan cermat, cost and benefit-nya jangan sampai niatnya mau hemat malah jadi boros," jelas Telisa kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Jumat (19/10/2018).
Selain itu, perlu juga diperhatikan efeknya untuk kendaraan. Pasalnya, untuk membuat FAME (Fatty Acid Methyl Ester) bisa menggunakan campuran PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) yang adalah produk sampingan atau residual dari penyulingan minyak sawit mentah, mengandung asam lemak bebas yang sangat tinggi dan terutama digunakan oleh industri sabun.
Telisa menuturkan, jika badan usaha penyedia FAME menggunakan PFAD untuk membuat FAME, maka tentunya akan tidak bagus mutu dan kualitasnya bagi kendaraan pengguna B20.
"Ini yang harus dipantau pemerintah, jangan sampai yang dipakai kualitas bahan bakunya adalah residu. Sedangkan harga jualnya sudah ditetapkan, pastinya pelanggan ingin dengan harga sebesar itu, kualitas bahan bakar yang didapat juga sesuai dengan harganya yang dibayar," tambahnya.
 Foto: Infografis/B20 SANG PENYELAMAT RUPIAH/Aristya Rahadian Krsabella |
Ia berharap, pemerintah bisa lebih transparan lagi dalam program perluasan B20 ini, baik dalam hal impor dan bagaimana pencampurannya. Jangan sampai penggunaan B20 ini hanya untuk kepentingan sektor sawit saja, meski tujuannya adalah mendukung energi baru dan terbarukan.
Padahal, lanjutnya, masih ada sektor lain yang bisa mendukung energi baru dan terbarukan, misalnya bietanol, panel surya, dan sebagainya.
"Memang ini untuk kebaikan Indonesia, pada intinya pemerintah harus hati-hati dalam menghitung cost and benefit analysist-nya," pungkas Telisa.
(gus/gus) Next Article Dua Minggu Berlaku, Penggunaan B20 Sudah 80%
Most Popular