Ada Kasus Khashoggi, RI Tetap Ikut Konferensi Investasi Arab
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
18 October 2018 14:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Republik Indonesia (RI) memastikan akan tetap menghadiri penyelenggaraan The Future Investment Initiative Conference di Riyadh, Arab Saudi, 23-25 Oktober 2018.
Kepastian itu disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong dalam wawancara khusus dengan sejumlah media di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (18/10/2018).
"Senin saya bertolak ke Riyadh. Namun, pagi hari saya ada rapat kerja dengan Komisi VI di DPR terlebih dahulu," ujar Tom, sapaan akrab Thomas Trikasih Lembong.
Seperti diketahui, mendung mewarnai rencana penyelenggaraan konferensi yang juga dikenal dengan nama "Davos in the desert" itu. Hal tersebut tak lepas dari kasus hilangnya wartawan senior Arab Saudi Jamal Khashoggi.
Khashoggi diduga dibunuh di Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki, 2 Oktober 2018. Berdasarkan keterangan dari berbagai media internasional, Khashoggi tewas saat sedang mengurus dokumen pernikahan dengan sang tunangan.
Kasus Khashoggi menimbulkan ketegangan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump bahkan mengirimkan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Arab untuk membicarakan masalah tersebut.
Menurut Tom, kasus Khashoggi memang menghadirkan dilema tersendiri. Apalagi, pejabat top dari negara-negara barat, termasuk Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Christine Lagarde, dan CEO perusahaan global telah memutuskan untuk tidak hadir di Riyadh.
"Memang budaya barat kalau ada masalah kalau bisa menjauh. Kalau menurut saya budaya Indonesia kalau ada masalah justru merapat. Saya sudah menyampaikan posisi saya ke Bapak Presiden (Joko Widodo)," kata Tom.
Lebih lanjut, Tom mengatakan, pemerintah RI memang belum menyampaikan pernyataan apapun terkait kasus Khashoggi. Presiden pun tidak mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk hadir di Riyadh.
"Yang kita kirim adalah kepala badan setingkat menteri. Ini kompromi yang cukup elegan," ujar Tom yang juga pernah menjabat sebagai menteri perdagangan tersebut.
(miq/prm) Next Article Pangeran Arab Dikabarkan Kunjungi RI Besok
Kepastian itu disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong dalam wawancara khusus dengan sejumlah media di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (18/10/2018).
"Senin saya bertolak ke Riyadh. Namun, pagi hari saya ada rapat kerja dengan Komisi VI di DPR terlebih dahulu," ujar Tom, sapaan akrab Thomas Trikasih Lembong.
Seperti diketahui, mendung mewarnai rencana penyelenggaraan konferensi yang juga dikenal dengan nama "Davos in the desert" itu. Hal tersebut tak lepas dari kasus hilangnya wartawan senior Arab Saudi Jamal Khashoggi.
Khashoggi diduga dibunuh di Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki, 2 Oktober 2018. Berdasarkan keterangan dari berbagai media internasional, Khashoggi tewas saat sedang mengurus dokumen pernikahan dengan sang tunangan.
Kasus Khashoggi menimbulkan ketegangan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump bahkan mengirimkan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Arab untuk membicarakan masalah tersebut.
Menurut Tom, kasus Khashoggi memang menghadirkan dilema tersendiri. Apalagi, pejabat top dari negara-negara barat, termasuk Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Christine Lagarde, dan CEO perusahaan global telah memutuskan untuk tidak hadir di Riyadh.
"Memang budaya barat kalau ada masalah kalau bisa menjauh. Kalau menurut saya budaya Indonesia kalau ada masalah justru merapat. Saya sudah menyampaikan posisi saya ke Bapak Presiden (Joko Widodo)," kata Tom.
Lebih lanjut, Tom mengatakan, pemerintah RI memang belum menyampaikan pernyataan apapun terkait kasus Khashoggi. Presiden pun tidak mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk hadir di Riyadh.
"Yang kita kirim adalah kepala badan setingkat menteri. Ini kompromi yang cukup elegan," ujar Tom yang juga pernah menjabat sebagai menteri perdagangan tersebut.
 Foto: Aktivis hak asasi manusia dan rekan-rekan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, memegang gambarnya selama protes di luar konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. (REUTERS/Murad Sezer/File Photo) |
(miq/prm) Next Article Pangeran Arab Dikabarkan Kunjungi RI Besok
Most Popular