BPJS Kesehatan Defisit Rp 16,5 T, Ini yang Dilakukan Direksi
Roy Franedya, CNBC Indonesia
28 September 2018 11:28
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menerima bailout (dana talangan) sebesar Rp 4,993 triliun dari kementerian keuangan (Kemenkeu).
Meski begitu, BPJS kesehatan masih dihantui defisit keuangan. Pasalnya, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) defisit BPJS kesehatan tahun ini mencapai 10,98 triliun.
Sementara berdasarkan rencana kinerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2018 yang disusun manajemen, defisit arus kas (cashflow) 2018 mencapai Rp 16,5 triliun.
Direktur utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan BPJS Kesehatan menggunakan sistem keuangan berimbang. Besaran pemasukan setara dengan besaran pengeluaran. Untuk mencegah defisit keuangan tahun ini manajemen akan melakukan efisiensi.
Bentuk efisiensi yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pengaturan pada layanan kesehatan pada penyakit katarak, persalinan bayi sehat dan fisioterapi.
"Dalam layanan ini kami tidak mengurangi atau menghilangkan layanan. Kami melakukan pengaturan yang lebih baik. Pasien yang wajib dioperasi maka harus segera dioperasi sementara yang belum wajib dilakukan penjadwalan penanganan," ujar Fahmi ketika berkunjung ke kantor Trans Media, Kamis (27/9/2018).
Bentuk lainnya adalah rujukan online. Dengan sistem ini peserta BPJS kesehatan akan memperoleh layanan rumah sakit disesuaikan dengan kompetensi, jarak dan kapasitas rumah sakit tujuan rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien.
"Dari penataan ini kami menargetkan bisa memperoleh efisiensi sebesar Rp 3 triliun," tambah Fahmi.
Dana lain untuk menutupi defisit BPJS kesehatan akan berasal dari cukai rokok. 50% cukai rokok akan digunakan untuk layanan kesehatan.
BPJS Kesehatan memang memiliki potensi menderita defisit setiap tahun. Pasalnya, besaran iuran tidak bisa menutupi rata-rata biaya peserta.
Pada 2017, premi per orang per bulan mencapai Rp 34.119, sementara rata-rata biaya per orang Rp 39.744 per bulan. Artinya, ada selisih sebesar Rp 5.625 per bulan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan.
(roy/dru) Next Article 8 Penyakit Kronis Orang RI yang Jadi Beban BPJS Kesehatan
Meski begitu, BPJS kesehatan masih dihantui defisit keuangan. Pasalnya, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) defisit BPJS kesehatan tahun ini mencapai 10,98 triliun.
Sementara berdasarkan rencana kinerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2018 yang disusun manajemen, defisit arus kas (cashflow) 2018 mencapai Rp 16,5 triliun.
 Foto: BPJS Kesehatan (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto) |
Bentuk efisiensi yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pengaturan pada layanan kesehatan pada penyakit katarak, persalinan bayi sehat dan fisioterapi.
"Dalam layanan ini kami tidak mengurangi atau menghilangkan layanan. Kami melakukan pengaturan yang lebih baik. Pasien yang wajib dioperasi maka harus segera dioperasi sementara yang belum wajib dilakukan penjadwalan penanganan," ujar Fahmi ketika berkunjung ke kantor Trans Media, Kamis (27/9/2018).
Bentuk lainnya adalah rujukan online. Dengan sistem ini peserta BPJS kesehatan akan memperoleh layanan rumah sakit disesuaikan dengan kompetensi, jarak dan kapasitas rumah sakit tujuan rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien.
"Dari penataan ini kami menargetkan bisa memperoleh efisiensi sebesar Rp 3 triliun," tambah Fahmi.
BPJS Kesehatan memang memiliki potensi menderita defisit setiap tahun. Pasalnya, besaran iuran tidak bisa menutupi rata-rata biaya peserta.
Pada 2017, premi per orang per bulan mencapai Rp 34.119, sementara rata-rata biaya per orang Rp 39.744 per bulan. Artinya, ada selisih sebesar Rp 5.625 per bulan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan.
 Foto: infografis/8Penyakit Kronis Orang RI yang Jadi Beban BPJS Kesehatan/Aristya Rahadian Krisabella |
(roy/dru) Next Article 8 Penyakit Kronis Orang RI yang Jadi Beban BPJS Kesehatan
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular