IDI: Bailout BPJS Kesehatan Rp 4,9 Triliun Masih Kurang!
Arys Aditya, CNBC Indonesia
24 September 2018 12:25
Jakarta, CNBC Indonesia -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/9/2018). Topik utama pertemuan adalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan penyesuaian iuran kepesertaan harus dilakukan. Sebab, IDI menilai pengalihan hasil pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan tidak akan cukup.
Apalagi sampai dengan Desember nanti, defisit diperkirakan dapat menembus Rp 16 triliun. Sementara bailout alias dana talangan pemerintah hanya Rp 4,9 triliun. Sedangkan tagihan yang masuk berkisar Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun.
"Jadi kalau digelontorkan Rp 4,9 triliun itu masih kurang. Timbul masalah-masalah dan itu kita tidak inginkan. Tentunya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita bicara kepentingan masyarakat," kata Ilham.
Ia mengatakan ada tiga aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menuntaskan masalah tersebut. Ketiga hal itu, yakni transparansi sistem, penyesuaian iuran, dan operasional.
"Penyesuaian operasional, iuran dan sistem pembayaran peranannya luar biasa. Itu yang harus menjadi solusi penyelesaian dalam jangka menengah dan panjang," kata Ilham.
Ia menjabarkan, aspek transparansi sangat penting. Sebab, dengan keterbukaan dan digitalisasi, maka bisa menekan perilaku 'nakal' dokter dan rumah sakit sehingga mengurangi inefisensi klaim BPJS Kesehatan.
Hal ini juga memberikan rasa nyaman bagi dokter dan rumah sakit yang tidak melakukan praktek nakal tersebut.
"Apakah tidak ada dokter yang nakal? Ada. Apakah tidak ada rumah sakit yang nakal? Ada. Tapi dengan keterbukaan, baik BPJS, baik dokter, rumah sakit, itu dengan sangat mudah dilacak," ujar Ilham.
"Kalau tertutup, mana ada yang tahu? Yang menjadi korban adalah rumah sakit dan dokter ini dengan berbagai ancaman, mau dibawa ke KPK," lanjutnya.
(miq/miq) Next Article Terawan Anggap Tindakan Dokter Bikin Tekor BPJS, Ini Kata IDI
Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan penyesuaian iuran kepesertaan harus dilakukan. Sebab, IDI menilai pengalihan hasil pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan tidak akan cukup.
Apalagi sampai dengan Desember nanti, defisit diperkirakan dapat menembus Rp 16 triliun. Sementara bailout alias dana talangan pemerintah hanya Rp 4,9 triliun. Sedangkan tagihan yang masuk berkisar Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun.
"Penyesuaian operasional, iuran dan sistem pembayaran peranannya luar biasa. Itu yang harus menjadi solusi penyelesaian dalam jangka menengah dan panjang," kata Ilham.
Ia menjabarkan, aspek transparansi sangat penting. Sebab, dengan keterbukaan dan digitalisasi, maka bisa menekan perilaku 'nakal' dokter dan rumah sakit sehingga mengurangi inefisensi klaim BPJS Kesehatan.
Hal ini juga memberikan rasa nyaman bagi dokter dan rumah sakit yang tidak melakukan praktek nakal tersebut.
"Apakah tidak ada dokter yang nakal? Ada. Apakah tidak ada rumah sakit yang nakal? Ada. Tapi dengan keterbukaan, baik BPJS, baik dokter, rumah sakit, itu dengan sangat mudah dilacak," ujar Ilham.
"Kalau tertutup, mana ada yang tahu? Yang menjadi korban adalah rumah sakit dan dokter ini dengan berbagai ancaman, mau dibawa ke KPK," lanjutnya.
 Foto: infografis/8Penyakit Kronis Orang RI yang Jadi Beban BPJS Kesehatan/Aristya Rahadian Krisabella |
(miq/miq) Next Article Terawan Anggap Tindakan Dokter Bikin Tekor BPJS, Ini Kata IDI
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular