Ada Dana Gelap untuk Korut, AS Sanksi Perusahaan China
Bernhart Farras, CNBC Indonesia
14 September 2018 18:39
WASHINGTON/SEOUL, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi pada perusahaan China yang berbasis di Rusia beserta sang CEO, Kamis (14/9/2018). Mereka diduga memindahkan dana secara gelap ke Korea Utara (Korut).
Sanksi itu dikenakan pada Yanbian Silverstar Network Technology Co, sang CEO Jong Song Hwa yang berkebangsaan Korut, dan perusahaan satu grup, Volasys Silver Star. Demikian pernyataan Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan dilansir Reuters.
"Langkah ini ditujukan untuk menghentikan alur pendapatan gelap ke Korea Utara dari pekerja teknologi informasi yang menyamarkan identitas dan berlindung di balik perusahaan dan pihak ketiga," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.
Mnuchin mengingatkan kepada perusahaan di seluruh dunia untuk "waspada dan memastikan mereka tidak dengan sengaja mempekerjakan pekerja Korea Utara dalam proyek teknologi."
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan, "Gerakan itu sejalan dengan langkah AS yang bertekad mempertahankan sanksi untuk mencapai kesepakatan denuklirisasi di semenanjung Korea selagi melakukan dialog"
Tuduhan itu "tidak mungkin", kata Jin, seorang manajer di Yanbian Silverstar, yang hanya memberikan nama keluarganya.
"Saya belum pernah mendengar tentang Jong Song Hwa," katanya kepada Reuters.
Saat ditanya tentang sanksi AS, Juru Bicara Departemen Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan China memberlakukan resolusi PBB pada Korut.
Dengan tegas dia juga menentang negara mana pun yang memberlakukan sanksi sepihak pada entitas China menggunakan "yurisdiksi lengan panjang".
"Mengenai hal ini, China telah mengajukan pernyataan keras dengan pihak AS. Mereka juga mendesak pihak AS untuk menghentikan tindakan yang salah ini," katanya, tanpa merinci lebih lanjut.
Administrasi Trump terus menekankan sanksi ke Pyongyang dalam rangka meyakinkan Korut untuk melucuti senjata nuklirnya. Sesuatu yang bisa menjadi ancaman bagi AS.
Pada Juni, Trump bertemu dengan pemimpin Korut Kim Jong Un dalam sebuah pertemuan di Singapura. Di sana Kim setuju untuk bekerja sama dalam denuklirisasi di semenanjung Korea.
Sampai saat ini, Korut belum memberikan indikasi bahwa mereka melucuti seluruh senjatanya, sebagaimana yang telah diminta oleh Trump.
Washington juga menuduh Rusia melanggar sanksi PBB pada Korut. Mengacu pada keputusan Moscow yang memberikan izin kerja untuk buruh Korut. Rusia menyangkal tuduhan tersebut.
Pada Kamis, Duta besar AS di Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Nikki Haley menuduh Moscow berusaha untuk menutupi pelanggaran sanksi AS terhadap Korut oleh Rusia.
(miq/miq) Next Article China Hentikan Investigasi Impor Gandum AS
Sanksi itu dikenakan pada Yanbian Silverstar Network Technology Co, sang CEO Jong Song Hwa yang berkebangsaan Korut, dan perusahaan satu grup, Volasys Silver Star. Demikian pernyataan Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan dilansir Reuters.
"Langkah ini ditujukan untuk menghentikan alur pendapatan gelap ke Korea Utara dari pekerja teknologi informasi yang menyamarkan identitas dan berlindung di balik perusahaan dan pihak ketiga," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan, "Gerakan itu sejalan dengan langkah AS yang bertekad mempertahankan sanksi untuk mencapai kesepakatan denuklirisasi di semenanjung Korea selagi melakukan dialog"
Tuduhan itu "tidak mungkin", kata Jin, seorang manajer di Yanbian Silverstar, yang hanya memberikan nama keluarganya.
"Saya belum pernah mendengar tentang Jong Song Hwa," katanya kepada Reuters.
Dengan tegas dia juga menentang negara mana pun yang memberlakukan sanksi sepihak pada entitas China menggunakan "yurisdiksi lengan panjang".
"Mengenai hal ini, China telah mengajukan pernyataan keras dengan pihak AS. Mereka juga mendesak pihak AS untuk menghentikan tindakan yang salah ini," katanya, tanpa merinci lebih lanjut.
Administrasi Trump terus menekankan sanksi ke Pyongyang dalam rangka meyakinkan Korut untuk melucuti senjata nuklirnya. Sesuatu yang bisa menjadi ancaman bagi AS.
Pada Juni, Trump bertemu dengan pemimpin Korut Kim Jong Un dalam sebuah pertemuan di Singapura. Di sana Kim setuju untuk bekerja sama dalam denuklirisasi di semenanjung Korea.
Sampai saat ini, Korut belum memberikan indikasi bahwa mereka melucuti seluruh senjatanya, sebagaimana yang telah diminta oleh Trump.
Washington juga menuduh Rusia melanggar sanksi PBB pada Korut. Mengacu pada keputusan Moscow yang memberikan izin kerja untuk buruh Korut. Rusia menyangkal tuduhan tersebut.
Pada Kamis, Duta besar AS di Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Nikki Haley menuduh Moscow berusaha untuk menutupi pelanggaran sanksi AS terhadap Korut oleh Rusia.
(miq/miq) Next Article China Hentikan Investigasi Impor Gandum AS
Most Popular