Masih Defisit, Bagaimana Nasib Bailout BPJS Kesehatan?
Roy Franedya, CNBC Indonesia
13 September 2018 11:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghadapi defisit keuangan hingga Rp 5 triliun. Hal ini terjadi karena klaim yang dibayarkan lebih tinggi daripada iuran peserta.
Pemerintah sudah berkomitmen untuk memberikan dana talangan (bailout). Namun, untuk hal tersebut BPJS Kesehatan perlu diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
BPKP sendiri sudah selesai melakukan audit dan telah menyampaikan hasilnya pada minggu ketiga Agustus lalu.
Lalu, bagaimana hasil audit dan nasib bailout kesehatan tersebut?
Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan dana talangan BPJS Kesehatan merupakan kewenangan kementerian keuangan dan saat ini sedang di bahas kementerian keuangan.
"Kami dalam posisi menunggu hasil keputusan tersebut," ujar M. Iqbal Anas Ma'ruf kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/9/2018).
Sebagai informasi, pemerintah memiliki strategi penyelamatan BPJS Kesehatan melalui bailout. Sejak berdiri pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan terus dirundung ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dan pembayaran klaim.
Pada 2015, BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 5,85 triliun. Kemudian di 2016 sekitar Rp 7 triliun, lalu pada 2017 membesar menjadi Rp 9,75 triliun. Setiap tahun, pemerintah mengucurkan dana untuk menambal defisit tersebut.
Setelah hasil audit dari BPKP dirilis, pemerintah akan melakukan bailout atau menyiapkan dana untuk menambal defisit itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan ada dana langsung dari APBN untuk menutup defisit.
"Ada juga dari BPJS sendiri dalam melakukan tata kelola, membangun sistem dan mengendalikan dari sisi cost mereka sendiri dalam manajemen tagihan dan juga dari sisi policy," katanya.
"Kami menyebutkan bauran kebijakan. [....] Kemenkes bersama BPJS untuk bersama-sama, apakah dari sisi strategis dan lain-lain. Jadi bauran itu masing-masing akan kami lakukan untuk menjaga agar BPJS bisa sustainable," tegasnya.
(roy/dru) Next Article Soal Defisit dan Bailout, Ini Jawaban BPJS Kesehatan
Pemerintah sudah berkomitmen untuk memberikan dana talangan (bailout). Namun, untuk hal tersebut BPJS Kesehatan perlu diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
BPKP sendiri sudah selesai melakukan audit dan telah menyampaikan hasilnya pada minggu ketiga Agustus lalu.
"Kami dalam posisi menunggu hasil keputusan tersebut," ujar M. Iqbal Anas Ma'ruf kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/9/2018).
Sebagai informasi, pemerintah memiliki strategi penyelamatan BPJS Kesehatan melalui bailout. Sejak berdiri pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan terus dirundung ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dan pembayaran klaim.
Pada 2015, BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 5,85 triliun. Kemudian di 2016 sekitar Rp 7 triliun, lalu pada 2017 membesar menjadi Rp 9,75 triliun. Setiap tahun, pemerintah mengucurkan dana untuk menambal defisit tersebut.
Setelah hasil audit dari BPKP dirilis, pemerintah akan melakukan bailout atau menyiapkan dana untuk menambal defisit itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan ada dana langsung dari APBN untuk menutup defisit.
"Ada juga dari BPJS sendiri dalam melakukan tata kelola, membangun sistem dan mengendalikan dari sisi cost mereka sendiri dalam manajemen tagihan dan juga dari sisi policy," katanya.
"Kami menyebutkan bauran kebijakan. [....] Kemenkes bersama BPJS untuk bersama-sama, apakah dari sisi strategis dan lain-lain. Jadi bauran itu masing-masing akan kami lakukan untuk menjaga agar BPJS bisa sustainable," tegasnya.
(roy/dru) Next Article Soal Defisit dan Bailout, Ini Jawaban BPJS Kesehatan
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular