Soal Defisit dan Bailout, Ini Jawaban BPJS Kesehatan

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih belum mau buka-bukaan mengenai besaran defisit yang saat ini harus ditambal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BPJS Kesehatan hanya bisa menyerahkan keputusan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pilihan Redaksi BPJS Kesehatan Butuh Bailout, Puan: Audit Harus Transparan 'Bailout Langkah Tepat Pemerintah Selamatkan BPJS Kesehatan' Selamatkan BPJS Kesehatan, Pengamat: Iuran Harus Naik di 2020

"Sementara masih menunggu hasil audited dan pertemuan lanjutan,"ujar Juru Bicara BPJS Kesehatan Nopi Hidayat kepada CNBC Indonesia, Selasa (7/8/2018).

Setelah hasil audit laporan keuangan tersebut, BPJS Kesehatan juga masih menunggu keputusan para menteri yang bersangkutan. Menurut sumber, rapat tingkat menteri tersebut akan dilakukan pada Kamis mendatang.

Sementara itu, BPKP menyatakan tengah melakukan audit terhadap kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Kepala BPKP Ardan Adipermana mengemukakan proses audit dilakukan seiring perintah Kementerian Keuangan. "Sudah masuk seminggu berjalan, masih proses. [Pemeriksaan] juga sedang di Wamenkeu," kata Ardan.

Sementara itu, pada 2017, total klaim yang dicairkan BPJS Kesehatan mencapai Rp 84 triliun. Sedangkan, iuran yang diterima hanya Rp 74,25 triliun. Dari angka itu, maka terjadi defisit sekitar Rp 9,75 triliun.

(roy) Next Article Selamatkan BPJS Kesehatan, Pengamat: Iuran Harus Naik di 2020