Sri Mulyani Minta PLN Tahan Impor demi CAD
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
13 August 2018 17:16
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah terus berupaya menekan angka defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang semakin lebar.Pada kuartal II-2018, CAD ada di posisi 3% dari produk domestik bruto (PDB).
Berbagai komitmen yang sudah ditunjukkan pemerintah adalah dengan mengurangi impor bahan baku minyak dengen pemanfaatan B20, sampai dengan rencana untuk menunda sebagian proyek infrastruktur yang memiliki bahan baku impor berlebih.
Salah satunya adalah proyek infrastruktur kelistrikan yang dipegang oleh PT PLN (Persero). "Terutama infrastruktur kelistrikan [PLN], yang menggunakan cukup banyak barang modal yang di impor. [...] PLN termasuk yang menggunakan banyak sekali barang modal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (13/8/2018).
Meski demikian, pemerintah ingin sektor swasta pun melakukan hal serupa. Dengan mengurangi impor bahan baku dan lebih memprioritaskan penggunaan bahan baku dari dalam negeri, CAD pun diharapkan bisa ditekan.
Menurut Sri Mulyani, memaksimalkan peran TKDN sebesar 25% sesuai dengan peraturan presiden 16/2016 bisa menjadi salah satu alternatif untuk menekan impor yang selama ini memang menghabiskan devisa terlalu banyak. Sri juga menegaskan, implementasi aturan tersebut sejauh ini belum berjalan maksimal. Padahal, dampak dari kebijakan tersebut bisa menghemat jumlah devisa dalam jumlah besar.
"Mereka sebetulnya memiliki policy TKDN [tingkat komponen dalam neegeri, tapi penggunaan komponen dalam negeri selama ini masih belum dipenuhi. Ini menjadi salah satu yang bisa dilakukan dalam jangka pendek," tegasnya.
Sebagai informasi, posisi defisit transaksi berjalan yang cukup tekor pada kuartal II-2018 menjadi salah satu biang kerok pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menembus level psikologis baru Rp 14.600/US$.
(gus) Next Article Demi Rupiah, Proyek 35 Ribu MW Akan Dikorbankan?
Berbagai komitmen yang sudah ditunjukkan pemerintah adalah dengan mengurangi impor bahan baku minyak dengen pemanfaatan B20, sampai dengan rencana untuk menunda sebagian proyek infrastruktur yang memiliki bahan baku impor berlebih.
Meski demikian, pemerintah ingin sektor swasta pun melakukan hal serupa. Dengan mengurangi impor bahan baku dan lebih memprioritaskan penggunaan bahan baku dari dalam negeri, CAD pun diharapkan bisa ditekan.
Menurut Sri Mulyani, memaksimalkan peran TKDN sebesar 25% sesuai dengan peraturan presiden 16/2016 bisa menjadi salah satu alternatif untuk menekan impor yang selama ini memang menghabiskan devisa terlalu banyak. Sri juga menegaskan, implementasi aturan tersebut sejauh ini belum berjalan maksimal. Padahal, dampak dari kebijakan tersebut bisa menghemat jumlah devisa dalam jumlah besar.
"Mereka sebetulnya memiliki policy TKDN [tingkat komponen dalam neegeri, tapi penggunaan komponen dalam negeri selama ini masih belum dipenuhi. Ini menjadi salah satu yang bisa dilakukan dalam jangka pendek," tegasnya.
Sebagai informasi, posisi defisit transaksi berjalan yang cukup tekor pada kuartal II-2018 menjadi salah satu biang kerok pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menembus level psikologis baru Rp 14.600/US$.
(gus) Next Article Demi Rupiah, Proyek 35 Ribu MW Akan Dikorbankan?
Most Popular