RI Minta AS Jelaskan Soal Tuntutan Dagang Rp 5 T
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
08 August 2018 11:41
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia akan mengirim tim guna membuka dialog dengan Amerika Serikat terkait dengan sengketa kebijakan dagang.
Seperti diketahui, Amerika Serikat masih mempermasalahkan kebijakan impor hortikultura, hewan dan produk hewan yang sebetulnya sudah dicabut oleh Indonesia. Kebijakan itu sendiri dinilai merugikan industri AS sebesar US$ 350 juta (Rp 5 triliun) dan RI diminta ikut bertanggung jawab.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Indonesia akan mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi keberatan AS.
"Jadi yang kita lakukan adalah kita mencari informasi, apa sih dia [AS] persisnya yang enggak setuju. Kata-katanya [di dalam aturan] yang mana. Ini bukan kebijakan umum, tapi kata-katanya yang mana sih, ini urusan aturan," kata Darmin, Rabu (8/8/2018).
Dia mengatakan jika Indonesia sudah mengetahui keberatan pastinya, lalu tim akan menentukan apakah itu masuk akal atau tidak.
"Nanti tim kami di sini mengecek, apa sih keberatan mereka. Nanti kita lihat, masuk akal apa engga. Kalau memagn masuk akal ya kita ubah. Wong ini peraturan menteri doang," jelas Darmin.
Di sisi lain, dia mengatakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita beberapa waktu lalu juga sudah berkunjung ke AS.
"Sebenarnya akhir Juli kemarin Menteri Perdagangan dan satu tim dari pemerintah termasuk dari BI dan OJK sudah ke sana, sekaligus membicarakan GSP, dan keberatannya Amerika Serikat terhadap kita."
"Nah, jadi sebetunya tadinya di sana responsnya bagus. Tahu-tahu, minggu kemarin, pimpinan WTO menerima surat dari perwakilan AS. Itu mulai mengatakan bahwa Indonesia tidak memenuhi seperti yang mereka harapkan dalam beberapa bidang terutama pertanian, hortikultura, dan dalam hal akses mereka menjual produk-produknya, utamanya buah-buahan. Kedelai, kedelai AS banyak sekali, kita setiap hari makan tempe, itu kedelainya Amerika."
Negeri Paman Sam akhirnya meminta RI ikut bertanggung jawab atas kerugian Rp 5 triliun yang diderita AS.
"Kompensasi dengan penghentian konsesi bagi RI, dan bukan RI kena denda," jelas Hasan Kleib, Duta Besar Indonesia di Jenewa sekaligus Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, WTO dan organisasi internasional lainnya.
(ray/wed) Next Article Peringatan WTO: Perdagangan Global Mulai Melambat
Seperti diketahui, Amerika Serikat masih mempermasalahkan kebijakan impor hortikultura, hewan dan produk hewan yang sebetulnya sudah dicabut oleh Indonesia. Kebijakan itu sendiri dinilai merugikan industri AS sebesar US$ 350 juta (Rp 5 triliun) dan RI diminta ikut bertanggung jawab.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Indonesia akan mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi keberatan AS.
Dia mengatakan jika Indonesia sudah mengetahui keberatan pastinya, lalu tim akan menentukan apakah itu masuk akal atau tidak.
"Nanti tim kami di sini mengecek, apa sih keberatan mereka. Nanti kita lihat, masuk akal apa engga. Kalau memagn masuk akal ya kita ubah. Wong ini peraturan menteri doang," jelas Darmin.
Pilihan Redaksi |
Di sisi lain, dia mengatakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita beberapa waktu lalu juga sudah berkunjung ke AS.
"Sebenarnya akhir Juli kemarin Menteri Perdagangan dan satu tim dari pemerintah termasuk dari BI dan OJK sudah ke sana, sekaligus membicarakan GSP, dan keberatannya Amerika Serikat terhadap kita."
"Nah, jadi sebetunya tadinya di sana responsnya bagus. Tahu-tahu, minggu kemarin, pimpinan WTO menerima surat dari perwakilan AS. Itu mulai mengatakan bahwa Indonesia tidak memenuhi seperti yang mereka harapkan dalam beberapa bidang terutama pertanian, hortikultura, dan dalam hal akses mereka menjual produk-produknya, utamanya buah-buahan. Kedelai, kedelai AS banyak sekali, kita setiap hari makan tempe, itu kedelainya Amerika."
Negeri Paman Sam akhirnya meminta RI ikut bertanggung jawab atas kerugian Rp 5 triliun yang diderita AS.
"Kompensasi dengan penghentian konsesi bagi RI, dan bukan RI kena denda," jelas Hasan Kleib, Duta Besar Indonesia di Jenewa sekaligus Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, WTO dan organisasi internasional lainnya.
(ray/wed) Next Article Peringatan WTO: Perdagangan Global Mulai Melambat
Most Popular