Luhut: Jika B20 Jalan, Proyek Infrastruktur Tak Perlu Ditunda
Arys Aditya, CNBC Indonesia
03 August 2018 11:20
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyayangkan lambatnya penerapan perluasan mandatori B20. Padahal, ia yakin jika mandatori ini bisa cepat jalan proyek-proyek infrastruktur tidak perlu ditunda. Wacana penundaan proyek infrastruktur adalah untuk menahan laju impor yang selama ini membuat nilai tukar rupiah bergejolak.
"Saya ulangi, kalau B20 sudah berjalan maka proyek infrastruktur tidak perlu ditunda," kata Luhut, Jumat (3/8/2018).
Luhut menjelaskan, perluasan penggunaan B20 atau campuran minyak sawit sebesar 20% di bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bisa menyelamatkan keuangan negara dengan penghematan hingga US$ 6 miliar atau sekitar Rp 86 triliun.
Mandatori B20 yang semula berlaku di bensin subsidi, dan hendak diperluas ke bensin non subsidi. Setelah diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk segera diterapkan, ternyata karena urusan administrasi kemungkinannya baru bisa jalan September mendatang.
"Pada dasarnya itu proses dokumentasi, setelah ada Perpres (Peraturan Presiden) dikeluarkan Permen (Peraturan Menteri) baru kemudian diimplementasikan diharapkan bisa selesai 15 Agustus atau September tanggal 1," kata Rini, dijumpai usai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, kemarin.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menambahkan kemungkinan besar perluasan mandatori B20 baru efektif berjalan September 2018, dengan asumsi revisi Perpres bisa selesai.
"Kalau dilihat ada satu ayat yang perlukan revisi, nanti kalau sudah balik ke Sekneg lalu dari sana insya Alloh cepat. Dari situ ada proses pengundangan, setelah itu baru refer ke Permen. Sementara itu, kami lakukan perhitungan penunjukkan langsung," katanya.
Untuk perhitungan dan penunjukan langsung ini, kata Rida, perlu dilakukan seksama karena ada 19 badan usaha BBN dan 14 badan usaha BBM. "Kombinasi ini harus dihitung dan diexercise seperti apa."
Jika ini berlaku, konsumsi yang terserap diperkirakan bisa mencapai 4 juta Kiloliter, termasuk untuk subsidi dan non subsidi. "Penghematannya tinggal dikalikan saja, kurang lebih Rp 50 triliun atau US$ 3,4 miliar."
(wed) Next Article Pakai B20, Negara Bisa Hemat Sampai Rp 49 T
"Saya ulangi, kalau B20 sudah berjalan maka proyek infrastruktur tidak perlu ditunda," kata Luhut, Jumat (3/8/2018).
Mandatori B20 yang semula berlaku di bensin subsidi, dan hendak diperluas ke bensin non subsidi. Setelah diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk segera diterapkan, ternyata karena urusan administrasi kemungkinannya baru bisa jalan September mendatang.
"Pada dasarnya itu proses dokumentasi, setelah ada Perpres (Peraturan Presiden) dikeluarkan Permen (Peraturan Menteri) baru kemudian diimplementasikan diharapkan bisa selesai 15 Agustus atau September tanggal 1," kata Rini, dijumpai usai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, kemarin.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menambahkan kemungkinan besar perluasan mandatori B20 baru efektif berjalan September 2018, dengan asumsi revisi Perpres bisa selesai.
"Kalau dilihat ada satu ayat yang perlukan revisi, nanti kalau sudah balik ke Sekneg lalu dari sana insya Alloh cepat. Dari situ ada proses pengundangan, setelah itu baru refer ke Permen. Sementara itu, kami lakukan perhitungan penunjukkan langsung," katanya.
Untuk perhitungan dan penunjukan langsung ini, kata Rida, perlu dilakukan seksama karena ada 19 badan usaha BBN dan 14 badan usaha BBM. "Kombinasi ini harus dihitung dan diexercise seperti apa."
Jika ini berlaku, konsumsi yang terserap diperkirakan bisa mencapai 4 juta Kiloliter, termasuk untuk subsidi dan non subsidi. "Penghematannya tinggal dikalikan saja, kurang lebih Rp 50 triliun atau US$ 3,4 miliar."
(wed) Next Article Pakai B20, Negara Bisa Hemat Sampai Rp 49 T
Most Popular