Cabut Aturan DMO, RI Harus Cermati Suplai Batu Bara Dunia
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
28 July 2018 15:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana mencabut aturan domestic market obligation (DMO) atau kewajiban memasok 25% produksi batu bara kepada PLN dengan harga US$ 70/ton. Hal ini dilakukan untuk menggenjot ekspor batu bara dan menambah devisa negara guna menahan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Sebagai informasi, harga batu bara dunia memang sedang tinggi-tingginya. Harga acuan batu bara Newcastle per Jumat (27/7) pagi kemarin tercatat sebesar US$ 119,9 per ton.
Ekonom Samuel Asset Management, Lana Soelistianingsih tidak memungkiri bahwa pemerintah perlu melakukan segala cara untuk menarik devisa di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kendati demikian, Lana meminta pemerintah mencermati secara lebih jeli apa yang menyebabkan harga batu bara dunia yang terus meroket, apakah volume permintaan dunia memang sedang tinggi atau kondisi saat ini hanya "ulah" negara eksportir batu bara besar untuk meraup untung.
Dia menyoroti praktek pemerintah China yang sering melakukan pengurangan produksi untuk menaikkan harga batu bara dunia. China sebagai eksportir batu bara nomor satu dunia saat ini setiap tiga bulan selalu mengkaji penerapan strategi tersebut.
"Banyak sekali pengusaha tambang batu bara di China yang meminjam uang ke bank dan menimbulkan risiko terjadinya kredit macet apabila harga dunia melesu. Untuk mencegah hal ini terjadi, pemerintah China sering kali melakukan pengurangan produksi untuk menaikkan harga," jelas Lana ketika dihubungi CNBC Indonesia, Sabtu (28/7/2018).
Apabila pemerintah menggenjot ekspor batu bara di saat volume permintaan dunia belum naik, dikhawatirkan akan menyebabkan kelebihan pasokan (oversupply).
"Bisa-bisa harganya anjlok seketika. Ini harus dicermati betul oleh pemerintah," ujarnya.
Lana menambahkan, pemerintah juga tetap harus memperhatikan pasokan DMO ke PLN. Terlebih, PLN seringkali mengeluhkan beban biaya bahan baku yang tinggi menyebabkan kerugian perseroan.
"Ini memang dilematis. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga devisa. Di sisi lain, kalau DMO dicabut, bagaimana suplai ke PLN? Apakah ada perusahaan yang mau menyuplai atau ujung-ujungnya PLN harus mengimpor? Kalau impor, kena dampak pelemahan rupiah lagi," pungkasnya.
(roy/roy) Next Article DMO Dicabut, Galian Batu Bara Bakal Makin Masif
Sebagai informasi, harga batu bara dunia memang sedang tinggi-tingginya. Harga acuan batu bara Newcastle per Jumat (27/7) pagi kemarin tercatat sebesar US$ 119,9 per ton.
Dia menyoroti praktek pemerintah China yang sering melakukan pengurangan produksi untuk menaikkan harga batu bara dunia. China sebagai eksportir batu bara nomor satu dunia saat ini setiap tiga bulan selalu mengkaji penerapan strategi tersebut.
"Banyak sekali pengusaha tambang batu bara di China yang meminjam uang ke bank dan menimbulkan risiko terjadinya kredit macet apabila harga dunia melesu. Untuk mencegah hal ini terjadi, pemerintah China sering kali melakukan pengurangan produksi untuk menaikkan harga," jelas Lana ketika dihubungi CNBC Indonesia, Sabtu (28/7/2018).
Apabila pemerintah menggenjot ekspor batu bara di saat volume permintaan dunia belum naik, dikhawatirkan akan menyebabkan kelebihan pasokan (oversupply).
"Bisa-bisa harganya anjlok seketika. Ini harus dicermati betul oleh pemerintah," ujarnya.
Lana menambahkan, pemerintah juga tetap harus memperhatikan pasokan DMO ke PLN. Terlebih, PLN seringkali mengeluhkan beban biaya bahan baku yang tinggi menyebabkan kerugian perseroan.
"Ini memang dilematis. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga devisa. Di sisi lain, kalau DMO dicabut, bagaimana suplai ke PLN? Apakah ada perusahaan yang mau menyuplai atau ujung-ujungnya PLN harus mengimpor? Kalau impor, kena dampak pelemahan rupiah lagi," pungkasnya.
(roy/roy) Next Article DMO Dicabut, Galian Batu Bara Bakal Makin Masif
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular