Pengusaha Akui Aturan DMO Rugikan Perusahaan Batu Bara

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha batu bara menyambut baik rencana pemerintah mencabut aturan harga Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban memasok batu bara  dengan harga US$ 70/ton dan 25% produksi ke PLN. Pasalnya, aturan ini dianggap merugikan pengusaha.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pemerintah. Pasalnya, penetapan harga US$70 telah merugikan pengusaha sekaligus penerimaan negara.

Pilihan Redaksi Cabut Kebijakan DMO, Jalan Singkat Selamatkan Rupiah Tak Tambah Devisa, Pencabutan DMO Hanya Untungkan Pengusaha Ada Lembaga Baru Tangani Dana Ekspor Batu Bara, Efektifkah?

"Penerapan DMO terbukti berkendala karena dengan harga tersebut, pemerintah menetapkan kuota 25% untuk PLN dan spesifikasinya juga tidak sesuai. Sebelumnya, beberapa perusahaan dirugikan karena harga [batu bara] dunia lagi bagus-bagusnya," ujar Hendra kepada CNBC Indonesia, Sabtu (28/7/2018).

Pemerintah mewacanakan untuk mencabut aturan DMO batubara untuk menggenjot ekspor batu bara dan menambah devisa negara. Saat ini, harga pasar batu bara dunia memang sedang tinggi-tingginya. Harga acuan batu bara Newcastle per pagi kemarin (27/7) tercatat sebesar US$ 119,9/ton. Dengan demikian, harga jual ke PLN pun akan dilepas sesuai harga pasar. 

Sebagai gantinya dicabutnya DMO, pemerintah akan menerapkan iuran ekspor sebesar US$ 2-3 per ton untuk nantinya dikelola suatu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan sebagai subsidi bagi PLN, mirip dengan tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit saat ini.

Kebijakan ini merupakan langkah pragmatis pemerintahan Jokowi untuk menahan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) sekaligus menahan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS.

Hendra mengatakan rencana ini membutuhkan waktu beberapa bulan untuk dapat terealisasi. Oleh karena itu, dia menegaskan pihaknya akan menghormati kontrak yang selama ini telah ada dengan PLN sambil menunggu skema subsidi baru berjalan.

"Komitmen pasokan ke PLN akan diatur oleh pemerintah. Saya kira kontrak yang telah kami buat dengan PLN akan tetap dilaksanakan. Tidak mungkin dengan US$2 itu maka masalah selesai. Presiden kan harus membentuk BLU dengan Perpres, lalu mengkaji skema pungutannya bagaimana," jelas Hendra.

"Butuh waktu, saya pikir dalam hitungan bulan harusnya bisa dilaksanakan, perlu pertimbangan tidak hanya dari Kementerian ESDM tapi juga Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Di sisi lain, perusahaan bisa memanfaatkan ekspor ini dan menjaga pasokan ke PLN tetap ada," imbuhnya.
(roy/roy) Next Article Ada Lembaga Baru Tangani Dana Ekspor Batu Bara, Efektifkah?