'Tak Cuma Sekali Visa dan MasterCard Tanya Kebijakan RI'
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
25 July 2018 14:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Visa dan MasterCard, dua perusahaan asing yang menyediakan jaringan sistem pembayaran ternyata telah berkali-kali bertanya soal Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Bahkan melalui Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim ketika bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Memang pihak Visa dan MasterCard yang kemudian disuarakan banyak pihak baik oleh Amerika sendiri bahkan disampaikan juga oleh Presiden Bank Dunia waktu dia datang beberapa bulan yang lalu, bukan yang terakhir, yang sebelumnya bahwa mempertanyakan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Gedung Menko, Rabu (25/7/2018).
"Sebenernya ada dua yang dipertanyakan, satu adalah data processing center dari berbagai kegiatan yang ada di Indonesia wajib di Indonesia, itu kita sedang cari jalan titik temu," terang Darmin.
Dari situ, menurut Darmin pihak AS justru mempertanyakan perundingan Generalized System of Preferences (GSP) dengan Indonesia dibidang keuangan diteruskan atau tidak. Seperti, investasi asing di bidang asuransi.
"Di dalam aturan kita sebenarnya asing boleh sampai 80%, tapi memang dulu, saya ingat waktu itu lembaga keuangan itu boleh 100% asing," terangnya.
"Yang dipersoalkan AS berarti yang lama-lama boleh 100%, lah iya masa kita turunkan. Itu namanya prinsip bahwa yang sudah seratus persen atau 90 persen harus tetap bisa jalan begitu, tapi itu yang dipersoalkan Amerika," tuturnya.
(dru/dru) Next Article BI Bantah Adanya GPN Gerus Bisnis Visa & Mastercard
"Memang pihak Visa dan MasterCard yang kemudian disuarakan banyak pihak baik oleh Amerika sendiri bahkan disampaikan juga oleh Presiden Bank Dunia waktu dia datang beberapa bulan yang lalu, bukan yang terakhir, yang sebelumnya bahwa mempertanyakan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Gedung Menko, Rabu (25/7/2018).
"Sebenernya ada dua yang dipertanyakan, satu adalah data processing center dari berbagai kegiatan yang ada di Indonesia wajib di Indonesia, itu kita sedang cari jalan titik temu," terang Darmin.
"Di dalam aturan kita sebenarnya asing boleh sampai 80%, tapi memang dulu, saya ingat waktu itu lembaga keuangan itu boleh 100% asing," terangnya.
"Yang dipersoalkan AS berarti yang lama-lama boleh 100%, lah iya masa kita turunkan. Itu namanya prinsip bahwa yang sudah seratus persen atau 90 persen harus tetap bisa jalan begitu, tapi itu yang dipersoalkan Amerika," tuturnya.
(dru/dru) Next Article BI Bantah Adanya GPN Gerus Bisnis Visa & Mastercard
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular