Ojek Online Dibiarkan Beroperasi Tanpa Legalitas
Exist In Exist, CNBC Indonesia
03 July 2018 12:09
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan ojek online dapat tetap beroperasi seperti biasa, meskipun Mahkamah Konstitusi secara implisit menolak legalitas angkutan sepeda motor itu.
Dia menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah setempat agar ojek online tetap mendukung kegiatan masyarakat. "[Beroperasi] seperti ini saja," kata Menhub.
Menhub mengatakan Mahkamah Konstitusi pasti sudah memiliki pertimbangan sehingga tidak mendukung legalitas ojek online.
"Ke depan, bagi Kemenhub tujuannya adalah bagaimana angkutan darat termasuk semua kegiatan ojek online itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kami akan berkoordinasi dengan Kakorlantas bagaimana ini bisa dilaksanakan di antaranya ide untuk melibatkan Pemda agar masyarakat ini bisa melakukan kegiatannya dengan baik," kata Budi Karya, Selasa (3/6/2018).
Dari sisi hukum, Menhub akan membahas lebih lanjut dengan sejumlah pemangku kepentingan.
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi juga mengatakan operasional ojek online akan dibiarkan seperti yang ada saat ini.
Dengan kata lain, ojek online masih beroperasi tanpa adanya legalitas sebagai kendaraan bermotor umum.
Dia menuturkan ojek online diposisikan sebagai perantara sebelum revitalisasi angkutan umum selesai dilakukan.
"Biar saja kayak sekarang ini. Kan kita lagi maksimalin angkutan umum kita juga. Nanti kalau angkutan umumnya makin bagus pasti kan orang-orang mau beralih. Jadi sambil kita perbaiki, ojek online ini jadi perantara dulu," pungkasnya.
Sepeti diketahui, di Jakarta saat ini pemerintah tengah menggalakkan revitalisasi angkutan umum dengan memperbanyak rute TransJakarta, mengoperasikan light rail transit (LRT) hingga mass rapid transit (MRT).
Budi Setiyadi mengatakan pemerintah akan mendorong agar masyarakat tidak menggunakan ojek online sebagai transportasi utama.
(ray/ray) Next Article Didemo Ribuan Driver, Go-Jek: Kami Dukung Persaingan Sehat
Dia menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah setempat agar ojek online tetap mendukung kegiatan masyarakat. "[Beroperasi] seperti ini saja," kata Menhub.
Menhub mengatakan Mahkamah Konstitusi pasti sudah memiliki pertimbangan sehingga tidak mendukung legalitas ojek online.
Dari sisi hukum, Menhub akan membahas lebih lanjut dengan sejumlah pemangku kepentingan.
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi juga mengatakan operasional ojek online akan dibiarkan seperti yang ada saat ini.
Dengan kata lain, ojek online masih beroperasi tanpa adanya legalitas sebagai kendaraan bermotor umum.
Dia menuturkan ojek online diposisikan sebagai perantara sebelum revitalisasi angkutan umum selesai dilakukan.
"Biar saja kayak sekarang ini. Kan kita lagi maksimalin angkutan umum kita juga. Nanti kalau angkutan umumnya makin bagus pasti kan orang-orang mau beralih. Jadi sambil kita perbaiki, ojek online ini jadi perantara dulu," pungkasnya.
Sepeti diketahui, di Jakarta saat ini pemerintah tengah menggalakkan revitalisasi angkutan umum dengan memperbanyak rute TransJakarta, mengoperasikan light rail transit (LRT) hingga mass rapid transit (MRT).
Budi Setiyadi mengatakan pemerintah akan mendorong agar masyarakat tidak menggunakan ojek online sebagai transportasi utama.
(ray/ray) Next Article Didemo Ribuan Driver, Go-Jek: Kami Dukung Persaingan Sehat
Most Popular