Target APBN Pemerintah & DPR Lebih Realistis di Tahun Politik
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
06 June 2018 08:41
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati asumsi dasar makro dalam pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Di tahun politik, pemerintah dan komisi keuangan mulai bersikap realistis dengan memangkas asumsi pertumbuhan ekonomi dari yang sebelumnya diajukan di kisaran 5,4% - 5,8% menjadi 5,2% - 5,6%.
Keputusan ini diambil dengan mencermati dinamika ekonomi global maupun domestik, serta realisasi pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa tahun terakhir tak mampu mencapai target yang sudah disepakati pemerintah maupun komisi XI.
"Karena kami partai pendukung pemeritah, kami mendukung pemerintah tetapi kami ingin realistis juga," kata Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng, Selasa (5/6/2018).
Sejak awal menjabat, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah memang tak pernah mencapai target. Pada 2014 misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun hanya 5,02% jauh dari target 5,5%.
Kemudian di tahun berikutnya, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mencapai titik terendah dalam kurun waktu 6 tahun ke belakang - terhitung sejak 2015 - lantaran hanya terealisasi 4,88%.
Situasi ini pun terus berlanjut hingga 2016 dan 2017. Meskipun target yang ditetapkan mulai realistis, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing hanya terealisasi 5,02% (dari target 5,1%) di 2016 dan 5,07% (dari target 5,2%) tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini hanya 5,18%. Proyeksi tersebut cukup jauh dari target yang sudah ditetapkan sebesar 5,4%.
"Ini kenapa kami melihat pertumbuhan ekonomi masih tertekan di 2019. Belum ada perbedaan dari 2018. Titik pesimisnya masih di 5,2%," kata Anggota Komisi XI Fraksi Demokrat Evi Zainal Abidin.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 5,4% pun bukan tugas yang relatif gampang. Berdasarkan penghitungan bendahara negara, dibutuhkan dana sekitar Rp 5.397 triliun untuk mencapai angka tersebut.
Angka ini terdiri dari belanja modal BUMN sebesar Rp 613 trilun, belanja modal pemerintah Rp 242 triliun, penanaman modal asing Rp 594 triliun, dan korporasi, sektor swasta, dan rumah tangga Rp 3.948 triliun.
Pemerintah sudah merancang berbagai strategi yang diharapkan bisa mendorong perekonomian di tahun politik meskipun bukan hal yang mudah karena masih ada ketidakpastian global yang mengancam perekonomian Indonesia.
"Fokus perhatian kami pada konsumsi rumah tangga terutama pada kelompok menengah ke atas karena kelompok 40% ke bawah relatif cukup robust," kata Sri Mulyani.
Berikut asumsi dasar makro yang disepakati pemerintah dan Komisi XI.
- Pertumbuhan ekonomi: 5,2% - 5,4%
- Inflasi: 2,5% - 4,5%
- Nilai tukar: Rp 13.700 - Rp 14.000
- Suku Bunga SPN 3 Bulan: 4,6% - 5,2%
- Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,8% - 5,2%
- Tingkat Kemiskinan: 8,5% - 9,5%
- Rasio Gini: 0,38 - 0,39
- Indeks Pembangunan Manusia: 72,98.
(prm) Next Article Ini Asumsi Makro RAPBN 2019, Defisit Anggaran 1,6-1,9% PDB
Di tahun politik, pemerintah dan komisi keuangan mulai bersikap realistis dengan memangkas asumsi pertumbuhan ekonomi dari yang sebelumnya diajukan di kisaran 5,4% - 5,8% menjadi 5,2% - 5,6%.
Keputusan ini diambil dengan mencermati dinamika ekonomi global maupun domestik, serta realisasi pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa tahun terakhir tak mampu mencapai target yang sudah disepakati pemerintah maupun komisi XI.
Sejak awal menjabat, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah memang tak pernah mencapai target. Pada 2014 misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun hanya 5,02% jauh dari target 5,5%.
Kemudian di tahun berikutnya, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mencapai titik terendah dalam kurun waktu 6 tahun ke belakang - terhitung sejak 2015 - lantaran hanya terealisasi 4,88%.
Situasi ini pun terus berlanjut hingga 2016 dan 2017. Meskipun target yang ditetapkan mulai realistis, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing hanya terealisasi 5,02% (dari target 5,1%) di 2016 dan 5,07% (dari target 5,2%) tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini hanya 5,18%. Proyeksi tersebut cukup jauh dari target yang sudah ditetapkan sebesar 5,4%.
"Ini kenapa kami melihat pertumbuhan ekonomi masih tertekan di 2019. Belum ada perbedaan dari 2018. Titik pesimisnya masih di 5,2%," kata Anggota Komisi XI Fraksi Demokrat Evi Zainal Abidin.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 5,4% pun bukan tugas yang relatif gampang. Berdasarkan penghitungan bendahara negara, dibutuhkan dana sekitar Rp 5.397 triliun untuk mencapai angka tersebut.
Angka ini terdiri dari belanja modal BUMN sebesar Rp 613 trilun, belanja modal pemerintah Rp 242 triliun, penanaman modal asing Rp 594 triliun, dan korporasi, sektor swasta, dan rumah tangga Rp 3.948 triliun.
Pemerintah sudah merancang berbagai strategi yang diharapkan bisa mendorong perekonomian di tahun politik meskipun bukan hal yang mudah karena masih ada ketidakpastian global yang mengancam perekonomian Indonesia.
"Fokus perhatian kami pada konsumsi rumah tangga terutama pada kelompok menengah ke atas karena kelompok 40% ke bawah relatif cukup robust," kata Sri Mulyani.
Berikut asumsi dasar makro yang disepakati pemerintah dan Komisi XI.
- Pertumbuhan ekonomi: 5,2% - 5,4%
- Inflasi: 2,5% - 4,5%
- Nilai tukar: Rp 13.700 - Rp 14.000
- Suku Bunga SPN 3 Bulan: 4,6% - 5,2%
- Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,8% - 5,2%
- Tingkat Kemiskinan: 8,5% - 9,5%
- Rasio Gini: 0,38 - 0,39
- Indeks Pembangunan Manusia: 72,98.
(prm) Next Article Ini Asumsi Makro RAPBN 2019, Defisit Anggaran 1,6-1,9% PDB
Most Popular