Apa Itu 1MDB yang Jatuhkan PM Malaysia Najib Razak?
Ester Christine Natalia, CNBC Indonesia
22 May 2018 11:33
Setelah resmi terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia, Mahathir bersumpah akan membongkar dan menyelesaikan kasus korupsi 1MDB ini. Dia juga bersumpah akan menindak tegas semua orang yang bersekongkol ataupun memperoleh keuntungan dari lembaga itu.
Untuk membuktikan komitmen terhadap janjinya, beberapa hari setelah dilantik, tepatnya Senin (14/5/2018), Mahathir menonaktifkan seorang Jaksa Agung bernama Mohamed Apandi Ali karena menghambat proses investigasi kasus ini.
Reuters melaporkan Mohamed Apandi menolak Komisi Anti Korupsi Malaysia (Malaysia Anti-Corruption Commission/MACC) yang berkali-kali meminta pendampingan hukum dari pemerintah asing dalam melacak dana yang hilang dari 1MDB.
Hari Jumat (18/5/2018), pihak kepolisian juga menyita 284 kotak tas desainer, serta puluhan tas berisi uang tunai dan perhiasan dari kondominium mewah milik keluarga Najib. Otoritas berwajib belum mengungkapkan total nilai barang-barang yang disita tersebut.
Pada hari Senin (21/5/2018), pemerintah Malaysia mengumumkan telah membentuk sebuah satuan tugas (satgas) untuk menyelidiki kasus korupsi 1MDB lebih dalam, termasuk bekerja sama dengan berbagai negara yang turut terkena getahnya. Satuan tugas yang terdiri dari lembaga anti rasuah, kepolisian, dan bank sentral Malaysia itu akan menginvestigasi dan menyita aset-aset terkait skandal ini.
"Satgas ini akan bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan berbagai badan penindakan hukum di Amerika Serikat, Swiss, Kanada, dan negara-negara terkait," kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip oleh Reuters.
Malaysia bukan satu-satunya negara yang terkena getah skandal 1MDB ini karena proses pencucian uang yang dilakukan di luar negeri. DoJ melaporkan setidaknya $4,5 miliar disalahgunakan oleh perusahaan investasi negara itu.
"Menggunakan penipuan dokumen dan perwakilan, rekan konspirator diduga mencuci uang itu lewat transaksi yang rumit dan perusahaan cangkang yang berlokasi di AS dan luar negeri," kata pihak DoJ dalam pernyataan resmi tahun 2017 yang dikutip CNBC International.
DoJ mengatakan AS tidak akan membiarkan negaranya menjadi tempat pencucian uang. Maka dari itu, mereka bermaksud untuk mengembalikan semua dana yang hilang ke pemerintah Malaysia, mencari semua aset yang mengalir di bank-bank AS.
"Departemen Kehakiman tidak akan membiarkan sistem keuangan Amerika digunakan sebagai saluran korupsi," kata Jaksa Agung Loretta Lynch, dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan di bulan Juli tahun 2016 dan dikutip oleh The Straits Times.
Pemerintah Swiss juga turut terlibat dalam pembongkaran kasus korupsi ini dengan meminta pemerintah Mahathir memberi informasi baru tentang dana 1MDB sejumlah $100 juta yang dibekukan otoritas Swiss atas penyelidikan pencucian uang dua tahun lalu.
Selain memenuhi sumpahnya untuk membongkar kasus 1MDB, Mahathir juga membebaskan Anwar Ibrahim, yang dijebloskan Najib karena menentang pemerintahannya, pada hari Rabu (16/5/2018). Beberapa hari setelah bebas, Anwar langsung bertandang ke Indonesia di hari Minggu (20/5/2018) untuk bertemu dengan mantan presiden BJ Habibie. Ia bahkan rela menunda pertemuannya dengan cucu demi bertemu Habibie, kawan lamanya.
Saat berbincang dengan awak media setelah melakukan pertemuan dengan Habibie selama dua jam lebih, Anwar mengatakan ingin belajar dari Indonesia dalam mengatasi kasus korupsi dan mereformasi pemerintahan.
"Harus ada tim yang mengkaji reformasi Indonesia untuk dipelajari Malaysia. Supaya Malaysia tidak mengulangi kelemahan, korupsi dan kesenjangan, dan hanya belajar yang baik," kata Anwar.
Ia juga mengatakan dirinya telah meminta kepada Mahathir agar Najib tidak mendapat perlakuan yang sama seperti yang ia terima.
"Saya bicara [kepada Mahathir], ini jalur hukum, jangan tekan dan jangan hukum sebelum kita berlakukan penyelidikan yang rapi dan sesuai jalur hukum. Jangan ulangi apa yang terjadi dengan saya," kata Anwar.
"Kalau saran saya kepada Najib, cari pengacara yang baik. Kita jamin hakim bertugas dengan bebas. Tugas kita adalah tidak boleh ada tuduhan badan peradilan yang tidak bebas." (prm)
Untuk membuktikan komitmen terhadap janjinya, beberapa hari setelah dilantik, tepatnya Senin (14/5/2018), Mahathir menonaktifkan seorang Jaksa Agung bernama Mohamed Apandi Ali karena menghambat proses investigasi kasus ini.
Reuters melaporkan Mohamed Apandi menolak Komisi Anti Korupsi Malaysia (Malaysia Anti-Corruption Commission/MACC) yang berkali-kali meminta pendampingan hukum dari pemerintah asing dalam melacak dana yang hilang dari 1MDB.
Pada hari Senin (21/5/2018), pemerintah Malaysia mengumumkan telah membentuk sebuah satuan tugas (satgas) untuk menyelidiki kasus korupsi 1MDB lebih dalam, termasuk bekerja sama dengan berbagai negara yang turut terkena getahnya. Satuan tugas yang terdiri dari lembaga anti rasuah, kepolisian, dan bank sentral Malaysia itu akan menginvestigasi dan menyita aset-aset terkait skandal ini.
"Satgas ini akan bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan berbagai badan penindakan hukum di Amerika Serikat, Swiss, Kanada, dan negara-negara terkait," kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip oleh Reuters.
Malaysia bukan satu-satunya negara yang terkena getah skandal 1MDB ini karena proses pencucian uang yang dilakukan di luar negeri. DoJ melaporkan setidaknya $4,5 miliar disalahgunakan oleh perusahaan investasi negara itu.
"Menggunakan penipuan dokumen dan perwakilan, rekan konspirator diduga mencuci uang itu lewat transaksi yang rumit dan perusahaan cangkang yang berlokasi di AS dan luar negeri," kata pihak DoJ dalam pernyataan resmi tahun 2017 yang dikutip CNBC International.
DoJ mengatakan AS tidak akan membiarkan negaranya menjadi tempat pencucian uang. Maka dari itu, mereka bermaksud untuk mengembalikan semua dana yang hilang ke pemerintah Malaysia, mencari semua aset yang mengalir di bank-bank AS.
"Departemen Kehakiman tidak akan membiarkan sistem keuangan Amerika digunakan sebagai saluran korupsi," kata Jaksa Agung Loretta Lynch, dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan di bulan Juli tahun 2016 dan dikutip oleh The Straits Times.
Pemerintah Swiss juga turut terlibat dalam pembongkaran kasus korupsi ini dengan meminta pemerintah Mahathir memberi informasi baru tentang dana 1MDB sejumlah $100 juta yang dibekukan otoritas Swiss atas penyelidikan pencucian uang dua tahun lalu.
Selain memenuhi sumpahnya untuk membongkar kasus 1MDB, Mahathir juga membebaskan Anwar Ibrahim, yang dijebloskan Najib karena menentang pemerintahannya, pada hari Rabu (16/5/2018). Beberapa hari setelah bebas, Anwar langsung bertandang ke Indonesia di hari Minggu (20/5/2018) untuk bertemu dengan mantan presiden BJ Habibie. Ia bahkan rela menunda pertemuannya dengan cucu demi bertemu Habibie, kawan lamanya.
Saat berbincang dengan awak media setelah melakukan pertemuan dengan Habibie selama dua jam lebih, Anwar mengatakan ingin belajar dari Indonesia dalam mengatasi kasus korupsi dan mereformasi pemerintahan.
"Harus ada tim yang mengkaji reformasi Indonesia untuk dipelajari Malaysia. Supaya Malaysia tidak mengulangi kelemahan, korupsi dan kesenjangan, dan hanya belajar yang baik," kata Anwar.
Ia juga mengatakan dirinya telah meminta kepada Mahathir agar Najib tidak mendapat perlakuan yang sama seperti yang ia terima.
"Saya bicara [kepada Mahathir], ini jalur hukum, jangan tekan dan jangan hukum sebelum kita berlakukan penyelidikan yang rapi dan sesuai jalur hukum. Jangan ulangi apa yang terjadi dengan saya," kata Anwar.
"Kalau saran saya kepada Najib, cari pengacara yang baik. Kita jamin hakim bertugas dengan bebas. Tugas kita adalah tidak boleh ada tuduhan badan peradilan yang tidak bebas." (prm)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular