Pakai GPN, Ada Penghematan Ekonomi Sampai Rp 1,8 T
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
03 May 2018 14:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menjabarkan berbagai keuntungan dari pemanfaatan implementasi Gerbang Pembayaran Nasional. Selain bisa menghemat biaya transaksi, GPN pun bisa membuat bank jauh lebih efisien dari sisi biaya operasional.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, keuntungan dari penerapan GPN tidak hanya dirasakan bagi konsumen, melainkan juga dari penerbit kartu. Dengan kehadiran GPN, diharapkan mampu memberikan manfaat lebih bagi perekonomian.
"Mohon diterima, bahwa GPN sudah tidak dapat ditunda lagi," kata Agus dalam peluncuran kartu berlogo GPN di gedung BI, Kamis (3/5/2018).
Dengan adanya GPN, nantinya tak akan ada lagi deretan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang biasanya kerap ditemui di pusat perbelanjaan. Mesin-mesin yang sudah terintekoneksi satu sama lain, membuat biaya operasional bank bisa ditekan, dan bisa disalurkan untuk hal produktif lainnya.
"Padahal mesin-mesin itu bisa disalurkan ke penjuru tanah air yang masih mengalami kekurangan mencapai keuangan inklusif. [...] Bank pun tak lagi perlu berkompetisi sehingga bisa fokus kepada layanan nasabahnya," jelasnya.
Bagi konsumen, sambung Agus, kehadiran GPN pun bisa membuat biaya administrasi kartu debit dan transaksi melalui merchant jauh lebih murah. BI memperkirakan, penghematan merchant discount rate (MDR) dari kehadiran GPN maksimal mencapai Rp 1,8 triliun.
"Biasanya MDR ini 2%-3% per transaksi, yang akhirnya ditanggung konsumen. Nanti penuruan MDR 1%. Masyarakat pemegang kartu juga bisa menikmati biaya administrasi sampai 0% sehingga penerima manfaat bantuan sosial tidak dikenakan biaya pencairan," katanya.
"Dari penurunan MDR, penghematan ekonomi bisa mencapai Rp 1,3 triliun sampai Rp 1,8 triliun dari MDR saja," sambung mantan Menteri Keuangan itu.
Dalam kesempatan sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tak memungkiri, perubahan sistem pembayaran Indonesia dari cash menjadi non tunai merupakan bagian dari keinginan Presiden Joko Widodo sejak awal.
"Dulu beliau bicara sama saya, tidak pernah mengerti kenapa bank pemerintah, ATM itu banyak sekali dan bersebelah-belahan. Ini yang jadi concern beliau," katanya.
Mantan Menteri Perindustrian itu meyakini, implementasi GPN secara bertahap telah mendapatkan perhatian lebih dari kepala negara. Sebab, kata dia, Presiden menargetkan bisa menargetkan implementasi GPN pada akhir masa pemerintahannya.
"Kami mengharapkan waktu itu selesai di akhir 2019. Tapi alhamdulillah, betapa sulitnya proses ini, menyamakan persepsi. Kalau tidak selesaikan urusan pembayaran secara domestik, kita akan habis dilibas karena ekonomi kita didasari pada sistem pembayaran," tegasnya.
(dru) Next Article Kartu ATM 'Garuda' Siap Melawan Dominasi Visa dan Mastercard
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, keuntungan dari penerapan GPN tidak hanya dirasakan bagi konsumen, melainkan juga dari penerbit kartu. Dengan kehadiran GPN, diharapkan mampu memberikan manfaat lebih bagi perekonomian.
"Mohon diterima, bahwa GPN sudah tidak dapat ditunda lagi," kata Agus dalam peluncuran kartu berlogo GPN di gedung BI, Kamis (3/5/2018).
"Padahal mesin-mesin itu bisa disalurkan ke penjuru tanah air yang masih mengalami kekurangan mencapai keuangan inklusif. [...] Bank pun tak lagi perlu berkompetisi sehingga bisa fokus kepada layanan nasabahnya," jelasnya.
Bagi konsumen, sambung Agus, kehadiran GPN pun bisa membuat biaya administrasi kartu debit dan transaksi melalui merchant jauh lebih murah. BI memperkirakan, penghematan merchant discount rate (MDR) dari kehadiran GPN maksimal mencapai Rp 1,8 triliun.
"Biasanya MDR ini 2%-3% per transaksi, yang akhirnya ditanggung konsumen. Nanti penuruan MDR 1%. Masyarakat pemegang kartu juga bisa menikmati biaya administrasi sampai 0% sehingga penerima manfaat bantuan sosial tidak dikenakan biaya pencairan," katanya.
"Dari penurunan MDR, penghematan ekonomi bisa mencapai Rp 1,3 triliun sampai Rp 1,8 triliun dari MDR saja," sambung mantan Menteri Keuangan itu.
Dalam kesempatan sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tak memungkiri, perubahan sistem pembayaran Indonesia dari cash menjadi non tunai merupakan bagian dari keinginan Presiden Joko Widodo sejak awal.
"Dulu beliau bicara sama saya, tidak pernah mengerti kenapa bank pemerintah, ATM itu banyak sekali dan bersebelah-belahan. Ini yang jadi concern beliau," katanya.
Mantan Menteri Perindustrian itu meyakini, implementasi GPN secara bertahap telah mendapatkan perhatian lebih dari kepala negara. Sebab, kata dia, Presiden menargetkan bisa menargetkan implementasi GPN pada akhir masa pemerintahannya.
"Kami mengharapkan waktu itu selesai di akhir 2019. Tapi alhamdulillah, betapa sulitnya proses ini, menyamakan persepsi. Kalau tidak selesaikan urusan pembayaran secara domestik, kita akan habis dilibas karena ekonomi kita didasari pada sistem pembayaran," tegasnya.
(dru) Next Article Kartu ATM 'Garuda' Siap Melawan Dominasi Visa dan Mastercard
Most Popular