Cerita Menteri Rini yang Ancam Bank Jika Tak Ikut GPN
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
03 May 2018 12:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Kamis (3/5/2018). Melalui GPN, biaya administrasi kartu dan transaksi melalui merchant lebih murah, serta jaringan bank yang terintegrasi satu sama lain.
Dalam peluncuran ini, hadir sejumlah pemangku kepentingan terkait seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Sosial Idrus Marham, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga pelaku industri.
Di sela-sela memberikan sambutan di gedung BI, Rini mengaku pernah 'dinego' oleh perwakilan bank-bank milik negara (Himbara), sebelum kartu berlogo GPN secara resmi diluncurkan.
"Bu nanti apakah nanti bisa tidak satu platform?," kata Rini meniru pembicarannya dengan perwakilan Himbara.
"Aku gak mau tau, pokoknya harus satu platform nyambung. Tidak ada negosiasi lagi," tegas Rini.
Menurut Rini, sudah saatnya ada perubahan dari sistem pembayaran nasional. Sebab melalui GPN, keinginan pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan di beberapa wilayah Indonesia bisa terakselerasi dengan baik.
"Kita masih memiliki 26 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Kita betul-betul harus mempunyai sistem yang eisien dan seefektif mungkin agar bantuan sosial kita sampai tepat sasaran dan tepat jumlah," katanya.
Rini pun mengaku pernah mengancam seluruh bank pelat merah yang tidak mengikuti implementasi GPN. "Terus terang saja, saya bilang ke pak Heru (OJK) kalau tidak mau ikut, cabut saja izinnya. Jadi Dirut Bank bisa sadar," katanya
(dru) Next Article Benefit Kartu 'Garuda' yang Siap Geser Visa dan Mastercard
Dalam peluncuran ini, hadir sejumlah pemangku kepentingan terkait seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Sosial Idrus Marham, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga pelaku industri.
Di sela-sela memberikan sambutan di gedung BI, Rini mengaku pernah 'dinego' oleh perwakilan bank-bank milik negara (Himbara), sebelum kartu berlogo GPN secara resmi diluncurkan.
"Aku gak mau tau, pokoknya harus satu platform nyambung. Tidak ada negosiasi lagi," tegas Rini.
Menurut Rini, sudah saatnya ada perubahan dari sistem pembayaran nasional. Sebab melalui GPN, keinginan pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan di beberapa wilayah Indonesia bisa terakselerasi dengan baik.
"Kita masih memiliki 26 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Kita betul-betul harus mempunyai sistem yang eisien dan seefektif mungkin agar bantuan sosial kita sampai tepat sasaran dan tepat jumlah," katanya.
Rini pun mengaku pernah mengancam seluruh bank pelat merah yang tidak mengikuti implementasi GPN. "Terus terang saja, saya bilang ke pak Heru (OJK) kalau tidak mau ikut, cabut saja izinnya. Jadi Dirut Bank bisa sadar," katanya
(dru) Next Article Benefit Kartu 'Garuda' yang Siap Geser Visa dan Mastercard
Most Popular