Polemik Libur Lebaran, HIPMI: Menteri Kurang Koordinasi!
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
02 May 2018 17:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha menilai polemik libur Lebaran yang ada saat ini karena kurangnya koordinasi antara kementerian terkait dengan pelaku usaha.
"Menteri-menteri itu sebelum buat keputusan yang katanya dengan pengusaha, harusnya ngomong dulu, mbok bertanya dulu, minimal minta masukan. Agar apa? Keputusan yang sudah dikeluarkan itu betul-betul sudah final, tidak ada lagi yang complaint," ujar Ketua Umum Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahli Lahadalia sata ditemui di Menara Kadin, Rabu (2/5/2018).
Bahlil melanjutkan, perusahaan umumnya sudah memiliki perencanaan terkait libur Lebaran sejak jauh-jauh hari sehingga seharusnya tidak ada perubahan mendadak yang berpotensi menurunkan produktivitas.
"Kita inginnya libur yang biasa saja lah, yang sebelum [keluar SKB 3 Menteri] karena kita sudah terbiasa dengan pola sebelumnya. Perusahaan kan sudah punya perencanaan juga. Coba kalian bayangkan kalau libur 10 hari, yang ada nggak jalan itu pabrik," keluhnya.
Kendati demikian, Bahlul yakin Presiden Jokowi akan memberikan keputusan yang terbaik terkait libur Lebaran bagi keberlangsungan industri, mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha.
"Saya yakin begini loh, Pak Presiden kan dulunya seorang pengusaha, dia punya industri, dia pernah memimpin perusahaan, jadi dia tahu betul bagaimana perusahaannya. Ini kan SKB yang ditarik Presiden untuk direvisi. Itu artinya Presiden punya kepekaan untuk melindungi pengusaha dan karyawan dalam proses liburan. Memang Menaker itu bukan pengusaha, jadi nggak ngerti dia," pungkasnya.
(ray/ray) Next Article Top! Libur dan Cuti Lebaran 2019 Ditetapkan 3-7 Juni
"Menteri-menteri itu sebelum buat keputusan yang katanya dengan pengusaha, harusnya ngomong dulu, mbok bertanya dulu, minimal minta masukan. Agar apa? Keputusan yang sudah dikeluarkan itu betul-betul sudah final, tidak ada lagi yang complaint," ujar Ketua Umum Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahli Lahadalia sata ditemui di Menara Kadin, Rabu (2/5/2018).
Bahlil melanjutkan, perusahaan umumnya sudah memiliki perencanaan terkait libur Lebaran sejak jauh-jauh hari sehingga seharusnya tidak ada perubahan mendadak yang berpotensi menurunkan produktivitas.
Kendati demikian, Bahlul yakin Presiden Jokowi akan memberikan keputusan yang terbaik terkait libur Lebaran bagi keberlangsungan industri, mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha.
"Saya yakin begini loh, Pak Presiden kan dulunya seorang pengusaha, dia punya industri, dia pernah memimpin perusahaan, jadi dia tahu betul bagaimana perusahaannya. Ini kan SKB yang ditarik Presiden untuk direvisi. Itu artinya Presiden punya kepekaan untuk melindungi pengusaha dan karyawan dalam proses liburan. Memang Menaker itu bukan pengusaha, jadi nggak ngerti dia," pungkasnya.
(ray/ray) Next Article Top! Libur dan Cuti Lebaran 2019 Ditetapkan 3-7 Juni
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular