Cerita Bos PLN Soal Pembebasan Lahan: Banyak yang Musykil
Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
15 April 2018 10:03
Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan salah satu tantangan utama dalam proyek kelistrikan adalah soal pembebasan lahan untuk pembangkit listrik. Di awal masa jabatannya, Sofyan mengaku sempat dibikin pusing urusan tersebut.
"Tapi kalau ke sini, dengar ceritanya itu bukan main lucu-lucu," papar Sofyan saat diwawancara CNBC Indonesia, Selasa pekan lalu.
Ia bercerita, permintaan warga terkadang macam-macam saat PLN mengajukan penawaran untuk membeli tanah mereka. "Ada yang gak mau dibayar, tapi maunya ditolong untuk naik pangkat, tanahnya gak mau dibeli," kata Sofyan.
Ada juga, lanjut Sofyan, harga tanah sebenarnya Rp 270 juta tetapi minta dibayar Rp 1,8 miliar. Jika tidak dipenuhi, PLN bahkan dapat ancaman serius. Ini karena lahan yang akan dipakai adalah lahan berkebun warga yang jadi sumber penghasilan, oleh sebab itu mereka meminta nilai yang tinggi.
"Banyak kendala yang musykil, tidak masuk di kepala tantangannya. Ada yang tidak mau karena ini tanah leluhur, dan meminta ganti 4 kali lipat. Kami bisa apa?" ceritanya.
Tetapi, kata Sofyan, perintah Presiden Joko Widodo sangat jelas yakni pembebasan lahan jangan sampai merugikan rakyat, harus ganti untung bukan ganti rugi. Untuk proyek PLTU Batang misalnya, investasinya bisa mencapai Rp 50 triliun tetapi anggaran untuk membebaskan lahan Rp 300 miliar.
"Daripada ribut, lebih baik anggaran pembebasan lahannya ditambah Rp 100 miliar. Toh tidak sampai 1% dari total," kata Sofyan.
Inilah, kata dia, yang PLN terus coba upayakan kepada para investor dan juga masyarakat. Sebab, pembangunan pembangkit diyakini olehnya bisa membawa dampak berkesinambungan baik untuk investor maupun masyarakat sekitar. "Dampak langsungnya bisa mempekerjakan 6000 orang, dampak tidak langsungnya bisa lebih besar," katanya.
(gus/gus) Next Article ESDM: Proyek 35 Ribu Megawatt Capai 40%
"Tapi kalau ke sini, dengar ceritanya itu bukan main lucu-lucu," papar Sofyan saat diwawancara CNBC Indonesia, Selasa pekan lalu.
Ada juga, lanjut Sofyan, harga tanah sebenarnya Rp 270 juta tetapi minta dibayar Rp 1,8 miliar. Jika tidak dipenuhi, PLN bahkan dapat ancaman serius. Ini karena lahan yang akan dipakai adalah lahan berkebun warga yang jadi sumber penghasilan, oleh sebab itu mereka meminta nilai yang tinggi.
"Banyak kendala yang musykil, tidak masuk di kepala tantangannya. Ada yang tidak mau karena ini tanah leluhur, dan meminta ganti 4 kali lipat. Kami bisa apa?" ceritanya.
Tetapi, kata Sofyan, perintah Presiden Joko Widodo sangat jelas yakni pembebasan lahan jangan sampai merugikan rakyat, harus ganti untung bukan ganti rugi. Untuk proyek PLTU Batang misalnya, investasinya bisa mencapai Rp 50 triliun tetapi anggaran untuk membebaskan lahan Rp 300 miliar.
"Daripada ribut, lebih baik anggaran pembebasan lahannya ditambah Rp 100 miliar. Toh tidak sampai 1% dari total," kata Sofyan.
Inilah, kata dia, yang PLN terus coba upayakan kepada para investor dan juga masyarakat. Sebab, pembangunan pembangkit diyakini olehnya bisa membawa dampak berkesinambungan baik untuk investor maupun masyarakat sekitar. "Dampak langsungnya bisa mempekerjakan 6000 orang, dampak tidak langsungnya bisa lebih besar," katanya.
(gus/gus) Next Article ESDM: Proyek 35 Ribu Megawatt Capai 40%
Most Popular