Penerapan Euro 4, Impor Bensin Terancam Makin Tinggi
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
20 March 2018 11:06
Jakarta, CNBC Indonesia- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian ESDM, dan PT Pertamina (Persero) sempat membahas tentang kemungkinan peningkatan impor BBM secara drastis saat kebijakan Euro 4.
Hal itu mengingat adanya Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017 terkait penggunaan BBM berstandar Euro 4 yang rencananya mulai diterapkan September mendatang. Seperti diketahui, selama ini masyarakat Indonesia masih menggunakan BBM dengan standar Euro 2. Pemenuhan kebutuhannya pun, disampaikan Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, masih impor sekitar 60% dari total konsumsi 1,6 juta barel per hari.
Dalam situs resmi KLHK disebut, sesuai kesepakatan dengan Menko Perekonomian, regulasi penerapan BBM berstandar Euro 4 harus diterapkan mau tidak mau 18 bulan setelah Permen ditandatangani.
Sedangkan untuk kendaraan bermotor tipe baru dan yang sedang diproduksi berbahan bakar diesel mulai diberlakukan 10 Maret 2021.
PT Pertamina (Persero) sebagai pemasok utama BBM pun telah mempersiapkan kilang-kilangnya untuk bisa menghasilkan BBM dengan standar tersebut. Salah satunya pengembangan Refinery Unit V Balikpapan dengan investasi Rp 7 triliun. Massa mengaku Kilang Balikpapan telah siap untuk memasuki tahap groundbreaking.
Sementara itu, akhir tahun ini Kilang Cilacap juga ditarget selesai dikembangkan dan dapat menghasilkan BBM berstandar Euro 4 dengan kapasitas sekitar 300 ribu barel perhari.
"Akhir tahun ini, bisa produksi Euro 4. [Kebutuhan] Jawa Barat dan Jawa Tengah bisa dipenuhi dengan Euro 4," kata Direktur Pemasaran Ritel dan Korporat Pertamina M. Iskandar di Gedung DPR, Senin (19/3/2018).
Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha pun menyoroti bagaimana ketika Permen LHK 20/2017 telah efektif diterapkan, akan ada masa di mana kilang dalam negeri belum bisa memasok BBM berstandar Euro 4. Sehingga, impor BBM dengan jumlah yang lebih tinggi harus dilakukan.
Menurut dia hal itu harus segera diperjelas, agar di satu sisi pemerintah bisa mempersiapkan diri dengan komitmen penggunaan BBM berstandar Euro 4. Sebab, mungkin pemerintah harus terap mengintervensi harga seperti yang telah dilakukan atas premium.
"Kalau memang kita akan jeblok selama satu atau dua tahun, lalu kilang sudah jadi dan premium hilang, pemerintah harus tetap ada untuk mengintervensi harga. Sesuai UUD 45, kita tidak boleh melepasnya ke mekanisme pasar. Nah itu pada level apa harus diatur," tambah Satya.
Menjawab hal itu, Massa mengaku telah menyiapkan roadmap Pertamina hingga tahun 2030. Dalam roadmap tersebut, dia mengaku akan tergambar bagaimana pemenuhan kebutuhan atas kilang ke depan.
"Di situ tergambar kapan kita bolong, karena untuk pembangunan kilang, kontrol kami hanya di Kilang Balikpapan. Yang lain bermitra," ujar Massa.
DPR dan Pertamina pun sepakat untuk mengagendakan kembali FGD terkait roadmap tersebut.
Massa juga mengaku telah meminta ke pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, agar ada kebijakan seperti tax holiday, insentif, serta pemberian lahan, agar investasi atas kilang bisa berjalan dengan baik. Sebab hal tersebut sangat berpengaruh atas proses negosiasi investasi kilang.
Dia menilai saat ini insentif yang dihadirkan pemerintah kepada investor belum cukup bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. "Maka dari itu, Menkeu dan tim sedang mengusahakan hal itu agar bisa lebih baik," kata Massa.
(gus/gus) Next Article Pertamina Buka-Bukaan Soal Tingginya Impor BBM
Hal itu mengingat adanya Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017 terkait penggunaan BBM berstandar Euro 4 yang rencananya mulai diterapkan September mendatang. Seperti diketahui, selama ini masyarakat Indonesia masih menggunakan BBM dengan standar Euro 2. Pemenuhan kebutuhannya pun, disampaikan Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, masih impor sekitar 60% dari total konsumsi 1,6 juta barel per hari.
Sedangkan untuk kendaraan bermotor tipe baru dan yang sedang diproduksi berbahan bakar diesel mulai diberlakukan 10 Maret 2021.
PT Pertamina (Persero) sebagai pemasok utama BBM pun telah mempersiapkan kilang-kilangnya untuk bisa menghasilkan BBM dengan standar tersebut. Salah satunya pengembangan Refinery Unit V Balikpapan dengan investasi Rp 7 triliun. Massa mengaku Kilang Balikpapan telah siap untuk memasuki tahap groundbreaking.
Sementara itu, akhir tahun ini Kilang Cilacap juga ditarget selesai dikembangkan dan dapat menghasilkan BBM berstandar Euro 4 dengan kapasitas sekitar 300 ribu barel perhari.
"Akhir tahun ini, bisa produksi Euro 4. [Kebutuhan] Jawa Barat dan Jawa Tengah bisa dipenuhi dengan Euro 4," kata Direktur Pemasaran Ritel dan Korporat Pertamina M. Iskandar di Gedung DPR, Senin (19/3/2018).
Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha pun menyoroti bagaimana ketika Permen LHK 20/2017 telah efektif diterapkan, akan ada masa di mana kilang dalam negeri belum bisa memasok BBM berstandar Euro 4. Sehingga, impor BBM dengan jumlah yang lebih tinggi harus dilakukan.
Menurut dia hal itu harus segera diperjelas, agar di satu sisi pemerintah bisa mempersiapkan diri dengan komitmen penggunaan BBM berstandar Euro 4. Sebab, mungkin pemerintah harus terap mengintervensi harga seperti yang telah dilakukan atas premium.
"Kalau memang kita akan jeblok selama satu atau dua tahun, lalu kilang sudah jadi dan premium hilang, pemerintah harus tetap ada untuk mengintervensi harga. Sesuai UUD 45, kita tidak boleh melepasnya ke mekanisme pasar. Nah itu pada level apa harus diatur," tambah Satya.
Menjawab hal itu, Massa mengaku telah menyiapkan roadmap Pertamina hingga tahun 2030. Dalam roadmap tersebut, dia mengaku akan tergambar bagaimana pemenuhan kebutuhan atas kilang ke depan.
"Di situ tergambar kapan kita bolong, karena untuk pembangunan kilang, kontrol kami hanya di Kilang Balikpapan. Yang lain bermitra," ujar Massa.
DPR dan Pertamina pun sepakat untuk mengagendakan kembali FGD terkait roadmap tersebut.
Massa juga mengaku telah meminta ke pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, agar ada kebijakan seperti tax holiday, insentif, serta pemberian lahan, agar investasi atas kilang bisa berjalan dengan baik. Sebab hal tersebut sangat berpengaruh atas proses negosiasi investasi kilang.
Dia menilai saat ini insentif yang dihadirkan pemerintah kepada investor belum cukup bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. "Maka dari itu, Menkeu dan tim sedang mengusahakan hal itu agar bisa lebih baik," kata Massa.
(gus/gus) Next Article Pertamina Buka-Bukaan Soal Tingginya Impor BBM
Most Popular