6 KK Teken Amandemen Jadi IUPK, Kas Negara Tambah Rp 270 M
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
14 March 2018 13:20
Jakarta, CNBC Indonesia- Jumlah perusahaan tambang yang telah mengamandemen kontrak dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) resmi bertambah. Sebanyak enam KK resmi menandatangani amandemen kontrak, sesuai aturan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009.
Dengan adanya amandemen kontrak tersebut, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyebut penerimaan negara akan meningkat hingga US$ 20 juta atau sekitar Rp 270 miliar.
Perusahaan tersebut, lanjut Bambang, adalah PT Agincourt Resources, PT Mindoro Tiris Emas, PT Masmindo Dwi Area, PT Kalimantan Surya Kencana, PT Natarang Mining, dan PT Weda Bay Nickel.
Dengan begitu, tersisa tiga perusahaan yang belum melakukan amandemen kontrak yaitu PT Nusa Halmahera Mineral, PT Sumbawa Timur Mining, dan PT Kumamba Mining.
"Kemarin ada 7 perusahaan [yang mau mengamandemen kontrak], pada saat terakhir satu perusahaan mau review kembali karena shareholder dari luar belum dapat penjelasan dari manajemen di Indonesia," kata Bambang, di Kantor Kementerian ESDM pada Rabu (14/3/2018).
Bambang mengatakan selain meningkatkan penerimaan negara, ada isu lain yang menjadi poin utama dalam amandemen kontrak ini yaitu 6 isu strategis wilayah perjanjian atau wilayah kontrak, operasi pertambangan, pembangunan fasilitas pengolahan atau pemurnian, kewajiban divestasi, serta penggunaan barang dan jasa dalam negeri.
Dia berharap sektor terkait, khususnya Kementerian Keuangan, dapat mendukung atas penyelesaian 3 perusahaan lain yang belum mengamandemen kontrak. Sebab, masalah utama umumnya ada pada bahasan keuangan.
"Kami harap agar 3 perusahaan lainnya dapat selesai dalam waktu cepat," tutup Bambang.
(gus/gus) Next Article Renegosiasi 3 Kontrak Tambang Terganjal Fiskal
Dengan adanya amandemen kontrak tersebut, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyebut penerimaan negara akan meningkat hingga US$ 20 juta atau sekitar Rp 270 miliar.
Dengan begitu, tersisa tiga perusahaan yang belum melakukan amandemen kontrak yaitu PT Nusa Halmahera Mineral, PT Sumbawa Timur Mining, dan PT Kumamba Mining.
"Kemarin ada 7 perusahaan [yang mau mengamandemen kontrak], pada saat terakhir satu perusahaan mau review kembali karena shareholder dari luar belum dapat penjelasan dari manajemen di Indonesia," kata Bambang, di Kantor Kementerian ESDM pada Rabu (14/3/2018).
Bambang mengatakan selain meningkatkan penerimaan negara, ada isu lain yang menjadi poin utama dalam amandemen kontrak ini yaitu 6 isu strategis wilayah perjanjian atau wilayah kontrak, operasi pertambangan, pembangunan fasilitas pengolahan atau pemurnian, kewajiban divestasi, serta penggunaan barang dan jasa dalam negeri.
Dia berharap sektor terkait, khususnya Kementerian Keuangan, dapat mendukung atas penyelesaian 3 perusahaan lain yang belum mengamandemen kontrak. Sebab, masalah utama umumnya ada pada bahasan keuangan.
"Kami harap agar 3 perusahaan lainnya dapat selesai dalam waktu cepat," tutup Bambang.
(gus/gus) Next Article Renegosiasi 3 Kontrak Tambang Terganjal Fiskal
Most Popular